Tanggapi Rapor Merah LBH untuk Anies, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Telah Dihentikan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tanggapi Rapor Merah LBH untuk Anies, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Telah Dihentikan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:47 WIB
Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Menanggapi laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta soal rapor merah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai reklamasi yang masih berlanjut di Ibu Kota, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, menegaskan, pembangunan 13 pulau reklamasi telah dihentikan.

Pemprov DKI, kata dia, juga telah memenangi sebagian besar gugatan dari pihak pengembang.

"Pulau-pulau yang sudah terbangun dikelola untuk kepentingan publik, yang mana 65% lahan dikelola oleh Pemprov DKI melalui BUMD. Untuk itu dibuatlah Pergub 58/2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara. Pergub tersebut mengatur tentang pengawasan dan monitoring terhadap perizinan, serta pengelolaan pulau yang sudah terbangun," ujar Sigit dalam keterangannya, Sabtu (23/10/2021).

Sigit menjelaskan, keputusan penghentian reklamasi dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov DKI, seperti melalui focus group discussion (FGD) untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah. Kajian dilakukan dengan metode pendekatan ilmiah yang memprioritaskan social justice dan sustainability.

"Transparasi selalu kami kedepankan dalam membahas reklamasi. Setidaknya ada 10 kali FGD yang diadakan, di mana LBH juga selalu turut kami undang dan hadir dalam beberapa kesempatan. Hasil FGD memutuskan agar pulau yang sudah terbangun tidak dibongkar kembali karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Sehingga kami, Pemprov DKI Jakarta kemudian berupaya untuk memanfaatkan dan mengelola pulau yang sudah terbangun untuk kepentingan publik, salah satunya kami upayakan pembangunan sistem monitoring pencemaran air tanah," terang Sigit.

Bagi pulau yang belum terbangun, tutur dia, telah dilakukan pencabutan izin karena adanya efek biotechnic gas dan blank zone yang dapat membahayakan lingkungan, serta mencegah terjadinya dampak penurunan muka air tanah di Jakarta pada masa yang akan datang.

Keadilan
Pemprov DKI Jakarta juga meyakini, LBH Jakarta ingin menghadirkan keadilan, seperti halnya keinginan Pemprov DKI dalam kebijakan-kebijakan yang dihadirkan.

Untuk itu, Pemprov DKI terbuka untuk berkolaborasi secara substantif. Selain itu, tindakan yang belum sesuai standar yang telah disampaikan LBH Jakarta, akan menjadi catatan ke depannya, untuk terus melakukan perbaikan baik institusional maupun prosedural melalui produk hukum Pemprov DKI Jakarta.

Salah satu poin rapor merah LBH Jakarta untuk Gubernur Anies selama 4 tahun memimpin Jakarta adalah reklamasi yang masih terus berlanjut. Ketidakkonsistenan mengenai penghentian reklamasi dimulai ketika pada 2018 Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (Pergub DKI 58/2018) yang menjadi indikasi reklamasi masih akan berlanjut dengan pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi serta penyebutan pengembang reklamasi sebagai “perusahaan mitra”.

Problem lain, kata LBH Jakarta, muncul ketika pencabutan izin 13 pulau reklamasi dilakukan secara tidak cermat dan segera. Pemprov DKI Jakarta tidak memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mencabut izin pelaksanaan reklamasi bagi perusahaan-perusahaan. Selain itu pencabutan tanpa didahului transparansi dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Ketiadaan kajian tersebut terlihat kompromistis karena Anies tetap melanjutkan 3 pulau lainnya. Walhasil gelombang gugatan balik dari pengembang pun terjadi.

Pemprov DKI Jakarta menang di tingkat Mahkamah Agung untuk gugatan Pulau H, tetapi kalah di gugatan lain seperti Pulau F dan Pulau G. Ketidakcermatan Pemprov dalam pencabutan izin tentunya mengancam masa depan penghentian reklamasi dan menjadikan pencabutan izin reklamasi sebagai gimmick belaka.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Polisi Pastikan Kepemilikan Senpi Ipda OS Sesuai Aturan

Polisi menyebut anggota Ditlantas Polda Metro Jaya Ipda OS yang diduga menembak dua orang di Exit Tol Bintaro memang dibekali senjata api. 

MEGAPOLITAN | 4 Desember 2021

Azas Tigor: Manajemen Transjakarta Perlu Dievaluasi Total

Azas Tigor Nainggolan menyatakan manajemen Transjakarta harus dievaluasi total buntut dari armada bus yang kecelakaan tunggal dua hari beruntun.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2021

Pemkot Bekasi Raih Penghargaan JDIHN dari Menkumham

Pemkot Bekasi masuk dalam lima besar Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik Tahun 2021 yang diberikan Menkumham Yasonna H. Laoly

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2021

Polres Jakpus Bongkar Sindikat Narkoba Internasional

Tim satuan reserse narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar sindikat narkoba Indonesia-Malaysia dan menyita narkoba jenis sabu seberat 61 kilogram.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2021

Polisi: Penembakan di Tol Tak Terkait Ketua DPRD DKI

Polisi menyebut penembakan yang diduga dilakukan oleh Ipda OS di Exit Tol Bintaro tidak ada kaitannya dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2021

Audit Keselamatan Operasi, Transjakarta Gandeng KNKT

Transjakarta menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna melakukan audit keselamatan operasi.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2021

Antisipasi Banjir, Drainase di Kota Tangerang Direhabilitasi

Pemkot Tangerang merehabilitasi tujuh drainase makro sebagai upaya mengantisipasi banjir yang berpotensi terjadi di musim penghujan. 

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2021

Cegah Omicron, Checkpoint di Bandara Soetta Ditambah

Titik checkpoint pemeriksaan Covid-19 kedatangan internasional di Bandara Soekarno Hatta ditambah.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2021

Bus Transjakarta Kecelakaan Lagi, Ini Komentar Pakar

Pakar berkomentar soal bus Transjakarta yang kembali mengalami kecelakaan akhir-akhir ini.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2021

Polisi: Tak Ada Jejak Rem Bus Transjakarta Tabrak Pos Lalin

Polisi menyebut tidak ada bekas pengereman pada kecelakaan bus Transjakarta yang menabrak pos lalu lintas di simpang Pusat Grosir Cililitan (PGC).

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2021


TAG POPULER

# Kento Momota


# Prajurit Santri


# BWF World Tour


# Waskita Karya


# Omicron



TERKINI
Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

NASIONAL | 9 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings