Sekda DKI Akui Pembahasan KUA-PPAS Molor
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Sekda DKI Akui Pembahasan KUA-PPAS Molor

Kamis, 7 November 2019 | 18:16 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / MPA

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengakui pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020 molor dari jadwal yang ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seharusnya kepala daerah dengan legislator menyepakati dokumen KUA-PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

“Yang menurut jadwal dari Mendagri. Agustus itu sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini kepala daerah dan pimpinan dewan harus sepakat KUA-PPAS,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Molornya pembahasan KUA-PPAS tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

“Seluruh nasional (molornya), dan nasional itu acuannya juga Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020. Jadi, jadwal memang harus sepakat bulan Agustus,” ujar Saefullah.

Salah satu penyebab utama keterlambatan pembahasan ini karena adanya proses penggantian anggota DPRD DKI Jakarta. Pada 26 Agustus 2019 lalu, anggota dewan terpilih periode 2019-2024, baru dilantik.

“Yah itu jadi salah satu variabel kenapa ini menjadi terlambat dan kami tidak bisa hindari hal itu,” jelasnya.

Karena adanya keterlambatan pembahasan ini, lanjutnya, eksekutif lalu kembali mengingatkan kepada legislatif untuk menggenjot pembahasan KUA-PPAS. Setelah itu, dokumen KUA-PPAS yang disetujui bersama, Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) akan memasukan kesatuan ketiga atau komponen.

“Jadi memang tahapan-tahapan yang digariskan Kemdagri sudah menyimpang atau sudah tidak taat waktu, yah harusnya KUA-PPAS sudah selesai Agustus. Setelah itu masih ada forum (pembahasan di Komisi dan Banggar) lagi dan peluang pembahasan itu memang di situ. Jadi intinya semuanya sekarang masih dalam proses,” terangnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menerangkan berdasarkan aturan yang ada, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2020 harus sudah disahkan oleh DPRD DKI pada 30 November 2019.

“Lalu pada 1 Desember, raperda APBD DKI 2020 harus diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi selama 15 hari. Setelah itu kembali ke eksekutif untuk direview selama tujuh hari. Dan dilaporkan lagi ke DPRD DKI. Kita rapikan evaluasinya. Supaya tanggal 1 Januari, APBD DKI 2020 sudah bisa jalan,” papar Saefullah.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gelar Sosialisasi, Wali Kota Jakarta Timur Optimistis Pajak BPHTB Tercapai

Peserta sosialsi terdiri dari pengusaha apartemen, pengembang perumahan elit, notaris, ikatan pejabat pembuat akta tanah.

MEGAPOLITAN | 6 November 2019

PSI: Anggaran Defisit, Formula E Layak Dibatalkan

Bakal lebih baik jika Gubernur Anies Baswedan memprioritaskan rehabilitasi sekolah, akses air bersih bahkan kemudahan bagi warga untuk berusaha.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Tetap Bertahan di Kelas BPJS Kesehatan

"Selagi rejekinya ada ya pasti saya usahakan," kata Dini yang menanggung iuran BPJS Kesehantan untuk lima orang.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

2020, DPRD DKI Akan Bahas 40 Lebih Raperda

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Biro Hukum DKI telah mengajukan 30 raperda untuk dibahas pada tahun 2020.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Ungkap Pelaku Penyiraman Cairan Kimia terhadap 2 Siswi, Polisi Analisa Rekaman CCTV

Polisi terus memburu pelaku penyiraman cairan kimia terhadap dua siswi SMP di Jakarta Barat dengan menganalisa rekaman CCTV.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

DPRD DKI Coret Penyertaan Modal Rp 700 M untuk Proyek SPAM Jatiluhur

PAM Jaya mengusulkan PMD untuk tahun 2020 sebesar Rp 1,77 triliun. Namun, Komisi B DPRD DKI hanya menyetujui tiga program strategis saja.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

DKI Usulkan Anggaran Rp 558,8 M untuk Tata 80 RW Kumuh

Ada 20 RW di Jakarta Utara dengan anggaran Rp 201,9 miliar; ada 22 RW di Jakarta Barat dengan anggaran Rp 131,6 miliar.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Polda Metro Jaya Hentikan Laporan Farhat Abbas

Pelapor maupun saksi tidak dapat menunjukkan konten video dari akun Instagram milik pengacara Hotman Paris yang dituduh mengandung tindak asusila.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Cuaca cerah dapat dirasakan di tiga wilayah yaitu di Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

PDHI Kota Depok Terbentuk, Profesionalisme Ditingkatkan

Memberi layanan berkualitas dan informasi yang akurat serta aktual seputar masalah hewan dan manusia.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS