Logo BeritaSatu

DPRD Sudah Pernah Minta Anies Hapus Program Sumur Resapan

Rabu, 1 Desember 2021 | 20:28 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta ternyata sudah pernah meminta jajaran eksekutif melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengevaluasi keberadaan sumur resapan yang dinilai tidak terlalu efektif mengantisipasi banjir di Jakarta. Hal ini disampaikan DPRD DKI dalam rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda APBD DKI Tahun 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, pada Selasa, 16 November 2021.

Fraksi PDI Perjuangan saat itu dengan tegas menilai program sumur resapan tidak jelas sehingga merekomendasikan anggarannya dicoret dari rancangan APBD 2022.

“Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai,” kata anggota Fraksi PDIP DKI Agustina Hermanto atau Tina Toon saat itu.

Senada dengan PDIP, Fraksi PKB-PPP juga meminta agar Pemprov DKI menghentikan sementara program sumur resapan atau drainase vertikal yang sedang berjalan saat ini. Penghentian sementara ini dilakukan dalam rangka evaluasi secara komprehensif sumur resapan.

"Menghentikan sementara program drainase vertikal atau sumur resapan dangkal yang saat ini sedang berjalan, dilakukan evaluasi apakah tidak terjadi pemborosan anggaran, manfaatnya apakah sepadan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan, apakah pelaksanaan tepat sasaran, akuntabel, tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan dan aspek-aspek lain yang perlu dievaluasi bersama eksekutif dan legislatif," ujar perwakilan Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Jamaluddin Lamanda.

Sementara Fraksi PSI, Nasdem, Golkar, dan PAN minta agar program sumur resapan dievaluasi.

Pandangan PSI yang dibacakan Wakil Ketua Fraksi PSI DKI Justin Adrian mengkritik pengadaan sumur resapan yang diusulkan oleh Dinas Sumber Daya Air di KUA-PPAS 2022 dengan anggaran sangat besar, yaitu sekitar Rp 300 miliar lebih. Apalagi, anggaran tersebut hampir sama besarnya dengan anggaran di 2021 yaitu sebesar Rp 411,43 miliar.

"Sayangnya, kami melihat bahwa dengan anggaran ratusan miliar tersebut, pembangunan sumur resapan ini masih kurang efektif dalam mengatasi banjir daripada upaya pengendalian banjir lainnya seperti normalisasi sungai," ungkap Justin.

Justin mengatakan banjir di beberapa lokasi di Jakarta disebabkan ketidakmampuan sungai dan saluran air dalam menampung debit air yang tinggi. Sedangkan sumur resapan, menurut para pakar, kata dia, hanya efektif untuk mengatasi genangan air saja, bukan banjir. Apalagi beberapa daerah di Jakarta, tanahnya juga sudah jenuh sehingga sudah tidak mampu menyerap air lagi.

"Ketidakefektifan sumur resapan ini juga diperparah dengan rendahnya pencapaian target pembangunan sumur resapan. Hingga September 2021 kemarin baru 22.000 sumur resapan yang sudah masuk dalam kontrak realisasi dari target 40.000 titik. Dari jumlah tersebut, per Oktober 2021 lalu, baru terbangun 6.230 titik sumur resapan," ungkap dia.

Dengan kondisi tersebut, kata Justin, Dinas Sumber Daya Air harus mengejar sisa kekurangan sekitar 16.000 sumur resapan dalam waktu sisa satu bulan ini. Dia menduga hal tersebut yang menjadi dasar dan alasan mengapa banyak titik pembangunan sumur resapan di lokasi yang tidak tepat, seperti dibangun di bawah kolong jalan layang dan di atas trotoar.

"Oleh karena itu, kami minta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pelaksanaan sumur resapan untuk mengetahui seberapa efektifkah program ini dalam mengatasi banjir di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus membuka fakta dan data, bukan hanya kata-kata saja untuk membuktikan bahwa program sumur resapan ini dapat mengatasi problematika banjir di Jakarta," imbuh Justin.

Sementara Sekretaris Fraksi Nasdem Abdul Azis Muslim mengatakan pihaknya juga meminta Pemprov DKI meninjau ulang pembangunan sumur resapan.

“Selain itu Pemprov DKI Jakarta harus dapat melakukan tinjauan ulang terkait dengan pembangunan sumur resapan sehingga sumur resapan tersebut dapat memiliki fungsi yang tepat guna dan dibangun pada lahan yang sesuai dengan peruntukkannya," kata Abdul.

Selain minta evaluasi, fraksi Golkar DKI meminta penjelasan Pemprov soal detail-detail pembangunan sumur resapan mulai dari mekanisme penentuan lokasi hingga efektivitas sumur resapan.

"Fraksi Partai Golkar mendorong dilakukan evaluasi dan meminta penjelasan dari dinas terkait terutama untuk mekanisme penentuan lokasi yang menjadi titik pembangunan? Berapa besaran daya tampung yang sudah dibangun? berapa banyak titik sumur resapan yang sudah dibangun? Sejauh mana tingkat efektivitas sumur resapan yang sudah dibangun mampu mengurangi genangan air yang ada? Jangan sampai hanya mengejar target yang ingin dicapai tetapi kualitas dan sasarannya tidak tepat," ujar Wakil Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta Taufik Azhar.

Sedangkan Fraksi PAN DKI minta Pemprov DKI untuk fokus dalam upaya pengendalian banjir termasuk sumur resapan. Pasalnya, dari target 1 juta-an pembangunan sumur resapan, baru terbangun ribuan sumur resapan dan pembangunannya tidak merata.

“Pembangunan sumur resapan di banyak titik yang belum maksimal secara masif dan merata dari target 1 juta sumur resapan, sementara yang terbangun baru ribuan dan masih terpusat di tengah kota," tutur anggota Fraksi PAN Guruh Tirta Lunggana.

Fraksi Gerindra DKI tidak menyebutkan secara khusus terkait sumur resapan, namun Gerindra minta program-program penanganan banjir oleh SKPD dilakukan secara antisipatif, bukan lagi berpola reaktif, yakni dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya.

“Kami berharap penanggulangan genangan air ini dilaksanakan secara serius dan bersimultan sehingga program meminimalisir genangan air seperti program penambahan RTH, pembuatan waduk, dan embung perlu direalisasikan segera mungkin dengan melibatkan daerah-daerah penyangga," pungkas Wakil Sekretaris Fraksi Gerindra Adi Kurnia Setiadi.

Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat tidak membahas sama sekali soal sumur resapan dalam rapat paripurna tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ini Alasan Golkar Jadi Partai Paling Populer di Pemilih Muda

Sosok Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan sejumlah program kaum muda membuat Partai Golkar meraih popularitas tertinggi di kalangan pemilih muda.

NEWS | 27 September 2022

Topan Super Noru Menuju Vietnam, 200.000 Warga Berlidung di Penampungan

Lebih dari 200.000 orang di Vietnam berlindung di tempat penampungan Selasa (27/9/2022), ketika Topan Super Noru meluncur menuju pantai tengahnya

NEWS | 27 September 2022

Kemenkes Minta Masyarakat Batasi Konsumsi Gula Berlebih

Kemenkes meminta masyarakat mewaspadai konsumsi gula apalagi sampai berlebih, karena berisiko tinggi menyebabkan masalah kesehatan 

NEWS | 27 September 2022

Kasus Minyak Goreng, Terdakwa Bantah Beri Uang untuk Pengaruhi Kemendag

Terdakwa kasus minyak goreng Master Parulian Tumanggor membantah memberikan uang agar PT Wilmar Nabati Group mendapatkan perizinan dari Kemendag.

NEWS | 27 September 2022

Menpora Yakin PBSI Bisa Atasi Kisruh Antara Kevin dengan Herry IP

Menpora yakin PBSI dapat mengatasi kisruh antara pemain ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo dan pelatihnya Herry Iman Pierngadi.

NEWS | 27 September 2022

P2G Desak Pemerintah Beri Afirmasi kepada 1,6 Juta Guru

P2G mendesak Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memberikan afirmasi kepada 1,6 juta guru yang belum mendapat tunjangan profesi guru.

NEWS | 27 September 2022

Ternyata, Ini Isi Koper Mencurigakan di Depan Polda Metro Jaya

Polisi memastikan koper mencurigakan di kawasan depan Polda Metro Jaya bukan berisi benda berbahaya. Ternyata, koper itu milik anggota polisi berisi pakaian.

NEWS | 27 September 2022

Anies Capres, Ini Cawapres dari PKS, Demokrat, dan Nasdem

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal diusung sebagai capres di Pilpres 2024 oleh koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS

NEWS | 27 September 2022

Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Dituntut 7 Tahun Penjara

Jaksa KPK menuntut Hakim Itong Isnaeni Hidayat, hakim nonaktif PN Surabaya dihukum 7 tahun penjara atas perkara dugaan suap penanganan perkara.. 

NEWS | 27 September 2022

Mantan Panglima OPM Minta Lukas Enembe Penuhi Pemeriksaan KPK

Mantan Panglima OPM Lambert Pekikir menyorot mangkirnya Gubernur Papua Lukas Enembe dari pemeriksaan KPK.

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ini Alasan Golkar Jadi Partai Paling Populer di Pemilih Muda

Ini Alasan Golkar Jadi Partai Paling Populer di Pemilih Muda

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings