Pemprov DKI Tanggung 51 Persen Pinjaman Proyek MRT

Pemprov DKI Tanggung 51 Persen Pinjaman Proyek MRT
Ilustrasi jalur MRT di Jakarta ( Foto: jakartamrt.com )
Rabu, 16 Januari 2013 | 11:09 WIB
Sebelumnya, pembagian pengembalian pinjaman proyek MRT antara pusat dan daerah awalnya disepakati 48-52.

Skema pembagian beban pengembalian pinjaman untuk proyek mass rapid transit (MRT) sudah diterima Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menanggung beban lebih besar yakni 51 persen, sementara pemerintah pusat 49 persen.

Sebelumnya, pembagian pengembalian pinjaman proyek MRT antara pusat dan daerah awalnya disepakati 48-52. Melihat besaran pembagian beban investasi itu, Jokowi meminta agar skema pembagian tersebut diubah menjadi 60-40 agar harga tiket penumpang bisa ditekan lebih murah.

“Saya dengar skemanya 51-49. Namun, saya belum terima surat resminya,” ujar Joko Widodo di di Balaikota Jakarta, Rabu (16/1), sebelum bertemu Wakil Presiden Boediono untuk membahas soal percepatan proyek MRT.

Nanti malam, sambung Joko Widodo, skema pembagian itu akan dihitung kembali. Setelah itu baru diumumkan ke publik apakah proyek MRT Jakarta dilanjutkan atau tidak.

Pemerintah telah menyepakati perubahan komposisi pembiayaan proyek mass rapid transit (MRT). Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa enggan mengungkapkan pembagian persentase antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembiayaan megaproyek tersebut.

Hatta menjamin keputusan yang diambil akan memuaskan semua pihak. Dalam rapat koordinasi kemarin, pihaknya menerima laporan dari tim evaluasi terkait pembiayaan MRT. Tim evaluasi merekomendasikan agar dilakukan perubahan terhadap komposisi pembiayaan dalam proyek senilai sekitar Rp15 triliun itu.