DPRD Minta DKI Kaji Ulang Usulan Revisi Perda Covid-19 Soal Penambahan Sanksi Pidana
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPRD Minta DKI Kaji Ulang Usulan Revisi Perda Covid-19 Soal Penambahan Sanksi Pidana

Sabtu, 24 Juli 2021 | 09:06 WIB
Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengkaji ulang usulan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 soal penambahan sanksi pidana.

“Kita mau melihat efektivitas penerapan Perda 2/2020, nah Perda 2/2020 ini kan sudah kita tetapkan berdasarkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Nah itu yang kita evaluasi. Kita lihat dulu,” kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan, Jumat (23/7/2021).

Pantas mengatakan, kesadaran masyarakat untuk menaati ketentuan di dalam Perda Covid-19 bisa muncul jika Pemprov DKI melaksanakan kewajibannya. Salah satunya adalah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebagaimana juga diatur dalam Perda Covid-19.

Menurut dia, menjadi masalah jika sanksi diperberat, sedangkan pemerintah tidak maksimal menjalankan kewajibannya, dan masyarakat juga terus terhimpit secara ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, Bapemperda berharap kepada Biro Hukum DKI agar segera menyampaikan laporan kegiatan penindakan hingga pengendalian Covid-19 di DKI Jakarta. Salah satunya, seperti inventarisasi penyaluran bantuan-bantuan sosial kepada warga DKI.

“Jadi harus ada keseimbangan-keseimbangan, melalui penilaian itu kita harapkan masyarakat juga akan lahir kesadarannya setelah melihat apa kewajiban pemerintah. Di dalam perda kita ada amanat untuk kepada pemerintah daerah untuk memberikan bantuan, sekarang kita ingin tahu siapa yang dibantu itu, kita menunggu kesiapan eksekutif menyampaikan laporan,” jelas Pantas.

Tiga Pasal
Usulan revisi Perda Covid-19 meliputi penambahan setidaknya tiga pasal krusial. Masing-masing yakni pasal 28A terkait penyidikan. Selain polisi, Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan melampirkan hasilnya kepada kepolisian dan pengadilan negeri.

Selanjutnya, ditambahkan juga pasal 32A dan 32B terkait pengaturan jenjang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) selama masa pandemi Covid-19 mulai dari sanksi sosial, denda administratif Rp 500.000 sampai Rp 50 juta hingga kurungan pidana maksimal tiga bulan.

Anggota Bapemperda DPRD DKI Judistira Hermawan mengungkapkan, Pemprov DKI perlu melampirkan data-data akurat yang melatarbelakangi ketiga usulan tersebut.

Dia mencontohkan tentang progres penyaluran distribusi jaringan pengaman sosial hingga jumlah pelanggar prokes secara berulang.

“Ini penting untuk menjadi pertimbangan kita, karena itu rasionalisasi-rasionalisasi ini penting. Data-data ini penting untuk disajikan kepada kami untuk dibahas bersama-sama yang terbaik untuk masyarakat,” tandas Judistira.

Anggota Bapemperda DPRD DKI Achmad Yani meminta agar usulan pengkajian revisi Perda Covid-19 sebaiknya ditinjau dari sisi substansi yang mengikat di lapangan.

“Aturan yang ada dijalankan kemudian kita evaluasi bersama, apa haknya apa kewajibannya antara masyarakat dengan pemerintah,” ungkap Yani.

Koordinasi
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi untuk segera melampirkan data-data yang dibutuhkan Bapemperda dalam pertimbangan usulan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Covid-19.

“Untuk selanjutnya kami selaku yang mewakili asisten pemerintahan akan melaporkan hasil pembahasan ini dan kemudian kita koordinasikan untuk menyiapkan data-data terkait dengan pelaksanaan,” ucapnya.

Data-data yang dimaksud, lanjut Yayan, akan merepresentasikan perkembangan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di lapangan. Seperti, rekapitulasi pemberian bantuan sosial, bantuan kesehatan hingga efektifitas sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan prokes.

“Terkait itu kami juga akan melaporkan secaa resmi kepada dewan,” pungkas Yayan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Pemprov DKI Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Cukup untuk Penuhi Target

Oleh karena itu, Widyastuti mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terkait jumlah vaksin dan yang penting masyarakat segera mengikuti vaksinasi.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021


2,4 Juta Warga KTP DKI Belum Divaksin, Dinkes: Perlu Upaya Membujuk

Memerlukan upaya ekstra untuk membujuk kurang lebih 2,4 juta warga ber-KTP DKI Jakarta untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021

Polri Tetapkan Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece Pekan Ini

Selasa ini, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai terlapor pada pukul 11.00 WIB.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021

Ketua DPRD DKI Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Korupsi Tanah Munjul

Prasetio Edi yang mengenakan kemeja warna putih, celana panjang biru, dan masker merah putih, tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.45 WIB.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021

Korsleting Listrik, Mobil Mewah Terbakar di Garasi Bengkel

Kemudian, sebanyak enam unit kendaraan dengan 24 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021


Satgas Bogor Kesulitan Capai Target yang Diberikan Luhut karena Vaksinator Minim

Kini Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor memiliki 1.076 vaksinator, dan dalam waktu dekat ada tambahan sekitar 600 vaksinator.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021

Siang Ini Jakarta Diguyur Hujan Ringan-Sedang

BMKG memprediksi pada hari Selasa (21/9/2021) ini wilayah DKI Jakarta akan cerah berawan hingga hujan sedang.

MEGAPOLITAN | 21 September 2021

Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

Ahmad Riza Patria mengimbau agar anak-anak usai di bawah 12 tahun tetap berada di rumah, meskipun sudah diizinkan untuk masuk mal

MEGAPOLITAN | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Menag: Santri Aset Luar Biasa yang Dimiliki Indonesia

Menag: Santri Aset Luar Biasa yang Dimiliki Indonesia

NASIONAL | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings