Akhirnya, Warga Tanah Merah bisa Dapat KTP DKI

Akhirnya, Warga Tanah Merah bisa Dapat KTP DKI
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo saat mengunjungi warga yang tinggal di rumah susun tanah tinggi, Jakarta Pusat. FOTO: Safir Makki / JAKARTA GLOBE
Selasa, 6 November 2012 | 17:07 WIB
Wali Kota Jakut sudah diinstruksikan segera memproses pembuatan RT, RW, dan KTP.

Setelah berjuang melakukan aksi unjuk rasa berkali-kali di Kemendagri dan di Gedung Balai Kota DKI, warga Tanah Merah yang meliputi tiga kelurahan
bisa bernapas lega karena Pemprov membentuk RT dan RW di kawasan itu.

Artinya, warga tiga kelurahan, yakni Tugu Selatan, Kelapa Gading Barat dan Rawa Badak Selatan, bisa membuat KTP. Hal itu dipastikan setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan kunjungan ke Tanah Merah, Jakut, didampingi Wali Kota Jakarta Utara Bambang Soegiyono, hari ini.

Kunjungan tersebut dilakukan usai melakukan inspeksi mendadak ke Kelurahan Bukit Duri dan Kelurahan Kampung Melayu untuk mengetahui kesiapan penanganan bencana banjir di Jakarta.

"Saya datang ke sini, ingin menyampaikan kepada warga Tanah Merah dan Kampung Beting, bahwa masalah pembentukan RT dan RW serta KTP untuk mereka, akan segera kami proses. Tetapi tetap, harap bersabar, karena proses ini memakan waktu yang cukup lama," kata Jokowi, saat mengunjungi Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakarta Utara (Jakut), hari ini.

Jokowi pun mengatakan bahwa dia sudah menginstruksikan Wali Kota Jakut untuk segera memproses pembuatan RT, RW, dan segera melaksanakan pemberian KTP kepada seluruh warga Tanah Merah dan Kampung Beting.

Untuk teknis pelaksanaannya, seperti syarat administrasi yang perlu disiapkan, Jokowi menyerahkan semuanya ke tangan Wali Kota untuk menyampaikannya kepada warga.

Selain itu, Jokowi juga meminta proses pemberian KTP dan pembentukan RT/RW tersebut tidak dikaitkan dengan masalah sengketa lahan. Karena menurutnya, sengketa lahan akan diselesaikan dalam proses yang berbeda lagi.

Memang, Jokowi menambahkan, warga Tanah Merah berada di lahan milik Pertamina dan didiami secara ilegal. Sehingga Pemprov DKI Jakarta dulu tidak berani memberikan KTP atau membentuk RT/RW, karena melanggar aturan kependudukan dan catatan sipil yang ada.

"Tetapi sekali lagi, jangan dikaitkan dengan masalah sengketa. Karena masalah ini ada di dalam wilayah yang lain. Sengketa lahan akan kita proses dengan Pertamina, supaya tugas kita selesai. Jadi saya tekankan, ini berbeda-beda. Tetapi tetap akan kita juga bantu, agar proses ini juga segera bisa diselesaikan," ujarnya.

Walikota Jakut, Bambang Sugiyono, menegaskan bahwa untuk pembentukan RT dan RW di Plumpang ada syaratnya, yaitu Pertamina harus membangun buffer zone (zona aman) di sekitar Tanah Merah.

Alasannya, karena pada 2009, depo Plumpang milik Pertamina pernah terbakar hebat. Makanya, diharapkan dengan adanya buffer zone, bila terjadi kebakaran lagi, tidak akan menggangu masyarakat di sekitarnya.

"Jadi, sesuai dengan perintah Gubernur, kami akan memproses pembentukan RT dan RW, dilanjutkan pemberian KTP kepada warga. Tetapi ada syaratnya, (yaitu) zona pengaman harus dibangun Pertamina," kata Bambang.

Lalu untuk masalah lahan, Bambang memastikan akan dibicarakan dengan pihak Pertamina. Sehubungan dengan itu, bila nanti sudah terbentuk RT/RW dan sudah ada KTP, warga diharapkan tidak menuntut kepemilikan lahan dan kepentingan lainnya yang berakibat masuk ke ranah hukum.

Dikatakannya, dengan adanya KTP, lalu ada RT dan RW, bukan berarti warga memiliki lahan tersebut, karena tetap kepemilikan lahan ada di tangan Pertamina.

"KTP dan pembentukan RT dan RW hanya untuk legalitas masalah administrasi kependudukan, supaya masyarakat bisa mengurus akte kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya. Atau untuk ke puskesmas atau posyandu. Jangan minta dibangunkan jalan, sekolah dan lainnya, karena lahan ini belum jelas. Inilah yang akan diselesaikan Gubernur," terangnya.

Sementara itu, Ketua RW 08 Rawabadak Selatan, Sugiyanto mengakui, sejak tahun 1986 warga mengalami kesulitan setiap kali mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran atau catatan sipil lainnya.

Saat ini, dia menyebut bahwa di kawasan tersebut terdapat 35 ribu jiwa atau 12 ribu KK, dalam 57 RT dan 5 RW di tiga kelurahan yakni Tugu Selatan, Rawabadak Selatan, dan Kelapa Gading Barat. Selama ini katanya, warga pun (diketahui) membuat KTP dengan menumpang di luar daerah dengan cara "menembak" KTP.