Pengadilan Tahan Rizieq Syihab, Pengacara Nilai Tidak Relevan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengadilan Tahan Rizieq Syihab, Pengacara Nilai Tidak Relevan

Selasa, 10 Agustus 2021 | 16:35 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memutuskan melakukan penahanan terhadap Rizieq Syihab terkait upaya banding dalam perkara RS UMMI.

Rizieq ditahan selama 30 hari ke depan, berdasarkan penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1831/Pen.Pid/2021/PT. DKI, tanggal 05 Agustus 2021, tentang penahanan pada tingkat banding dalam perkara RS UMMI dengan Nomor Perkara: 225/Pid.Sus//2021/PN. Jkt.Tim atas nama Habib Rizieq Shihab.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah melaksanakan penetapan pengadilan terkait penahanan terdakwa Rizieq di dalam rumah tahanan negara, sejak tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 7 September 2021.

Berdasarkan Pasal 27 KUHAP, batas waktu masa penahanan untuk Pengadilan Tinggi yakni:

1. Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari;

2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Artinya, menurut ketentuan Pasal 27 Ayat 1 dan 2 KUHAP, batas waktu penahanan yang dimiliki Hakim Pengadilan Tinggi secara maksimum selama 90 hari. Kemudian apabila batas waktu 90 hari telah berakhir, tidak ada jalan lain bagi hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan ”demi hukum” tanpa syarat dan prosedur.

Merespons hal itu, pengacara Azis Yanuar mengatakan, tim kuasa hukum Rizieq Syihab menilai penetapan penahanan terhadap kliennya tidak relevan. Sebab, Rizieq kooperatif dan tidak akan menghilangkan barang bukti serta melarikan diri.

"Penetapan penahanan tidak relevan," ujar Azis ketika dihubungi Beritasatu.com, Selasa (10/8/2021).

Berikut keterangan resmi tim kuasa hukum tentang penetapan penahanan Rizieq Syihab oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

"Sehubungan dengan adanya penetapan penahanan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap klien kami berdasarkan surat nomor 1831/Pen.Pid/2021/PT DKI, dengan ini kami tim advokasi Habib Rizieq Syihab ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami sudah membuktikan sikap kooperatifnya saat dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

2. Bahwa klien kami siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan atau pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 238 Ayat (4) KUHAP sebagai berikut, "Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya”;

3. Bahwa penetapan penahanan terhadap klien kami sangat tidak relevan dengan bukti sikap kooperatif klien kami saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, oleh karena bila dikaitkan dengan alasan penahanan dalam KUHAP keberadaan barang bukti atau berkas, keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti dalam perkara klien kami sudah ada ditangan Pengadilan Tinggi, sehingga sudah tidak ada alasan kekhawatiran klien kami akan melarikan diri, ataupun menghilangkan alat bukti / barang bukti, sedangkan terhadap alasan apakah klien kami akan mengulangi perbuatan, justru hal tersebut yang harus dibuktikan dan diputus oleh pengadilan, atau dengan kata lain harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, dimana perkara Klien Kami belum inkrah;

4. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi dapat meminta kehadiran terdakwa, saksi-saksi atau pihak terkait untuk diminta keterangannya dalam suatu pemeriksaan atau pemeriksaan tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 238 Ayat (4), akan tetapi pemeriksaan tersebut tidak bersifat wajib, sehingga penahanan terhadap klien kami yang sebelumnya tidak ditahan adalah hal yang tidak relevan;

5. Bahwa Penahanan terhadap seseorang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sehingga jika tidak relevan atau tidak diperlukan maka segala bentuk penahanan haruslah dihindari, oleh karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 UU 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"

6. Bahwa Kami telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 4 Agustus 2021 terkait penahanan klien Kami pada perkara No.221/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim yang akan berakhir pada 8 Agustus 2021 sesuai putusan 8 (delapan) bulan kurungan, sehingga klien kami harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menanggapinya dengan mengeluarkan penetapan penahanan terhadap klien kami pada perkara nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim (RS UMMI Bogor);

7. Kami menduga kuat bahwa ada pihak-pihak yang bermanuver menggunakan instrumen hukum di luar kelaziman yang menginginkan klien Kami untuk tetap ditahan karena khawatir jika klien kami berada diluar tahanan.

8. Kami sangat menyayangkan hukum yang seharusnya menjadi panglima dalam keadilan akan tetapi malah disalahgunakan dengan serampangan untuk menghancurkan dan melukai rasa keadilan, menzalimi ulama dan umat islam, mendiskriminasi ulama dan umat Islam, membunuh akal sehat secara pandir dan menindas pihak lain hanya karena diduga berseberangan pendapat dengan penguasa, sehingga ini diduga penerapan sewenang-wenang yang serampangan sebagaimana slogan “l'etat c'est moi, bahkan ini menjadi loi c'est moi”;

9. Bahwa klien kami selama berada dalam tahanan rutan Mabes Polri telah menunjukkan sikap sangat baik dan produktif serta bermanfaat bagi warga tahanan, dengan melakukan pembinaan rutin setiap hari terhadap para tahanan dengan mengajak salat berjamaah dan puasa Senin-Kamis serta tadarusan, dan juga mengadakan perpustakaan Masjid Rutan, sekaligus mengajarkan berbagai ilmu agama, seperti membaca Al-Qur'an, Tauhid, Fiqih, Akhlaq, Tafsir, Hadits,
Bahasa Arab, dan lain-lain. Termasuk menggelar lomba-lomba bagi warga tahanan saat peringatan Hari Besar Islam maupun Hari Besar Nasional, seperti saat ini sedang menggelar aneka lomba untuk Tahun Baru Islam 1443 H dan HUT RI ke-
76. Dan disela kesibukan semua aktivitas tersebut juga masih sempat menyelesaikan ujian disertasi S3 dari rutan dan lulus. Bahkan klien kami secara proaktif menerjunkan tim kesehatan pribadinya dari Tim Mer-C untuk membantu mengatasi penyebaran Covid-19 di tahanan rutan Mabes Polri beberapa waktu lalu yang telah menyebabkan sebanyak lebih dari 70 tahanan terpapar Covid-19, dan alhamdulillah hasilnya dengan izin Allah SWT semua bisa sembuh kembali."

Diketahui, Rizieq Syihab rampung menjalankan masa hukuman 8 bulan penjara tentang kasus kerumunan Petamburan, Senin (9/8/2021) kemarin. Namun, dia tidak keluar dan tetap berada di rutan Bareskrim Polri karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk melakukan penahanan terkait upaya banding kasus RS UMMI.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, memvonis mantan Imam Besar FPI itu dengan hukuman 4 tahun penjara terkait perkara RS UMMI. Pada persidangan, Rizieq dan kuasa hukumnya langsung menyatakan banding.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kabupaten Bogor Dikeluarkan dari Aglomerasi, TNI Turun Tangan Genjot Vaksinasi

Kabupaten Bogor dikeluarkan dari wilayah aglomerasi Jabodetabek karena dianggap menjadi penghambat daerah lain untuk turun level dalam PPKM.

MEGAPOLITAN | 22 Oktober 2021

Pemprov DKI Janji Nama Ali Sadikin Jadi Nama Jalan di Jakarta

Nama mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin akan jadi nama jalan di Jakarta.

MEGAPOLITAN | 22 Oktober 2021

Program Bus BTS Kota Bogor Beroperasi Akhir Oktober

Wali Kota Bogor, Bima Arya, memastikan bus dari program Buy The Service (BTS) mulai beroperasi pada akhir Oktober di Kota Bogor.

MEGAPOLITAN | 22 Oktober 2021

Waspada Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir

Hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang dengan durasi singkat di sebagian wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hingga sore hari.

MEGAPOLITAN | 22 Oktober 2021

Apes, Bandar Sabu Diciduk Polisi Lantaran Terobos Lampu Merah

Yang bersangkutan ini menunjukkan gelagat yang mencurigakan, seperti orang yang sedang mabuk, akhirnya dilakukan pemeriksaan.

MEGAPOLITAN | 22 Oktober 2021

TNI Kerahkan 140 Tenaga Kesehatan Bantu Percepat Vaksinasi di Kabupaten Tangerang

TNI mengerahkan 140 tenaga kesehatan untuk membantu percepatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tangerang.

MEGAPOLITAN | 21 Oktober 2021


Mediasi Haris Azhar-Fatia dengan Luhut Binsar Ditunda

Alasan penyidik melakukan penundaan mediasi karena ada kegiatan kedinasan.

MEGAPOLITAN | 21 Oktober 2021

Pemprov DKI-Bekasi Sudah Sepakat Soal Kerja Sama TPST Bantargebang

Pemprov DKI dan Pemkab Bekasi sudah menyepakati kontrak perjanjian kerja sama pemanfaatan TPST Bantargebang. Draf perjanjian sedang direviu Kemendagri.

MEGAPOLITAN | 21 Oktober 2021


TAG POPULER

# Aipda Ambarita


# WhatsApp


# Tes PCR


# Denmark Terbuka


# Antidoping



TERKINI
Wapres: Kaum Santri Selalu Hadir dalam Setiap Langkah Kebangsaan

Wapres: Kaum Santri Selalu Hadir dalam Setiap Langkah Kebangsaan

NASIONAL | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings