Logo BeritaSatu

Dituduh Langgar Aturan, Ini Jawaban Anies Soal Kenaikan UMP DKI 2022

Senin, 20 Desember 2021 | 19:14 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab tuduhan bahwa dirinya melanggar aturan dalam keputusan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar 5,1%. Menurut Anies, pihaknya mengambil keputusan tersebut berdasarkan asas keadilan yang merupakan salah satu asas penting dalam hukum.

"Jadi rasa keadilan jelas terganggu (dengan UMP hanya 0,8). Karena itulah kita kaji, sehingga akhirnya keluar angka itu tadi dari inflasi dan dari pertumbuhan. Dari situ kemudian keluar angka 5,1%," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/12/2021).

Anies mengatakan, sebenarnya para pengusaha sudah terbiasa dengan kenaikan UMP DKI. Apalagi, tutur dia, rata-rata kenaikan UMP dalam 6 tahun terakhir adalah sebesar 8,6%.

"Jadi, teman-teman bisa lihat sejarah kenaikan UMP di Jakarta, para pengusaha juga sudah terbiasa bahwa UMP di Jakarta itu selama 6 tahun terakhir rata-ratanya naik sekitar 8,6%. Artinya dunia usaha sudah terbiasa dengan kenaikan sekitar 8,6%," tutur Anies.

Lalu, kata Anies, tahun 2020 dan tahun 2021, terjadi pandemi Covid-19 di Jakarta. Dalam kondisi berat pada tahun 2021, UMP DKI tetap naik 3,3%. Menurut Anies, tidak adil jika tahun 2022, kenaikan UMP DKI hanya 0,85%, padahal kondisi ekonomi sudah semakin membaik.

"Ketika kita gunakan formula yang digunakan oleh Kementerian Tenaga Kerja keluarnya 0,8%. Bayangkan, kondisi ekonomi yang sudah lebih baik pakai formula malah keluarnya angka 0,8%. Kan itu mengganggu rasa keadilan bukan? Sederhana sekali," jelas Anies.

Anies pun menilai formula penentuan UMP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak tepat dan cocok diterapkan dalam situasi seperti saat ini. Karena itu, kata dia, pihaknya melakukan revisi atas kenaikan UMP 2021 untuk memberikan rasa adil bagi semua.

"Formulanya ini nggak cocok, wong dalam kondisi berat aja naik 3,3%, kok pakai formula ini keluarnya 0,8%? Jadi rasa keadilan jelas terganggu," pungkas Anies.

Diketahui, Anies Baswedan telah merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta dari 0,85% menjadi 5,1% sehingga UMP-nya menjadi Rp 4.641.854 atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Kenaikan UMP ini pun mendapatkan penolakan dari para pengusaha dan menilai kenaikan UMP tersebut melanggar ketentuan Formula UMP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pengusaha pun berencana akan menggugat keputusan kenaikan UMP ini ke PTUN dan meminta menteri tenaga kerja (menaker) serta menteri dalam negeri (mendagri) untuk memberikan sanksi kepada Anies.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Anggota TNI Tewas


# Medina Zein


# Vaksinasi Covid-19


# Piala Thomas


# Timnas Indonesia


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Singapura dan Uni Afrika Saling Akui Sertifikat Vaksinasi Covid

Singapura dan Uni Afrika Saling Akui Sertifikat Vaksinasi Covid

NEWS | 23 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings