Berantas Korupsi, Dinas PU dan Kejati DKI Teken MoU
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Berantas Korupsi, Dinas PU dan Kejati DKI Teken MoU

Senin, 4 Februari 2013 | 20:19 WIB
Oleh : B1

Jakarta - Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (4/2), di kantor Dinas PU DKI, Jalan Jatibaru, Jakarta Pusat.

Kepala Dinas PU DKI, Ery Basworo mengatakan, dalam satu tahun ini, program pembangunan yang harus dikerjakan oleh Dinas PU cukup banyak. Oleh karena itu menurutnya, seluruh jajaran Dinas PU berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang ada.

"Kami berusaha terus untuk tidak melanggar dari peraturan. Karena itu, kami terus bekerja sama dengan BPK, BPKP dan inspektorat, untuk mengawal pekerjaan kami. Untuk hari ini, kami mengajak Kejati DKI untuk membantu pencegahan Tipikor. MoU ini dapat mengarahkan kami (agar) jangan sampai salah dalam melaksanakan tugas," kata Ery, di Kantor Dinas PU DKI, Jakarta, Senin (4/2).

Diungkapkan Ery, sudah beberapa kali Dinas PU meminta bantuan hukum dari Kejati DKI. Antara lain misalnya saat melakukan pembebasan tanah yang dapat berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan pihaknya mendapatkan pengarahan dan pendampingan hukum, sehingga tidak mengalami kesalahan.

"Kami berharap, dengan adanya MoU ini, kami mendapatkan pendampingan hukum di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Semoga dengan MoU ini, kami bisa lebih fokus menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)," ujarnya pula.

Sementara itu, Kepala Kejati DKI Jakarta, Didik Darmanto mengatakan, dengan adanya penandatanganan MoU Pencegahan dan Penanggulangan Tipikor itu, maka Kejati DKI dapat memberi bantuan dalam lima tindakan. Antara lain yakni dengan memberikan bantuan hukum dari kejaksaan kepada Pemprov DKI Jakarta, juga bantuan tindakan pertimbangan hukum, yaitu pemberian jasa hukum kepada lembaga negara berupa pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (assistance legal). Tindakan ini dapat dilakukan atas dasar permintaan dari instansi bersangkutan, dalam hal ini Pemprov DKI.

"Kejaksaan juga bisa memberikan bantuan kebijakan hukum terhadap kebijakan yang dikeluarkan Gubernur atau Wakil Gubernur, atau pejabat di jajaran Pemprov DKI. Misalnya, 'Pak, jangan boros memberikan statement, nanti mempengaruhi, dapat menimbulkan opini atau penafsiran berbeda di masyarakat'," jelas Didik memberi contoh.

Selanjutnya, masih menurut Didik, Kejati juga akan memberikan tindakan penjelasan hukum dan pemberian jasa hukum sebagai mediator dan fasilitator, bila terjadi sengketa antar-instansi di bidang perdata dan tata usaha negara. Tujuannya adalah untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayaan negara, meningkatkan kewibawaan pemerintah dan kepentingan umum.

"Kerja sama ini akan mendatangkan manfaat menyelamatkan kekayaan negara. Sebab, Kejati mempunyai banyak jaksa yang profesional dan teruji di lapangan. Menggunakan jasa mereka tidak perlu bayar," ungkap Didik pula.

Kerja sama ini juga dipastikan dapat membantu sengketa dapat selesai lebih cepat, tidak lebih terbuka untuk publik, sekaligus menjaga harmonisasi antar-instansi, serta mengurangi biaya dan bertumpuknya perkara di pengadilan.

"Bisa dilakukan konsultasi, tidak hanya (untuk) institusi, perorangan pun kami layani. Kami buka konsultasi untuk meluruskan yang bengkok," ujar Didik lagi.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus PRT Bunuh Balita, KPAI Minta Awasi Proses Rekrutmen

"Seorang pembantu atau babysitter itu tidak boleh sembarang orang".

MEGAPOLITAN | 4 Februari 2013

Senjata Api "Koboi" Stanley, Milik Temannya

"Tersangka negatif narkotika, dia hanya mabuk akibat alkohol".

MEGAPOLITAN | 4 Februari 2013

Koridor Ciledug, Tak Lagi Hanya untuk TransJakarta

Memang awalnya pembangunan jalan layang untuk jalur khusus Koridor XIII hanya untuk dilalui bus Transjakarta saja

MEGAPOLITAN | 4 Februari 2013

Enam Ruas Jalan Tol Sudah Masuk Perda DKI

Proyek tersebut sudah menjadi rencana Pemprov DKI untuk menambah rasio ruas jalan yang saat ini baru mencapai 6,26 persen.

MEGAPOLITAN | 4 Februari 2013

Polisi Terus Dalami Motif Pembantu Bunuh Balita 5 Bulan

Penyidik menilai ada unsur kesengajaan yang dilakukan pelaku dalam membunuh korban.

MEGAPOLITAN | 4 Februari 2013

DKI akan Miliki PPD yang Terbelit Utang Rp170 Miliar

"Jangan (sampai) nantinya Pemprov DKI yang membayarkan utang-utang tersebut."

MEGAPOLITAN | 4 Februari 2013

Rewel, Pembantu Bunuh Bayi 5 Bulan di Karet Tengsin

Karena bingung telah membunuh, IA mengacak-acak lemari pakaian seolah-olah telah terjadi perampokan

MEGAPOLITAN | 4 Februari 2013

Korban Perampokan Bank Mandiri Sempat Baku Hantam dengan Pelaku

Korban menjadi semakin tak berdaya saat salah seorang pelaku lainnya mengeluarkan senjata api rakitan jenis FN.

MEGAPOLITAN | 4 Februari 2013

DTKJ Dukung Kenaikan Tarif Parkir "Off Street" Rp 4.000

Pergub menetapkan, tarif parkir antara Rp 3.000-5.000.

MEGAPOLITAN | 4 Februari 2013

Tarif Parkir Mobil di Jakarta Rp 4.000 Per Jam

Naik dalam hitungan bulan dan tanpa sosialisasi.

MEGAPOLITAN | 4 Februari 2013


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS