Logo BeritaSatu

2 TKI di Hongkong Gugat Ustaz Yusuf Mansur di PN Tangerang

Rabu, 5 Januari 2022 | 21:50 WIB
Oleh : Chairul Fikri / FFS

Tangerang, Beritasatu.com - Jam'an Nur Chotib Mansur atau yang dikenal dengan nama ustaz Yusuf Mansur (UYM) digugat secara perdata oleh dua orang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Hongkong bernama Sri Sukarsi dan saudari Marsiti terkait investasi tabung tanah. Sidang perdana gugatan ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, pada Rabu (5/1/2022).

Asfa Davy Bya selaku kuasa hukum pihak penggugat menuturkan, sengkarut persoalan ini bermula pada 2014. Saat itu, dalam ceramahnya kepada para pekerja migran Indonesia di Hongkong, Yusuf Mansur menawarkan investasi tabung tanah.

Advertisement

"Lima orang klien kami tertarik dan menginvestasikan uangnya dalam proyek itu. Mereka diminta untuk membuka aliran dana para penggugat pada program tabung tanah di Bank Mandiri dengan nomor rekening: 101.009.909.9903 atas nama Koperasi Merah Putih yang sekarang menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah, serta rekening Bank BNI atas nama Yusuf Mansur kepada masyarakat. Baik melalui media massa maupun media elektronik," ungkap Asfa.

Asfa mengatakan pengumpulan dana dengan menggunakan koperasi yang dilakukan UYM telah melawan hukum. Hal ini mengingat koperasi yang digunakan untuk mengumpulkan dana penggugat tidak memiliki izin.

"Kenapa? Karena ada perbuatan yang dilakukan saudara UYM itu mengumpulkan dana masyarakat dan dikumpulkan kedalam koperasi yang di dalam gugatan kami itu melawan uu perbankan. Karena kalau ingin mengumpulkan dana masyarakat itu harus ada izin, nah ini tidak ada," tegasnya.

Dalam gugatan yang masuk ke PN Tangerang Tangerang pada 15 Desember 2021 dan teregister dengan nomor 1366/Pdt.G/2021/PN.Tng, pihak penggugat menyatakan perbuatan Yusuf Mansur yang mengumpulkan dana milik para penggugat untuk program tabung tanah adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

"Jadi yang kami gugat adalah uang bagi hasilnya, uang kerohimannya yang pertama, gugatan kedua, kami ingin tahu uang investasi dari tahun 2014 digunakan untuk apa? Tabung tanah itu apa? Itu yang kita ingin tahu?," katanya.

Sementara itu, Ariel Moctar selaku kuasa hukum ustaz Yusuf Mansur, mengatakan agenda persidangan hari ini masih dalam tahap mediasi. Untuk itu, Ariel Mochtar belum bisa menjelaskan secara detail materi gugatan yang diajukan pihak penggugat terhadap kliennya.

"Masih awal, pada saatnya akan saya kasih keterangan, sebaiknya kita tunggu proses berjalan. Yang pasti, UYM tetap seperti sebelumnya, terhadap permasalahan hukum, beliau sangat kooperatif, dan menjalani secara hukum," katanya.

Dalam gugatannya, pihak penggugat menganggap UYM melalukukan tindakan melawan hukum. Terdapat sembilan poin petitum atau permintaan gugatan yang diajukan kepada PN Tangerang. Mereka meminta majels hakim PN Tangerang mengabulkan gugatan para penggugat, dan menyatakan UYM melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, meminta UYM selaku tergugat membayar kepada penggugat I sebesar Rp 197,6 juta yang terdiri dari uang bagi hasil/kerahiman sebesar Rp 47,6 juta, uang ganti rugi sebesar Rp 100 juta dan uang denda sebesar Rp 50 juta.

Tak hanya itu, para penggugat juga meminta majelis hakim menghukum UYM untuk membayar kepada penggugat II sebesar Rp 140 juta dengan rincian uang bagi hasil/kerahiman sebesar Rp 15,3 juta, uang ganti rugi sebesar Rp 75 juta dan uang denda sebesar Rp 50 juta.

Kemudian, mereka meminta PN Tangerang memerintahkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) selaku pihak turut tergugat untuk membuka aliran dana para penggugat pada program tabung tanah di Bank Mandiri dengan nomor rekening: 101.009.909.9903 atas nama Koperasi Merah Putih (sekarang menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah) dan di rekening Bank BNI atas nama Yusuf Mansur kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun media elektronik.

Para penggugat juga hakim menghukum dan memerintahkan UYM untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 5 juta perhari kepada para penggugat sejak tanggal putusan ditetapkan serta menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) serta membayar seluruh biaya perkara yang timbul.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 11 Agustus 2022

Berikut ini Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 11 Agustus 2022 seperti data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022

Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 11 Agustus 2022

Berikut ini Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 11 Agustus 2022 sesuai dengan data dari Kementrian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022

Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 11 Agustus 2022

Berikut ini Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 11 Agustus 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022

Data Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 11 Agustus 2022

Berikut ini Data Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 11 Agustus 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022

Setahun, BRIN Mampu Hemat Anggaran Riset Rp 19 Triliun

BRIN mampu melakukan penghematan anggaran riset hingga Rp 19 triliun setiap tahunnya. 

NEWS | 11 Agustus 2022

Data Kematian akibat Covid-19 sampai 11 Agustus 2022

Berikut ini Data Nasional Kematian akibat Covid-19 sampai 11 Agustus 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022

Doakan Ganjar dan Para Pahlawan Bangsa, Relawan Gelar Istigasah di Garut

Sahabat Ganjar menggelar istigasah dan selawat di Garut untuk mendoakan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dan para pahlawan bangsa. 

NEWS | 11 Agustus 2022

Tarif Baru Ojek Online Akan Berdampak pada Berbagai Aspek

Tarif baru ojek online yang akan diterapkan mulai 14 Agustus 2022 mendatang, bakal berdampak terhadap berbagai aspek.

NEWS | 11 Agustus 2022

Tarif Integrasi Antarmoda Rp 10.000 Sudah Dapat Dinikmati

JakLingko Indonesia menyatakan, tarif integrasi antarmoda di Jakarta dengan harga maksimal Rp 10.000 sudah dapat dinikmati oleh pengguna.

NEWS | 11 Agustus 2022

Sineas Didorong Berpartisipasi dalam Festival Film Bulanan

Sineas didorong Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) untuk berpartisipasi dalam Festival Film Bulanan.

NEWS | 11 Agustus 2022


TAG POPULER

# Puan Maharani


# Pohon Koka


# Brigadir J


# Ferdy Sambo


# Mahfud MD


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 11 Agustus 2022

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 11 Agustus 2022

NEWS | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings