BPN: Pemilik Lahan Garap Hanya Boleh Menggarap, Tidak Mendirikan Bangunan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BPN: Pemilik Lahan Garap Hanya Boleh Menggarap, Tidak Mendirikan Bangunan

Senin, 27 September 2021 | 16:31 WIB
Oleh : Vento Saudale / WM

Bogor, Beritasatu.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor menegaskan, surat oper alih garapan tidak serta-merta menentukan kepemilikan lahan seseorang apalagi mendirikan bangunan atau memperjualbelikan.

Pernyataan tersebut merespons sengketa lahan yang melibatkan aktivis Rocky Gerung dengan Sentul City atas lahan di Bojong Koneng.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto menegaskan, kepemilikan hak atas tanah tetap mengacu kepada sertifikat atau izin yang dikeluarkan oleh BPN.

Seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), dan Sertifikat Hak Pakai (SHP).

"Namanya aja garapan, bukan pemilik kan, yang dimaksud garapan ya menggarap tidak diperkenankan mendirikan bangunan atau jualbelikan. Kalau SHGB kan tanah hak. Tanah hak itu atau yang terdaftar jenisnya ada Hak Milik, HGB, Hak Pakai," kata Sepyo, Senin (27/9/2021).

Hanya saja, kata dia, jika pemilik SHGB tersebut bekerja sama dengan pihak lain untuk memanfaatkan atau menggarap lahan, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan. Asalkan proses pemanfaatan lahan tersebut masih sejalan dengan tata ruang yang diajukan.

"Yang jelas pemanfaatan penggunaaan SHGB-nya itu sesuai tata ruang. HGB 20 tahun, setelah itu diperpanjang (ada) persyaratan-persyaratan tertentu, sesuai ketentuan tata ruang, bisa diperpanjang," ucap Sepyo.

Hal tersebut disampaikan Sepyo lantaran selama ini banyak makelar tanah (biong) yang kerap menjualbelikan lahan tanpa sertifikat kepada masyarakat pendatang.

Kondisi ini pula yang ditengarai BPN menjadi alasan utama maraknya kasus sengketa lahan. Sebab antara pemegang sertifikat kepemilikan tanah dengan penguasaan lahan secara fisik merupakan pihak yang berbeda.

Sementara, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) wilayah Bogor, Damruji menambahkan. Sertifikat kepemilikan tanah hanya teregister di BPN. Sementara, kepemilikan lahan yang terdaftar di kantor desa atau kecamatan yakni buku register atau letter C.

Letter C adalah kepemilikan tanah di wilayah tersebut secara turun temurun. Penggunaan buku register pertanahan ini sering ditemukan di desa atau kampung.

Buku register pertanahan juga merupakan bukti perolehan hak yang berasal dari tanah adat.

Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, Letter C berisi sertifikat tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan sah.

"Bukti buku register pertanahan disimpan oleh desa atau camat setempat, lalu warga hanya memiliki kutipan letter C tanah, girik, petok D atau letter D, dan bukti lainnya" katanya.

Atas dasar itulah notaris maupun petugas di kantor pertanahan dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum bersertifikat di suatu desa.

Meski sah, lanjut Damruji, kekuatan pembuktian buku register pertanahan tidak bersifat sempurna. Buku register pertanahan tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti tunggal sehingga harus mendapat dukungan dari beberapa bukti lain.

"Untuk itu, sebaiknya mengubah menjadi sertifikat hak milik (SHM). Makanya, setelah mendatangi desa dan mempunyai leter C, juga harus cek ke BPN. Apakah betul lahan itu belum tersertifikasi," katanya.

Senada, Kepala Departemen Legal Sentul City, Faisal Farhan menuturkan, PT Sentul City telah memperoleh sertifikat hak guna bangunan (SHGB) hingga 2034 di blok 026 Gunung Batu Bojong Koneng.

Senada, Faisal pun menyebut orang yang diberi hak garap tidak bisa memiliki hak untuk mendirikan bangunan hingga memperjualbelikan.

Kata dia, di lahan blok 026 itu kata Farhan, ada 105 pemilik bangunan yang disomasi karena menduduki lahan PT Sentul City di Bojong Koneng dengan nomor sertifikat HGB 2411 dan 2412.

Sebanyak 69 pemilik bangunan sudah mengakui lahan tersebut milik Sentul dan melakukan kerja sama sewa pakai. Ada 23 pemilik bangunan yang minta tenggat pembongkaran dan 7 bangunan sudah rata. Sisanya tinggal 6 yang masih mengklaim lahan dan melawan.

"Artinya di lahan seluas 1.100 hektare berdasarkan SHGB 2411 dan 2412 diberikan izin menggarap, hanya menggarap misal perkebunan singkong atau sayuran," katanya.

Terkait, klaim kepemilikan Rocky Gerung, Faisal juga mengaku prihatin karena tertipu makelar tanah. Rocky membeli dari AJ yang terpidana dan sudah diputus PN Cibinong dalam kasus pemalsuan tanah.

"Pak Roky ini melalui AJ berkerja sama dengan kades saat itu memperjualbelikan lahan kami. Seharusnya Pak Rocky mengecek lahan itu ke BPN, sudah pasti 1000% teregister milik Sentul City," kata Faisal.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Wagub Riza Pastikan Pemprov DKI Segera Respons Turunnya Harga Tes PCR

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria memastikan Pemprov DKI akan segera merespons dan menyesuaikan harga tes PCR di Ibu Kota yang turun menjadi Rp 275.000.

MEGAPOLITAN | 27 Oktober 2021

Hujan Guyur Jakarta, Wagub Riza: Tidak Ada Genangan Berarti, Apalagi Banjir

Wagub DKI Riza Patria mengatakan, hujan yang mengguyur Jakarta sejak siang hingga malam hari ini tidak menyebabkan genangan berarti, apalagi banjir.

MEGAPOLITAN | 27 Oktober 2021

Akhmad Marjuki Dilantik Jadi Wakil Bupati Bekasi

Akhmad Marjuki melanjutkan kepemimpinan kepala daerah sisa masa jabatan periode 2017-2022.

MEGAPOLITAN | 27 Oktober 2021

Warga Korban Penggusuran Adukan Gubernur Anies ke Ombudsman

Gubernur Anies pernah menyampaikan janjinya untuk mematuhi isi putusan dan membayar uang ganti rugi sebesar Rp 4,73 miliar kepada warga.

MEGAPOLITAN | 27 Oktober 2021

Wajib Tes PCR, Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno Hatta Turun

Adanya kebijakan wajib tes PCR membuat arus penumpang melalui Bandara Soetta menurun.

MEGAPOLITAN | 27 Oktober 2021

Kisruh Lahan Sekolah, 1.000 Siswa SDN Kiara Payung Tangerang Terancam Direlokasi

Sebanyak sekitar 1.000 siswa SDN Kiara Payung, Kabupaten Tangerang terancam disegel akibat kisruh lahan sekolah mereka hingga disegel oleh pemilik tanah.

MEGAPOLITAN | 27 Oktober 2021


Korem 061 Suryakancana Bogor Gelar Latihan Gabungan Antisipasi Bencana Alam

Perubahan iklim yang ekstrem di wilayah Bogor dapat menimbulkan ancaman terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

MEGAPOLITAN | 27 Oktober 2021

3 ASN di Kabupaten Bekasi Jadi Tersangka Korupsi Bernilai Miliaran

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MEGAPOLITAN | 27 Oktober 2021

Deklarasi Forum Lintas Ormas, Ahmad Riza Harap Ormas Tingkatkan Kolaborasi

Ahmad Riza Patria mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk ormas untuk terus berkomitmen dan berkolaborasi dalam menjaga stabilitas Ibu Kota.

MEGAPOLITAN | 27 Oktober 2021


TAG POPULER

# Upah Minimum


# Anies Baswedan


# Timnas U-23


# Cuti Bersama


# Tabrakan Bus Transjakarta



TERKINI
Menaker: ADD Keempat Hasilkan Lima Rekomendasi Terkait Pekerja Migran

Menaker: ADD Keempat Hasilkan Lima Rekomendasi Terkait Pekerja Migran

EKONOMI | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings