Pejabat Pemprov DKI Banyak Diisi Pelaksana Tugas, Ombudsman Ungkap Dampak Negatifnya
Logo BeritaSatu

Pejabat Pemprov DKI Banyak Diisi Pelaksana Tugas, Ombudsman Ungkap Dampak Negatifnya

Rabu, 26 Mei 2021 | 00:11 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengungkapkan dampak dari banyaknya pelaksana tugas (Plt) di jabatan eselon 2 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Teguh, keberadaan Plt tersebut akan memengaruhi kinerja SKPD bersangkutan.

“Karena Plt tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan strategis termasuk kebijakan terkait SDM dan anggaran,” ujar Teguh saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (25/5/2021).

Dampak lanjutannya, kata Teguh, sekalipun bawahannya tidak kompeten, maka Plt tidak bisa melakukan pergeseran sehingga PNS yang bekerja baik atau tidak baik, tetap aman pada posisinya. Kinerja birokrasi pun bakal terhambat atau berjalan di tempat.

“Ini terasa sekali dalam penyelesaian keluhan publik yang disampaikan Ombudsman kepada Pemprov DKI, banyak penyelesaian kasus yang business as usual atau mereka saling lempar tanggung jawab ke SKPD lain agar tanggung jawabnya tidak menjadi beban mereka,” jelas dia.

Selain itu, kata Teguh, terbuka kemungkinan Plt tidak fokus untuk mengurus jabatan yang diembannya untuk sementara waktu. Pasalnya, Plt tidak mendapatkan tunjangan sturktural atas jabatan tambahan tersebut.

“Jadi, kerjaannya bertambah, benefit tidak ada dan kewenangan terbatas pada akhirnya dia lebih fokus pada jabatan definitif-nya,” tandas Teguh.

Menurut Teguh, langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini sudah tepat dengan melakukan seleksi terbuka atau lelang 16 jabatan eselon 2. Dia juga meminta Anies tidak galau karena 239 ASN yang tidak mengikuti lelang jabatan tersebut.

“Tidak usah galau jika PNS di DKI banyak yang tidak berminat menjadi pejabat definitif di Pemprov DKI, toh banyak calon peserta lelang dari luar yang lebih memiliki kompetensi, daya tahan dan kemampuan menjabarkan visi misi pimpinan. Semakin cepat penentuan pejabat definitif, semakin cepat proses pengawasan terhadap kinerja jajaran Pemprov DKI dilakukan karena pejabat definitif memiliki kewenangan penuh, termasuk kewenangan untuk menilai kinerja jajaran Pemprov DKI yang tidak kompeten atau bekerja business as usual karena berada di zona nyaman,” pungkas Teguh.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Akhmad Lafranta Siregar Terpilih Pimpin Kadin Jakarta Selatan

Akhmad Lafranta Siregar menegaskan kesiapannya mengemban tugas barunya menjadi ketua Kadin Jakarta Selatan.

MEGAPOLITAN | 24 September 2021

Sebagian Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini

Jakarta Barat dan Jakarta Timur bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan, sedangkan hujan sedang terjadi di Jakarta Selatan.

MEGAPOLITAN | 24 September 2021

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang sebagai TPST segera berakhir pada di Oktober 2021. DPRD DKI pun meminta Pemprov DKI serius menangani pengelolaan sampah.

MEGAPOLITAN | 24 September 2021

Pemprov DKI Surati Kemendikbudristek Minta Data 25 Klaster Covid-19 di Sekolah

Riza mengatakan hingga saat ini pihaknya masih meyakini proses PTM di sekolah-sekolah di Jakarta dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

MEGAPOLITAN | 23 September 2021

Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Ciliwung, Pemprov DKI Ingatkan Warga Soal Makelar Tanah

Yusmada mengatakan pihaknya tengah berupaya maksimal agar pembebasan lahan di sungai Ciliwung dan sungai lainnya bisa selesai tahun 2021.

MEGAPOLITAN | 23 September 2021

Dituduh Ancam Pakai Pistol, Ini Jawaban Wanita Anggota DPRD Kota Tangerang

Anggota DPRD Kota Tangerang Epa Emilia menanggapi berita pengeroyokan dan pengancaman terhadap seorang pria bernama Jopi Amir.

MEGAPOLITAN | 23 September 2021

Dibayangi Klaster Covid-19, Disdik DKI Tetap Tambah 890 Sekolah Ikut PTM

Disdik DKI Jakarta menegaskan klaster Covid-19 di sekolah tidak akan memengaruhi rencana pihaknya menambahkan 890 sekolah mengikuti PTM terbatas.

MEGAPOLITAN | 23 September 2021

Indonesia Pasti Bisa Resmikan Desa Kekebalan Komunal Banjarsari

Desa Banjarsari menjadi desa pertama yang tingkat vaksinasinya mencapai 100% di wilayah Kabupaten Bekasi.

MEGAPOLITAN | 23 September 2021

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Segel Bangunan Tak Miliki IMB

Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi menyegel SPBU dan tower BTS, karena tidak memiliki IMB.

MEGAPOLITAN | 23 September 2021

Kendalikan Banjir Jakarta, Anies Kembali Targetkan 2 Hal Penting Ini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan dua hal penting dalam upaya pengendalian banjir di Jakarta pada tahun ini.

MEGAPOLITAN | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
IHSG Dibuka Menguat Pagi Ini

IHSG Dibuka Menguat Pagi Ini

EKONOMI | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings