DPRD Sudah Pernah Minta Anies Hapus Program Sumur Resapan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPRD Sudah Pernah Minta Anies Hapus Program Sumur Resapan

Rabu, 1 Desember 2021 | 20:28 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta ternyata sudah pernah meminta jajaran eksekutif melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengevaluasi keberadaan sumur resapan yang dinilai tidak terlalu efektif mengantisipasi banjir di Jakarta. Hal ini disampaikan DPRD DKI dalam rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda APBD DKI Tahun 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, pada Selasa, 16 November 2021.

Fraksi PDI Perjuangan saat itu dengan tegas menilai program sumur resapan tidak jelas sehingga merekomendasikan anggarannya dicoret dari rancangan APBD 2022.

“Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai,” kata anggota Fraksi PDIP DKI Agustina Hermanto atau Tina Toon saat itu.

Senada dengan PDIP, Fraksi PKB-PPP juga meminta agar Pemprov DKI menghentikan sementara program sumur resapan atau drainase vertikal yang sedang berjalan saat ini. Penghentian sementara ini dilakukan dalam rangka evaluasi secara komprehensif sumur resapan.

"Menghentikan sementara program drainase vertikal atau sumur resapan dangkal yang saat ini sedang berjalan, dilakukan evaluasi apakah tidak terjadi pemborosan anggaran, manfaatnya apakah sepadan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan, apakah pelaksanaan tepat sasaran, akuntabel, tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan dan aspek-aspek lain yang perlu dievaluasi bersama eksekutif dan legislatif," ujar perwakilan Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Jamaluddin Lamanda.

Sementara Fraksi PSI, Nasdem, Golkar, dan PAN minta agar program sumur resapan dievaluasi.

Pandangan PSI yang dibacakan Wakil Ketua Fraksi PSI DKI Justin Adrian mengkritik pengadaan sumur resapan yang diusulkan oleh Dinas Sumber Daya Air di KUA-PPAS 2022 dengan anggaran sangat besar, yaitu sekitar Rp 300 miliar lebih. Apalagi, anggaran tersebut hampir sama besarnya dengan anggaran di 2021 yaitu sebesar Rp 411,43 miliar.

"Sayangnya, kami melihat bahwa dengan anggaran ratusan miliar tersebut, pembangunan sumur resapan ini masih kurang efektif dalam mengatasi banjir daripada upaya pengendalian banjir lainnya seperti normalisasi sungai," ungkap Justin.

Justin mengatakan banjir di beberapa lokasi di Jakarta disebabkan ketidakmampuan sungai dan saluran air dalam menampung debit air yang tinggi. Sedangkan sumur resapan, menurut para pakar, kata dia, hanya efektif untuk mengatasi genangan air saja, bukan banjir. Apalagi beberapa daerah di Jakarta, tanahnya juga sudah jenuh sehingga sudah tidak mampu menyerap air lagi.

"Ketidakefektifan sumur resapan ini juga diperparah dengan rendahnya pencapaian target pembangunan sumur resapan. Hingga September 2021 kemarin baru 22.000 sumur resapan yang sudah masuk dalam kontrak realisasi dari target 40.000 titik. Dari jumlah tersebut, per Oktober 2021 lalu, baru terbangun 6.230 titik sumur resapan," ungkap dia.

Dengan kondisi tersebut, kata Justin, Dinas Sumber Daya Air harus mengejar sisa kekurangan sekitar 16.000 sumur resapan dalam waktu sisa satu bulan ini. Dia menduga hal tersebut yang menjadi dasar dan alasan mengapa banyak titik pembangunan sumur resapan di lokasi yang tidak tepat, seperti dibangun di bawah kolong jalan layang dan di atas trotoar.

"Oleh karena itu, kami minta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pelaksanaan sumur resapan untuk mengetahui seberapa efektifkah program ini dalam mengatasi banjir di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus membuka fakta dan data, bukan hanya kata-kata saja untuk membuktikan bahwa program sumur resapan ini dapat mengatasi problematika banjir di Jakarta," imbuh Justin.

Sementara Sekretaris Fraksi Nasdem Abdul Azis Muslim mengatakan pihaknya juga meminta Pemprov DKI meninjau ulang pembangunan sumur resapan.

“Selain itu Pemprov DKI Jakarta harus dapat melakukan tinjauan ulang terkait dengan pembangunan sumur resapan sehingga sumur resapan tersebut dapat memiliki fungsi yang tepat guna dan dibangun pada lahan yang sesuai dengan peruntukkannya," kata Abdul.

Selain minta evaluasi, fraksi Golkar DKI meminta penjelasan Pemprov soal detail-detail pembangunan sumur resapan mulai dari mekanisme penentuan lokasi hingga efektivitas sumur resapan.

"Fraksi Partai Golkar mendorong dilakukan evaluasi dan meminta penjelasan dari dinas terkait terutama untuk mekanisme penentuan lokasi yang menjadi titik pembangunan? Berapa besaran daya tampung yang sudah dibangun? berapa banyak titik sumur resapan yang sudah dibangun? Sejauh mana tingkat efektivitas sumur resapan yang sudah dibangun mampu mengurangi genangan air yang ada? Jangan sampai hanya mengejar target yang ingin dicapai tetapi kualitas dan sasarannya tidak tepat," ujar Wakil Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta Taufik Azhar.

Sedangkan Fraksi PAN DKI minta Pemprov DKI untuk fokus dalam upaya pengendalian banjir termasuk sumur resapan. Pasalnya, dari target 1 juta-an pembangunan sumur resapan, baru terbangun ribuan sumur resapan dan pembangunannya tidak merata.

“Pembangunan sumur resapan di banyak titik yang belum maksimal secara masif dan merata dari target 1 juta sumur resapan, sementara yang terbangun baru ribuan dan masih terpusat di tengah kota," tutur anggota Fraksi PAN Guruh Tirta Lunggana.

Fraksi Gerindra DKI tidak menyebutkan secara khusus terkait sumur resapan, namun Gerindra minta program-program penanganan banjir oleh SKPD dilakukan secara antisipatif, bukan lagi berpola reaktif, yakni dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya.

“Kami berharap penanggulangan genangan air ini dilaksanakan secara serius dan bersimultan sehingga program meminimalisir genangan air seperti program penambahan RTH, pembuatan waduk, dan embung perlu direalisasikan segera mungkin dengan melibatkan daerah-daerah penyangga," pungkas Wakil Sekretaris Fraksi Gerindra Adi Kurnia Setiadi.

Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat tidak membahas sama sekali soal sumur resapan dalam rapat paripurna tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ganjil Genap di 13 Kawasan Jakarta Tetap Berlaku

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan kebijakan ganjil genap di 13 kawasan Jakarta tetap berlaku.

MEGAPOLITAN | 22 Januari 2022

Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang

Menurut BMKG, potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Jaksel dan Jaktim pada siang hingga sore hari

MEGAPOLITAN | 22 Januari 2022

Disdik Kota Bekasi Mulai Terapkan PTM 100% Secara Bertahap

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi mulai menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% secara bertahap.

MEGAPOLITAN | 22 Januari 2022

992 Toko Modern Jual Minyak Goreng Satu Harga di Bekasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendata, 992 toko ritel menjual minyak goreng satu harga, yakni Rp 14.000 per liter.

MEGAPOLITAN | 21 Januari 2022

Polda Metro Jaya Belum Wacanakan Peniadaan Ganjil Genap

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hingga saat ini belum ada komunikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait wacana peniadaan kebijakan ganjil genap.

MEGAPOLITAN | 21 Januari 2022

Warga Bekasi Minta Pemkot Perbaiki Drainase di Jalan Kemakmuran

Warga di Kelurahan Margajaya, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengantisipasi banjir dengan perbaikan drainase di sepanjang Jalan Kemakmuran.

MEGAPOLITAN | 21 Januari 2022

Pemkot Bekasi Buka Layanan Vaksin Booster di RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid

Pemkot Bekasi melayani vaksin booster di (RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid bagi masyarakat umum, dengan usia di atas 18 tahun.

MEGAPOLITAN | 21 Januari 2022


Polres Tangsel Gagalkan Penyelundupan Ganja 24 Kg Siap Edar

Kapolres Tangsel menyebut dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan metode penjualan online.

MEGAPOLITAN | 21 Januari 2022

Dinkes Tangsel Prediksi Puncak Gelombang Ketiga Covid-19 Februari

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memprediksi puncak gelombang ketiga Covid-19 terjadi pada Februari 2022.

MEGAPOLITAN | 21 Januari 2022


TAG POPULER

# Tabrakan Beruntun Balikpapan


# Update Covid-19


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Vaksinasi Covid-19



TERKINI
Satgas Optimistis Cegah Puncak Omicron, Ini Tanggapan Komisi IX DPR

Satgas Optimistis Cegah Puncak Omicron, Ini Tanggapan Komisi IX DPR

KESEHATAN | 14 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings