Anies Usulkan Pelanggar Protokol Kesehatan Berulang Dikenakan Sanksi Pidana
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Anies Usulkan Pelanggar Protokol Kesehatan Berulang Dikenakan Sanksi Pidana

Rabu, 21 Juli 2021 | 14:37 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan revisi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Salah satu poin yang diusulkan Anies dalam revisi Perda Covid-19 tersebut adalah tambahan sanksi pidana terhadap pelanggar pengguna masker dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Dalam draf revisi Perda Covid-19 yang diusulkan Anies ke DPRD DKI Jakarta, sanksi pidana diberikan kepada orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif. Pidananya adalah kurungan paling lama tiga bulan.

Sementara pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab mulai dari perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan, tempat wisata, warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran serta pelaku usaha/pengelola transportasi umum, dikenakan sanksi pidana jika mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin paling lama tiga bulan.

Usulan Anies ini belum ada dalam Perda Covid-19 yang ada saat ini. Dalam Perda Covid-19, untuk pelanggar penggunaan masker hanya dikenakan sanksi kerja sosial dan denda administrasi paling banyak Rp 250.000.

Sementara pelaku usaha pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab mulai dari perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan, tempat wisata, warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran serta pelaku usaha/pengelola transportasi umum yang melakukan perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19, hanya dikenakan sanksi secara berjenjang mulai teguran tertulis, penutupan sementara, denda administrasi, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha.

Anies mengusulkan pasal tambahan antara Pasal 32 dan Pasal 33 Perda Covid-19, yakni Pasal 32A yang bunyi seperti ini:

Pasal 32A

(1) Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (5) huruf c, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain itu, Anies juga mengusulkan agar Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau PPNS pada Satpol Pamong Praja diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam Perda Covid-19. Hal ini dimasukkan Anies dalam pasal tambahan di draf revisi Perda Covid-19, yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut in:
(1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol Pamong Praja, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini Perda Provinsi.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;

c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;

d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;

e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;

g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; dan

n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Pemprov DKI Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Cukup untuk Penuhi Target

Oleh karena itu, Widyastuti mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terkait jumlah vaksin dan yang penting masyarakat segera mengikuti vaksinasi.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021


2,4 Juta Warga KTP DKI Belum Divaksin, Dinkes: Perlu Upaya Membujuk

Memerlukan upaya ekstra untuk membujuk kurang lebih 2,4 juta warga ber-KTP DKI Jakarta untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021

Polri Tetapkan Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece Pekan Ini

Selasa ini, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai terlapor pada pukul 11.00 WIB.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021

Ketua DPRD DKI Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Korupsi Tanah Munjul

Prasetio Edi yang mengenakan kemeja warna putih, celana panjang biru, dan masker merah putih, tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.45 WIB.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021

Korsleting Listrik, Mobil Mewah Terbakar di Garasi Bengkel

Kemudian, sebanyak enam unit kendaraan dengan 24 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021


Satgas Bogor Kesulitan Capai Target yang Diberikan Luhut karena Vaksinator Minim

Kini Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor memiliki 1.076 vaksinator, dan dalam waktu dekat ada tambahan sekitar 600 vaksinator.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021

Siang Ini Jakarta Diguyur Hujan Ringan-Sedang

BMKG memprediksi pada hari Selasa (21/9/2021) ini wilayah DKI Jakarta akan cerah berawan hingga hujan sedang.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021

Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

Ahmad Riza Patria mengimbau agar anak-anak usai di bawah 12 tahun tetap berada di rumah, meskipun sudah diizinkan untuk masuk mal

MEGAPOLITAN | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Principal Rilis Fitur Baru untuk Reksa Dana Principal Index IDX30

Principal Rilis Fitur Baru untuk Reksa Dana Principal Index IDX30

EKONOMI | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings