Mahasiswa Minta BKN Tolak Regulasi Mantan Pegawai KPK ke Polri
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mahasiswa Minta BKN Tolak Regulasi Mantan Pegawai KPK ke Polri

Jumat, 8 Oktober 2021 | 16:11 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum menolak keras alih status 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. Apalagi jika 57 mantan pegawai KPK itu mendapatkan keistimewaan ketika menjadi ASN Polri.

"Kami menolak Keras terhadap 57 mantan pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk bergabung bersama ASN Polri tanpa melalui seleksi yang jelas sesuai Undang-Undang," ujarZaki, Koordinator Aksi di depan Gedung BKN, Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Zaki menegaskan, dengan menolaknya 57 mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri, maka pihaknya menolak BKN untuk membuat regulasi alih status terkait 57 mantan pegawai KPK yang gagal TWK untuk diangkat menjadi ASN Polri .

"Kami meminta BKN agar tidak melanjutkan proses rekrutmen terhadap 57 mantan pegawai KPK yang telah dipecat untuk menjadi ASN di Institusi Polri," tegasnya.

Zaki menuturkan, BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden, maka harus bersikap Independent dan jangan terpengaruh oleh tekanan pihak tertentu. Oleh karena itu 57 mantan pegawai KPK yang tidak lolos TWK secara hukum pun tidak bisa dialihkan statusnya menjadi ASN Polri ataupun menjadi ASN di institusi lainnya.

"Kecuali jika mereka ikut tes ulang pada Institusi yang sedang membuka pendaftaran ASN tersebut dan tentu harus patuh terhadap UU ASN dan Perundang-undangan lain yang mengaturnya," paparnya.

Zaki menuturkan, jika 57 mantan pegawai KPK yang tidak lolos TWK tetap merasa ingin berkontribusi dalam hal pemberantasan korupsi, maka tidak ada salahnya untuk ikut TWK ulang sebagaimana syarat untuk menjadi ASN harus patuh terhadap UU ASN dan mengikuti persyaratan formal lain yang harus dilalui sampai dengan dinyatakan lulus.

"TWK merupakan syarat yang paling penting bagi seseorang yang ingin masuk atau alih status menjadi ASN, oleh sebab tugas ASN adalah menjadi tulang punggung yang mengemban tugas untuk bangsa dan negara, pelayanan publik dan lain-lain seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN," jelasnya.

Zaki menegaskan, jangan sampai berbenturan perihal dalam menjalankan rencana rekruitmen terhadap 57 mantan pegawai KPK yang gagal TWK untuk menjadi ASN Polri. Bilamana hal ini terjadi, justru akan menjadi polemik dan preseden buruk dikemudian hari. Bahkan tentu ini akan diikuti oleh orang yang mendaftar sebagai ASN atau ingin alih status kepegawaian menjadi ASN di institusi lain.

"Jika mereka gagal maka pasti BKN akan didesak untuk membuat regulasi baru untuk menampung atau merekrut yang gagal tes tersebut agar adanya penempatan di institusi lain bagi mereka yang tidak lolos," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Sebelum Pinjam Uang, Cek Dahulu Daftar Pinjol Resmi di OJK

Aspek legal dan logis itu harus menjadi perhatian masyarakat sebelum bertransaksi dengan pinjaman online.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2021

Transjakarta Siapkan Transportasi untuk Kontingen DKI Usai Berlaga di PON Papua

Transjakarta menyiapkan fasilitas transportasi untuk menyambut kepulangan kontingen DKI Jakarta yang berlaga di PON XX Papua 2021.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2021

Waspada, Kasus Covid-19 di Jakarta 3 Hari Berturut-turut Naik

Jumlah ini mengalami kenaikan 16 kasus dibandingkan kasus aktif pada 13 Oktober sebanyak 1.331 kasus yang terdiri dari 359 dirawat dan 972 isolasi.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2021

Didemo terkait Polisi Banting Mahasiswa, Kapolresta Tangerang: Saya Siap Mundur

Mahasiswa menggelar demo di depan Mapolresta Tangerang di kawasan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Jumat (15/10/2021).

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2021


Gerakan Nasi Bungkus Jadi Cara Razka Bantu Sesama Selama Pandemi

Gerakan berbagi Razka Nabillian Donald berawal dari kepeduliannya terhadap masyarakat menengah ke bawah yang terdampak ekonominya akibat pandemi.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2021

Sebar Konten Provokatif dan Hoax, Youtube Aktual TV Raup Rp 2 Miliar

Akun Youtube Aktual TV yang digunakan AZ meraup Rp 2 miliar dari berita bohong dan konten provokatif yang disebarkan.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2021

Pengungkapan Jaringan Pinjol Ilegal terkait Kasus Wanita Gantung Diri di Wonogiri

Pengungkapan ini ternyata berkaitan juga dengan kasus meninggalnya seorang ibu dengan cara gantung diri akibat diduga terlilit utang pinjol, di Wonogiri.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2021

Daya Beli Masyarakat Menurun, ACT Kembali Gelar Operasi Pangan

ACT menggelar soft launching operasi pangan murah dan distribusi operasi pangan murah di Jakarta Utara, Jumat (15/10/2021).

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2021

Korupsi Dana BOS di SMKN 53, Kejari: Kemungkinan Ada Tersangka Baru

Kejari Jakarta Barat menyebut tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 53

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2021


TAG POPULER

# Hoegeng Iman Santoso


# Dodi Reza Alex Noerdin


# Direktur TV Penyebar Hoax


# Pinjol Ilegal


# Anthony Ginting



TERKINI
Ini Satu-satunya Merek Masker Lokal dengan Teknologi Nano Silver dan Stopper

Ini Satu-satunya Merek Masker Lokal dengan Teknologi Nano Silver dan Stopper

KESEHATAN | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings