Kemendagri Tanggapi Pinjaman Anies ke Bank DKI untuk Formula E
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemendagri Tanggapi Pinjaman Anies ke Bank DKI untuk Formula E

Kamis, 18 November 2021 | 21:43 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto memberikan tanggapan atas langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melakukan peminjaman uang sebesar Rp 180 miliar kepada Bank DKI untuk membayar commitment fee Formula E. Peminjaman ini dilakukan Anies sebelum pengesahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

Ardian menjelaskan, prinsip dasar penganggaran dalam APBD adalah semua kegiatan atau program masuk dalam perencanaan yang sudah ditetapkan dalam Perda APBD atau APBD Perubahan. Adanya kegiatan atau program di luar Perda APBD dimungkinkan sepanjang kegiatan atau program tersebut bersifat darurat dan mendesak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“APBD itu adalah dasar penganggaran, dia merupakan perencanaan keuangan yang akan ditetapkan dalam Perda. Boleh enggak ada kegiatan yang bisa dibiayai tanpa ada di APBD? Ada dua hal yang boleh, yang pertama sifatnya darurat dan yang kedua, sifatnya mendesak,” ujar Ardian saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).

Ardian menjelaskan dengan contoh tentang kegiatan atau program yang masuk dalam kriteria darurat dan mendesak. Kondisi darurat, katanya, seperti banjir atau bencana alam yang terjadi di luar kendali manusia atau karena ada intervensi Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah, tutur dia, bisa menggunakan dana dari APBD untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanganan dan pengendalian banjir yang belum dianggarkan dalam APBD tersebut.

“Mendesak bagaimana? (Misalnya) Tiba-tiba pemerintah daerah (pemda) diminta bayar insentif nakes, padahal sebelumnya tidak ada di APBD, tetapi pemerintah (pusat) minta pemda bayar, boleh enggak kira-kira begitu? Boleh. Artinya apa? sepanjang darurat mendesak, itu diperkenankan, bisa dilakukan belanja meskipun tidak ada di APBD,” terang Ardian.

Terkait Formula E, Ardian mengaku tidak terlalu mengetahui secara pasti apakah sudah masuk dalam Perda APBD DKI Jakarta. Jika pun belum masuk dalam Perda APBD, Ardian juga mengaku tidak terlalu tahu pasti apakah Formula E masuk dalam kategori darurat dan mendesak sebagaimana diputuskan Pemprov dan DPRD DKI.

“Kaca mata kami di Kemendagri setiap belanja harus ada di APBD. Yang boleh, tanpa harus ada di APBD, darurat mendesak. Saya enggak berani komentar, apakah Formula E masuk darurat-mendesak atau tidak,” ungkap dia.

Menurut Ardian, kriteria darurat dan mendesak sebenarnya sudah diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengeloaan Keuangan Daerah. Kedua kondisi tersebut, kata dia, biasanya dijabarkan lagi dalam Perda APBD masing-masing daerah.

“Iya (Pemprov dan DPRD yang putuskan darurat dan mendesak), di dalam Perda APBD yang masuk kategori mendesak dan darurat itu seperti apa, saya kan enggak tahu, yang tahu kan mereka,” kata Ardian.

Dalam Pasal 69 PP 12 Tahun 2019 dijelaskan tentang keadaan darurat dan mendesak yang pos anggarannya masuk dalam belanja tidak terduga atau pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Keadaan darurat sebagaimana djelaskan dalam Pasal 69 tersebut meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sementara keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Masih dalam Pasal 69 disebutkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak tersebut ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Sementara kondisi darurat dan mendesak dalam Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang APBD-P 2019 diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Perda tersebut. Pasal 7 Perda tersebut menyebutkan, dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemprov DKI Jakarta dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusuhan massal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Sedangkan Pasal 8 Perda 5/2019 dikatakan, pengeluaran belanja mendesak juga mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminjam uang ke Bank DKI atau utang untuk membayar commitment fee Formula E pada 2019 sebesar 10 juta poundsterling atau Rp 180 miliar telah melanggar PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peminjaman ini terungkap dari Surat Kuasa Nomor 747/-072.26 tanggal 21 Agustus 2019. Berbekal surat kuasa tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kemudian melakukan pembayaran pada 22 Agustus 2019.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai Anies melanggar Pasal 141 ayat (2) PP nomor 12 tahun 2019 yang menyebut bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Anggaran commitment fee Formula E dialokasikan di APBD-P 2019 sebesar Rp 360 miliar. Pemprov DKI melakukan pembayaran termin pertama commitment fee Rp 180 miliar pada 22 Agustus 2019. Sementara itu, Perda Nomor 5 tentang APBD-P 2019 baru ditetapkan pada 24 September 2019.

“Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar Formula E sebelum Perda Nomor 5 tentang APBD-P 2019 ditetapkan. Ini jelas melanggar PP Nomor 12 Tahun 2019,” tandas Anggara.

Menurut Pasal 141 ayat (3) PP nomor 12 tahun 2019, pembayaran sebelum Perda tentang APBD-P bisa dilakukan dilakukan untuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak diatur di PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 69. Jika membaca Pasal 69 tersebut, bisa dikatakan bahwa Formula E tidak masuk kategori keadaan darurat dan keperluan mendesak. Oleh sebab itu, demi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kami minta agar commitment fee Formula E Rp 560 miliar ditarik kembali,” kata Anggara.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah Anies melanggar aturan karena proses pembayaran commitment fee Formula E sudah sesuai dengan prosedur dan seluruh regulasi yang berlaku. Bahkan commitment fee tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Achmad Firdaus menegaskan alokasi pembayaran seluruh commitment fee telah melalui pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta dan telah disetujui alokasinya pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2019.

“Pembayaran termin 1 commitment fee Rp 180 miliar pada Oktober 2019 melalui pinjaman jangka pendek Bank DKI yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pinjaman tersebut juga telah dilunasi melalui pencairan DPPA Dispora DKI Jakarta pada Desember 2019,” ujar Achmad dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Polisi Pastikan Kasus Retweet Pemkot Depok Masih Berjalan

Polisi memastikan kasus retweet akun Pemkot Depok terkait penembakan laskar FPI terus berjalan.

MEGAPOLITAN | 25 Januari 2022

DKI Jakarta Masih Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 Hari Ini

Provinsi DKI Jakarta masih menjadi penyumbang kasus harian Covid-19 tertinggi secara nasional.

MEGAPOLITAN | 25 Januari 2022

Satu Pegawai Covid-19, Kantor Disnaker Kabupaten Tangerang Ditutup

Sebelum ditutup hari ini, seluruh pegawai Kabupaten Tangerang telah menjalani tes usap antigen.

MEGAPOLITAN | 25 Januari 2022

Polres Tangerang Kota Gagalkan Penyelundupan 4 Liter Sabu Cair dari Meksiko

Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota bersama Bea Cukai pusat, berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu cair dari Meksiko.

MEGAPOLITAN | 25 Januari 2022

ANTV dan tvOne Hadirkan Sentra Vaksin Booster dan Anak 6-11 Tahun

Untuk mendukung percepatan vaksinasi booster, ANTV dan tvOne kembali menghadirkan sentra vaksin.

MEGAPOLITAN | 25 Januari 2022

Pengeroyokan Kakek 89 Tahun, Ini Alasan Polisi Tembakkan Gas Air Mata

Terlihat mobil polisi yang ikut mengejar mobil korban dan terdengar letusan yang merupakan gas air mata.

MEGAPOLITAN | 25 Januari 2022

Kasus Covid-19 Naik Drastis, Pemkot Tangerang Berlakukan Kembali PJJ

Pemkot Tangerang kembali memberlakukan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh siswa di semua tingkat pendidikan, mulai Rabu (26/1/2022) besok.

MEGAPOLITAN | 25 Januari 2022

Polemik Penahanan WNA India, Ini Penjelasan Imigrasi Jakarta Utara

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara menanggapi pemberitaan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terdakwa WN India atas nama Kuldeep Singh.

MEGAPOLITAN | 25 Januari 2022

Pelaku Pengeroyokan Kakek 89 Tahun Tak Berkaitan dengan Latar Belakang Korban

Kelima tersangka melakukan pengeroyokan tersebut karena mereka terprovokasi dengan sebutan "maling" yang disematkan kepada korban, Wiyanto Halim.

MEGAPOLITAN | 25 Januari 2022

Penggugat Harap Yusuf Mansur Kembalikan Investasi Tabung Tanah

Kuasa hukum penggugat berharap dengan mediasi ini Ustaz Yusuf Mansur mau membayar nilai kerugian mereka masing-masing Rp 180 jutaan.

MEGAPOLITAN | 25 Januari 2022


TAG POPULER

# Nurul Arifin


# Wiyanto Halim


# Sorong


# Rupiah


# Jokowi



TERKINI
Menkominfo: Jangan Sampai Ada Gangguan Layanan 4G di Wilayah 3T

Menkominfo: Jangan Sampai Ada Gangguan Layanan 4G di Wilayah 3T

DIGITAL | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings