Ini Alasan Pemprov Tak Ajukan Banding Soal Gugatan Polusi Udara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Alasan Pemprov Tak Ajukan Banding Soal Gugatan Polusi Udara

Jumat, 17 September 2021 | 16:56 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan Pemprov DKI Jakarta tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan warga atas polusi udara di Jakarta. Menurut Riza, alasan utama DKI tidak mengajukan banding adalah Jakarta ingin memiliki udara yang berkualitas dan langit biru.

“Pak Gubernur (Anies Baswedan) sudah menyampaikan dalam medsosnya bahwa tidak akan melakukan banding ya. Ini bentuk komitmen bahwa kita ingin Jakarta memiliki langit biru komitmen kita Jakarta memiliki udara yang baik yang bersih yang segar,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Riza mengatakan, putusan pengadilan tersebut sebenarnya sudah selaras dengan upaya-upaya Pemprov DKI dalam menciptakan kualitas udara bersih di Jakarta. Hingga saat ini, kata dia, pihaknya masih mempelajara secara saksama putusan tersebut untuk ditindalanjuti.

“Ya nanti akan kita pelajari, sedang dalam proses, (tindak lanjutnya) nanti akan disampaikan pada waktunya,” tandas Riza.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tidak mengajukan banding atas putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan 32 warga DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tentang kualitas udara. Menurut Anies, aspiras warga dalam gugatan tersebut dan putusan pengadilan sudah sejalan dengan visi Pemprov DKI, yakni menyediakan udara bersih yang merupakan hak dasar bagi siapa pun yang tinggal di Ibu Kota.

“Kami memahami dan menyadari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia,” ujar Anies di Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengendalian kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta, kata Anies, diperlukan pendekatan multisektor yang memperketat pengendalian sumber pencemaran udara, mendorong peralihan gaya hidup masyarakat, dan mengoptimalisasi fungsi penghijauan, sehingga memerlukan sinergitas antar berbagai pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan itu, tutur Anies, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 66/ 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara sebagai quick wins untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara, bahkan sebelum proses sidang dimulai.

“Salah satu poin dalam Ingub Nomor 66/2019 adalah Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan dan penyelesaian peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada 2020, sesuai amar keputusan Majelis Hakim poin 1A” tandas dia.

Sejak diberlakukannya Ingub tersebut, perbaikan kualitas udara di Ibu Kota mulai dirasakan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menempuh upaya lain untuk percepatan penanganan pencemaran udara di Ibu Kota. Salah satunya adalah mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap.

"Kemudian juga mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di ruas jalan protokol, arteri, dan penghubung ke angkutan umum massal pada 2020," ungkap Anies.

Lebih lanjut, Anies mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta juga sedang menyusun kajian Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) dan nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang sesuai dengan standar nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020.

"Sebuah grand design pengendalian kualitas udara dilengkapi dengan sistem pemetaan dispersi polutan udara sedang disusun dengan proses yang partisipatif dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan kajian inventarisasi sumber polusi udara di Jakarta yang menjadi dasar pembuatan kebijakan berkaitan dengan polusi udara di Jakarta," jelas dia.

Sementara itu terkait dengan proses persidangan, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi 2 (dua) proses mediasi di luar persidangan bersama dengan tim kuasa hukum penggugat. Selain itu Pemprov DKI Jakarta telah menginisiasi 1 FGD dengan berbagai pemangku kepentingan.

Hasil dari FGD tersebut adalah, pertama, akselerasi kegiatan uji emisi gas buang bagi kendaraan bermotor dan penerapan sanksi melalui Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Kedua, pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan uji emisi berkala bagi kendaraan bermotor.

Ketiga, publikasi kepada masyarakat mengenai hasil pelaksanaan uji emisi berkala bagi kendaraan bermotor serta evaluasi dan pemberian sanksi terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji emisi dan/atau lulus uji emisi. Keempat, integrasi upaya peningkatan kualitas udara DKI Jakarta sebagai bagian Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

Kelima, penerapan Zona Rendah Emisi yang telah aktif berjalan sejak awal Februari 2021 di kawasan Kota Tua. Keenam pembangunan taman dan pohon, sampai dengan tahun 2020, terdapat setidaknya 57 taman baru, 23.500 pohon, 2,4 juta tanaman penyerap polutan, dan 47.000 bakau telah ditanam.

Ketujuh, mendorong industri besi dan baja, pulp dan kertas, pembangkit listrik tenaga termal serta semen untuk memasang Continuous Emission Monitoring System (CEMS). Kesembilan, pemberian sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan sumber pencemar udara tidak bergerak yang melanggar dokumen lingkungan hidup mengenai pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait;

Ke-10, penambahan stasiun pemantauan kualitas udara dilakukan secara bertahap sejak tahun 2009 hingga 2018 di wilayah provinsi DKI Jakarta, hasil pemantauan dapat diakses secara publik melalui aplikasi JAKI – sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk transparansi dan manajemen relasi warga.

"Dengan ini, Pemprov DKI Jakarta tidak banding dan siap menjalankan putusan pengadilan demi kualitas udara Jakarta yang lebih baik. Namun ini adalah kerja bersama, maka kami mengundang seluruh pemangku kepentingan, dan khususnya warga yang memiliki ide, inovasi, dan inisiatif, untuk berkolaborasi bersama kami, Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik sesuai dengan keputusan pengadilan. Ini merupakan kerja besar dan kerja bersama," pungkas Anies.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Anies Merasa Aneh PDIP dan PSI DKI Interpelasi Formula E

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku aneh dengan langkah anggota DPRD DKI yang mengajukan interpelasi penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E.

MEGAPOLITAN | 19 Oktober 2021

Anies Jelaskan Alasan Formula E Diselenggarakan 3 Tahun Berturut-turut

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan pihaknya menyelenggarakan Formula E dalam tiga tahun berturut-turut.

MEGAPOLITAN | 19 Oktober 2021

PIK2 Terapkan Sistem Polder yang Diadaptasi dari Belanda

Kekhawatiran tenggelamnya suatu wilayah bisa dihindari dengan adanya penerapan sistem polder.

MEGAPOLITAN | 19 Oktober 2021

Anies Ungkap Alasan Pembangunan ITF di Jakarta Molor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan molornya pembangunan Intermediate Treatement Facility (ITF).

MEGAPOLITAN | 19 Oktober 2021

Program DP Nol Rupiah, Anies Habiskan Rp 219 Miliar

Anies Baswedan mengatakan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 219 miliar hingga Oktober 2021 untuk merealisasikan program DP (down payment) Nol Rupiah.

MEGAPOLITAN | 19 Oktober 2021

Ingin Turun Level Seperti Jabodetabek, Kabupaten Bogor Harapkan Bantuan

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengaku sedih saat mengetahui Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dikeluarkan dari aglomerasi Jabodetabek.

MEGAPOLITAN | 19 Oktober 2021

Wali Kota Jakpus Akan Kembangkan Produk Jakpreneur

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan akan mengembangkan produk Jakpreneur ke depannya.

MEGAPOLITAN | 19 Oktober 2021

Bima Arya Ingatkan Jajarannya Siaga Bencana

Bima Arya meminta aparat wilayah untuk atensi titik-titik rawan banjir dan kegiatan normalisasi, drainase, saluran air digiatkan.

MEGAPOLITAN | 19 Oktober 2021

PPKM Turun Level, Pengunjung Mal Plaza Senayan Lebihi Ketentuan

PPKM level 2 telah diterapkan di Jakarta. Hal tersebut berdampak pada keamanan Mal Plaza Senayan dan Senayan City yang diperketat pada Selasa (19/10/2021).

MEGAPOLITAN | 19 Oktober 2021

5 Begal Bersenjata Tajam Berhasil Dibekuk Polisi

Kawanan begal ini kerap beraksi di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

MEGAPOLITAN | 19 Oktober 2021


TAG POPULER

# Malala Yousafzai


# Tes PCR


# Liga Champions


# Singapura


# PPKM



TERKINI
Masuk PKPU, Perusahaan Pengembang Apartemen Gayanti

Masuk PKPU, Perusahaan Pengembang Apartemen Gayanti

NASIONAL | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings