DPRD DKI: Perda Tata Ruang DKI Harus Sinkron dengan Aturan Pusat
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPRD DKI: Perda Tata Ruang DKI Harus Sinkron dengan Aturan Pusat

Kamis, 22 April 2021 | 01:00 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif menyatakan banyak klausul yang akan berubah dalam menindaklanjuti usulan perubahan Peraturan Daerah (perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ). Menurut Syarif, Komisi D sepakat membentuk tim kecil untuk mengeluarkan rekomendasi agar pembahasan rancangan revisi Perda 1/2014 berlangsung konkret dengan hasil yang optimal.

“Tim kecil nantinya akan melakukan pendalaman pada usulan revisi perda tata ruang, seperti menyelaraskan naskah akademik dengan sejumlah aturan yang diterbitkan pemerintah pusat,” ujar Syarif di gedung DPRD DKI, Rabu (21/4/2021).

Syarif mencontohkan, aturan pemerintah pusat terkait, di antaranya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) 14/2020 tentang Pedoman Penysunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten/Kota serta RDTR Kabupaten Kota dan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Aturan itu mengubah secara substansial, menjadi rujukan revisi perda (RDTR-PZ) itu ada kode-kode yang sangat jauh. Karena itu kita harus mengikuti itu, dan juga kedua ada Undang-Undang Cipta Kerja yang otomatis akan mencoba merujuk ke sana,” tandas dia.

Menurut Syarif, saat pembahasan naskah akademik beberapa waktu lalu di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI belum dilengkapi dasar-dasar payung hukum yang bersumber dari dua dokumen negara tersebut. Karena itu, Komisi D bersama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) berkomitmen akan mendalami pada teknis substansi draf revisi Perda RDTR-PZ.

“Jadi kita harus membongkar lagi, menyusun lagi, memformat lagi untuk format baru dan substansi baru supaya sesuai dengan aturan diatasnya,” ucap Syarif.

Sementara itu, Kepala Dinas CKTRP Provinsi DKI Heru Hermawanto mengaku akan segera mengakselerasi penyesuaian pembahasan revisi Perda RDTR-PZ di internal. Heru pun mengakui ada sejumlah kode tertentu yang perlu dibahas secara akademis.

“Di RTDR kita saat ini memiliki konsinyering yang berbeda-beda, mulai dari apa yang dipersyaratkan mana yang tidak dibolehkan. Kita tidak mengenal ruang vertikal, tapi kita mengenal ruang dataran tinggi,” ungkapnya.

Dengan begitu, menurut Heru, perlu ada perombakan total dari naskah akademik hingga klausul yang akan direvisi sebanyak 130 pasal atau 19,34% dari muatan 672 pasal.

“Kepadatan tinggi itu seperti apa, apakah kepadatan berdasarkan KDB (koefisien dasar bangunan) atau berdasarkan KLB-nya (koefisien lantai bangunan). Ini kita harus mencoba pendekatan-pendekatan, ini harus dilakukan pendekatan-pendekatan,” demikian Heru.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dukung Dunia Usaha Berkembang, Summarecon Serpong Tawarkan Ruko Aristoteles

Summarecon Serpong, unit usaha dari PT Summarecon Agung Tbk, kembali meluncurkan produk komersial, Ruko Aristoteles.

MEGAPOLITAN | 21 April 2021

Hari Kartini, PSI Dorong Empat Poin Revisi Perda Perlindungan Perempuan

Memperingati Hari Kartini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan pentingnya perlindungan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

MEGAPOLITAN | 21 April 2021

Jam Malam di RT Zona Merah, Ini Penjelasan Pemprov DKI

Pemberlakuan jam malam di RT zona merah dimaksudkan agar pengendalian Covid-19 bisa dilakukan secara maksimal.

MEGAPOLITAN | 21 April 2021

DKI Warnai Kios UMKM Binaan Jakpreneur di Kawasan Thamrin dan Terowongan Kendal

Warga pasti secara tidak langsung mempromosikan lokasi kios dan barang-barang yang dijual UMKM tersebut.

MEGAPOLITAN | 21 April 2021

Ketua DPRD Sebut Izin Lokasi BLP dan Agung Intiland Sesuai Aturan

Menurut Kholid, sejauh ini perusahaan di bawah AIL Group masih sesuai dengan izin yang diberikan dan konsisten dalam pemanfaatan lahan.

MEGAPOLITAN | 21 April 2021

Hari Kartini, Tangcity Gandeng Komunitas Zumba Bagikan Takjil Pakai Kebaya

Tangcity Tangerang menggandeng komunitas senam Zumba bernama Zin Rara Roselya untuk membagikan makanan berbuka puasa dengan mengenakan kebaya.

MEGAPOLITAN | 21 April 2021

Perempuan Bawa Sepeda Motor Masuk Tol, Ini Tanggapan Jasa Marga

Jasa Marga angkat bicara terkait peristiwa seorang perempuan berbaju biru mengendarai sepeda motor masuk ke dalam jalan tol.

MEGAPOLITAN | 21 April 2021

DKI Terapkan Jam Malam untuk RT Zona Merah

Bagi warga yang berdomisili di RT zona merah pergerakan keluar masuk dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.

MEGAPOLITAN | 21 April 2021

Lalu Lintas DKI Mulai Padat, Ganjil-genap Masih Ditiadakan

Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum membicarakan pemberlakuan kembali aturan ganjil-genap kendati lalu lintas di Ibu Kota kembali padat.

MEGAPOLITAN | 21 April 2021

3 Pekan Jelang Lebaran, Penumpang di Terminal Baranangsiang Meningkat

Moses mengaku belum mengetahui pasti apakah operasional terminal akan dihentikan atau tidak ketika dimulainya kebijakan larangan mudik.

MEGAPOLITAN | 21 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS