Pengacara Sebut Fatia dan Haris Azhar Kritik Luhut Sebagai Pejabat Publik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengacara Sebut Fatia dan Haris Azhar Kritik Luhut Sebagai Pejabat Publik

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Tim kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, angkat bicara soal langkah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang melaporkan kedua aktivis itu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Asfinawati salah seorang tim kuasa hukum Fatia dan Haris Azhar mengatakan, kritikan yang disampaikan kedua kliennya ditujukan kepada Luhut sebagai pejabat publik, bukan individu.

Asfinawati menjelaskan, terkait laporan yang dibuat Luhut, pihaknya melihat dari dua dimensi yaitu, siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan.

"Dari pihak yang melaporkan, karena yang melaporkan adalah pejabat publik, jadi sebetulnya pejabat publik terikat pada etika dia sebagai pejabat publik, dia juga terikat pada kewajiban hukum, dan tentu saja pejabat publik harus bisa dikritik. Kalau tidak bisa dikritik, maka tidak ada suara rakyat dalam berjalannya negara. Begitu suara rakyat tidak ada, maka tidak ada demokrasi. Jadi kalau kita dengar LBP kemudian mengatakan, atau kuasa hukumnya mengatakan kami adalah individu yang memiliki hak, betul dia individu yang memiliki hak. Tapi yang dikritik oleh Fatia justru bukan LBP sebagai individu, tetapi sebagai pejabat publik," kata Asfinawati, dalam konfrensi pers daring, Rabu (22/9/2021).

"Jadi dari pihak pelapor sebetulnya ini ranah pejabat publik," kata Asfinawati yang merupakan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.

Sementara dari sisi terlapor atau pihak yang dilaporkan, Asfinawati mengtakan, Fatia bertindak sebagai Ketua Kontras yang mewakili organisasi sehingga tidak bisa diindividualisasi. Untuk itu, Asfinawati mengeklaim, Fatia tidak dapat diindividualisasi dan dilaporkan atas kritik yang disampaikannya selaku Ketua Kontras.

"Kalau kita gunakan Undang-Undang ITE yang merujuk KUHP, kan 'setiap orang' gitu ya. Ini bukan orang, Fatia bukan bertindak atas keinginannya sendiri, tapi sebagai mandat organisasi. Jika pun mau diindividualisasi, konstitusi kita mengatakan ada hak setiap orang untuk turut serta dalam urusan pemerintahan. Dan karena itu kalau kita kaitkan dengan dasar dari Undang-Undang ITE yaitu, Pasal 310 KUHP, maka disebutkan kalau untuk kepentingan publik maka itu bukan suatu pencemaran nama baik," paparnya.

Di sisi lain, Asfinawati menilai, masyarakat sudah sepatutnya berterima kasih kepada Fatia dan Haris Azhar karena telah membawa dan menyuarakan kepentingan publik, sehingga publik semakin tahu.

"Dan, justru ada hal-hal yang harus dijawab. Jadi ini terbalik. Harusnya yang mengawasi pemerintah adalah masyarakat. Jadi kalau yang menyomasi dan lain-lain itu harusnya masyarakat, kalau ini kan terbalik. Artinya aparat pemerintah mengawasi rakyat dan bahkan kemudian mengkriminalisasi rakyat. Itu ciri-ciri negara yang otoriter, karena pemerintah lah justru yang mengawasi rakyat, bukan terbalik," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Haris Azhar lainnya, Nurkholis Hidayat mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan laporan yang dibuat Luhut. Nurkholis mengeklaim, Haris Azhar telah meminta pihak Luhut untuk membantah kritik yang disampaikan Azhar.

"Kita justru mempertanyakan iktikad baik dari pihak LBP yang berkali-kali sebenarnya juga tidak menunjukkan apa yang kita minta, terkait dengan adu data yang dia miliki. Jadi selama ini dalam jawab menjawab, tiga kali dia menyomasi dan kita setiap memberikan jawaban selalu menjelaskan maksud, tujuan, motif, keterangan, termasuk bukti-bukti yang diminta. Tapi pada saat bersamaan kami juga meminta data, kemudian informasi yang menurut pihak LBP sebagai sebuah fitnah," jelasnya.

Menurut Nurkholis, pihaknya pernah mengajukan undangan untuk melakukan pertemuan pada tanggal 14 September lalu. Namun, pihak Luhut disebut tidak datang.

"Jadi kita tidak melihat ada iktikad baik dari awal, dari pihak LBP untuk menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Nurkholis menegaskan, kalau tujuannya mengklarifikasi atau meminta maaf, kliennya akan selalu bersikap kesatria dan akan mempertahankan kebenaran.

"Jadi kalau tujuannya mengklarifikasi atau meminta maaf, kami tekankan dalam konteks ini klien kami akan selalu bersikap kesatria. Jika memang salah akan minta maaf, tapi kalau memang tidak salah ya tentu akan mempertahankan haknya seperti bagaimana mestinya atau mempertahankan kebenaran. Apapun risikonya, termasuk gugatan hukum ini," ucapnya.

Menurut Nurkholis langkah hukum baik perdata atau pidana yang diambil Luhut merupakan judicial harassment.

"Bagi kami ini jelas sebagai judicial harassment. Di satu pihak, ini sangat disayangkan, tapi di pihak yang sama ini kesempatan justru bagi kita untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam Blok Wabu. Jadi kita buka saja dalam proses hukum ini sehingga publik akan lihat siapa sesungguhnya sosok LBP, bagaimana proses dia selama ini, jejak langkahnya dalam dugaan konflik kepentingan dalam bisnis tambang di Papua," katanya.

Diketahui sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris dan Fatia terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah penyebaran berita bohong, dengan nomor laporan polisi: LP/B/4702/IX/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, tertangal 22 September 2021.

Laporan itu terkait unggahan konten video di kanal Youtube milik Haris Azhar berjudul, "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!"

Luhut mengatakan langkah hukum ini dikukan lantaran dua kali somasi yang dilayangkan tidak ditanggapi dengan baik oleh Haris Azhar dan Fatia.

"Ya karena sudah dua kali dia enggak mau, saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan karena dua kali enggak mau minta maaf, sekarang kita ambil jalur hukum jadi saya pidanakan dan perdatakan," ungkapnya.

Luhut menyampaikan, dua kali somasi sudah cukup, sehingga kemudian diputuskan untuk membuat laporan polisi.

"Saya ingatkan tidak ada kebebasan absolut, semua kebebasan bertanggung jawab. Jadi saya punya hak untuk bela hak asasi saya. Saya tidak melakukan itu, tidak ada. Saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research, tidak ada. Jadi saya kira pembelajaran kita semua masyarakat. Banyak yang menyarankan saya tidak begini, tapi saya bilang tidak. Saya mau menunjukkan kepada publik supaya manusia-manusia itu, yang merasa publik figur itu, menahan diri untuk memberikan statement-statement tidak bertanggung jawab," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Polisi Rekonstruksi Tabrakan Bus Transjakarta dengan Alat 3D

Ditlantas Polda Metro Jaya bersama tim Traffic Accident Analysis Korlantas Polri merekonstruksi tabrakan bus Transjakarta dengan alat tiga Dimensi (3D).

MEGAPOLITAN | 26 Oktober 2021

Ditlantas Polda Metro Jaya Revisi Jumlah Korban Tabrakan Transjakarta

Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono merevisi jumlah korban akibat tabrakan Transjakarta.

MEGAPOLITAN | 26 Oktober 2021

Tabrakan Bus Transjakarta Terekam Jelas di CCTV

Dalam CCTV itu terlihat, Transjakarta yang berada di depan tengah berhenti dan beberapa penumpang tengah turun.

MEGAPOLITAN | 26 Oktober 2021

Tabrakan Maut, Anies Perintahkan Transjakarta Evaluasi Bianglala

Direktur Operasional PT Transjakarta Prasetia Budi menyampaikan, Gubernur Anies Baswedan memerintahkan agar PT Transjakarta mengevaluasi Bianglala Metropolitan.

MEGAPOLITAN | 26 Oktober 2021

PPKM Level 2, Wagub Riza: DKI Jakarta Nihil RT Zona Merah dan Zona Orange

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan saat ini tidak ada lagi RT zona merah dan zona orange di Jakarta.

MEGAPOLITAN | 26 Oktober 2021

Belum Divaksin, 176 Guru di Kota Bogor Tidak Diperkenankan Mengajar PTM

Sebanyak 176 dari 3.435 guru di Kota Bogor tidak diperkenankan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) lantaran belum divaksin.

MEGAPOLITAN | 26 Oktober 2021




Sebagian Wilayah Jakarta, Depok dan Bekasi Diguyur Hujan Siang Ini

Selain Jakarta, Bekasi juga akan diguyur hujan ringan sedangkan Depok dan Kota Bogor berpotensi hujan sedang yang disertai petir.

MEGAPOLITAN | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Fahri Hamzah


# LRT Tabrakan


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Tes PCR


# Taliban



TERKINI
Indeks Menguat 0,47%, Saham SWAT dan TOYS Paling Cuan

Indeks Menguat 0,47%, Saham SWAT dan TOYS Paling Cuan

EKONOMI | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings