Logo BeritaSatu
Penetapan UMP 2022

Dinilai Tidak Adil, Anies Kirim Surat ke Menaker

Senin, 29 November 2021 | 20:51 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dengan tujuan meninjau kembali formula penetapan upah minumun provinsi (UMP) tahun 2022. Anies menilai formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak adil dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Surat bernomor 533/-085.15 dikirim Anies pada 22 November 2021, usai menetapkan UMP 2022 pada 21 November 2021 lalu.

“Dengan homat kami mengusulkan dan mengharapkan kepada lbu Menteri untuk dapat meninjau kembali fomula penetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga kesejahteraan pekerja/buruh dapat terwujud,” tulis Anies dalam surat tersebut.

Dalam surat tersebut, Anies mengatakan pihaknya diwajibkan untuk menetapkan UMP 2022 sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021 (Keputusan Gubenur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022) dan diharuskan untuk menetapkan/mengumumkan sebelum tanggal 21 November 2021. Jika tidak, kata Anies, Pemprov DKI akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 PP 36 Tahun 2021 tersebut.

“Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan,” ungkap Anies.

Berdasarkan fomula dari PP Nomor 36 Tahun 2021, kata Anies, kenaikan UMP di DKI Jakarta Tahun 2022 hanya sebesar Rp 37.749 (0,85%) menjadi Rp 4.453.935 per bulan. Menurut Anies, kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari Inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14%.

Sebagai infomasi, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah sebesar 8,6% (2016: 14,8%, 2017: 8,2%, 2018: 8,7%, 2019: 8,0%, 2020: 8,5%, 2021: 3,2%).

“Selain itu, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor sektor lapangan usaha pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan misalnya, sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial (Rilis BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 3 Tahun 2021),” tutur Anies.

Lebih lanjut, Anies mengatakan, mengingat Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan final yang berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.

“Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP tahun 2022 dan pembahasan kembali dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan,” pungkas Anies.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

2 Jenderal Polri Dimutasi Jadi Widyaiswara, Apa Itu?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi dua jenderal Polri, yakni Brigjen Pol Rudi Pranoto dan Brigjen Pol Darmawan. Ini pengertian Widyaiswara.

NEWS | 26 September 2022

KPK Sayangkan Kuasa Hukum Ungkap Tambang Emas Lukas Enembe ke Publik

KPK menyayangkan langkah kuasa hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe yang hanya mengungkapkan kepemilikan tambang emas kliennya ke publik.  

NEWS | 26 September 2022

Legislator Minta Kemendikbudristek Perbaiki RUU Sisdiknas

Anggota Komisi X DPR, Fahmi Alaydroes meminta Kemendikbudristek memperbaiki RUU Sisdiknas dengan melibatkan semua stakeholder.

NEWS | 26 September 2022

Jenderal Dudung Beri Hormat kepada Jenderal Andika Usai Rapat di Komisi I DPR

Usai rapat dengan Komisi I DPR, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman memberikan salam hormat kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

NEWS | 26 September 2022

Penembakan di Sekolah Rusia, 13 Orang Tewas

Pelaku kemudian tewas bunuh diri dan dia diidentifikasi sebagai alumni sekolah tersebut.

NEWS | 26 September 2022

Pelonggaran Mobilitas, Satgas Covid-19: Tetap Wajib Masker

Satgas Covid-19 menyebut penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker  atau aturan wajib masker harus tetap diterapkan atau diberlakukan.

NEWS | 26 September 2022

BRIN Merancang Sepeda Motor Listrik Ramah Disabilitas

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merancang ulang sepeda motor listrik roda tiga agar dapat digunakan kaum disabilitas untuk berjualan keliling.

NEWS | 26 September 2022

Update Covid-19: Kasus Positif Hari Ini Bertambah 1.344

Update Covid-19 pada hari ini, Senin (26/9/2022), kasus positif mengalami kenaikan sebanyak 1.344.  Total kasus konfirmasi positif 6.423.873.

NEWS | 26 September 2022

Ledakan di Asrama Polisi, Pengirim Paket Berstatus Saksi

Pria di Kabupaten Indramayu pengirim paket yang menjadi sumber ledakan di Asrama Polisi (Aspol), Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berstatus sebagai saksi.

NEWS | 26 September 2022

Polres Subang Selidiki Terkait Temuan Tengkorak Manusia

Polres Subang masih menyelidiki terkait dengan temuan kerangka dan tengkorak manusia utuh di perkebunan tebu, Desa Gembor, Kecamatan Pagaden.

NEWS | 26 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
2 Jenderal Polri Dimutasi Jadi Widyaiswara, Apa Itu?

2 Jenderal Polri Dimutasi Jadi Widyaiswara, Apa Itu?

NEWS | 8 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings