Pakar Hukum Dukung Pembentukan Tim Hukum Nasional
INDEX

BISNIS-27 447.461 (0.68)   |   COMPOSITE 5059.22 (10.65)   |   DBX 933.73 (0.97)   |   I-GRADE 135.366 (0.4)   |   IDX30 427.201 (0.25)   |   IDX80 111.513 (0.04)   |   IDXBUMN20 284.629 (0.66)   |   IDXG30 118.405 (0.01)   |   IDXHIDIV20 382.903 (0.33)   |   IDXQ30 125.347 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 215.54 (0.15)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-0.23)   |   IDXV30 105.043 (0.18)   |   INFOBANK15 803.622 (5.26)   |   Investor33 371.182 (1.18)   |   ISSI 148.056 (0.05)   |   JII 539.107 (-1.57)   |   JII70 182.679 (-0.35)   |   KOMPAS100 996.599 (1.68)   |   LQ45 780.316 (0.83)   |   MBX 1404.61 (3.17)   |   MNC36 278.843 (0.85)   |   PEFINDO25 265.576 (-2.32)   |   SMInfra18 242.356 (-0.34)   |   SRI-KEHATI 313.434 (1.32)   |  

Pakar Hukum Dukung Pembentukan Tim Hukum Nasional

Selasa, 7 Mei 2019 | 23:04 WIB
Oleh : Yustinus Paat / MPA

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah Guru Besar Hukum menanggapi rencana pembentukan Tim Hukum Nasional yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto. Tim ini dinilai dapat memberikan masukan yang komprehensif dalam merespon berbagai persoalan tentang kondisi pasca-pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019.

"Dalam pertemuan dengan sejumlah guru besar nasional pada Sabtu (4/5/2019) lalu, ada gagasan pembentukan Tim Hukum Nasional, sehingga dapat memberikan masukan yang komprehensif dalam merespon berbagai persoalan yang menyangkut tentang kondisi pasca pilpres kemarin. Itu maksudnya apakah kalau ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum, apakah nanti bisa diambil tindakan dari sisi hukumnya dalam arti hukum pidananya atau apakah bisa dilakukan dari satu upaya hukum yang lain," ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, I Gede Panca Aastawa saat dihubungi, Selasa (7/5/2019).

Menurut I Gede Panca, pembentukan Tim Hukum Nasional ini tentu memiliki urgensi karena dilihat adanya kecenderungan sekolompok orang melakukan satu tindakan yang mengganggu stabilitas politik maupun mengganggu keamanan nasional. Apalagi misalnya banyak sekali tindakan-tindakan atau sekelompok orang tertentu yang mencoba untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Itu waktu kami bertemu kemarin scope nya masih kecil dan nanti akan diperluas sehingga akan lebih holistik, komprehensif, menyeluruh memberikan masukan kepada pak Menko," kata I Gede Panca.

Dia mengatakan, pertemuan kemarin hanya brainstorming. Ia sendiri mengaku belum tahu kapan tim ini akan berjalan. "Saya sendiri tidak tahu, tergantung urgensinya, situasinya nanti. Tapi dugaan saya secepat mungkin, tergantung Pak Menko nya," kata I Gede Panca.

"Jadi ini untuk antisipasi pasca tanggal 22 Mei, jadi sebelum tanggal 22 Mei ini tindakan preventif, mengingatkan. Pembentukan nanti pasca tanggal 22 Mei. (Produknya) yang jelas bisa jadi satu kebijakan, tergantung Pak Menko, bagaimana beliau meresponnya, artinya tim hukum nasional ini memberikan masukkan positif kepada Pak Wiranto untuk menghadapi situasi," tambah I Gede Panca.

Sementara itu, menurut Pakar Hukum Tata Negara Harsanto Nursadi, Tim Hukum Nasional bisa dibentuk sebagai second opinion. Misalnya jika ada ajakan people power atau delegitimasi KPU.

"Kalau ada ajak people power atau deligitimasi KPU, atau pemilunya menjadi masif, maka pemerintah perlu second opinion untuk mengambil tindakan, mungkin bentuknya seperti tim hukum nasional," katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam menyatakan akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji ucapan, tindakan dan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu yang nyata-nyata melanggar atau melawan hukum. Tim ini terdiri dari para pakar hukum tata negara, para profesor dan doktor berbagai universitas.

"Mereka sudah saya undang dan sama dengan apa yang kita pikirkan bahwa tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sah bahkan cercaan, makian pada Presiden yang masih sah sampai nanti bulan Oktober tahun ini masih menjadi presiden, itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya, dan kita akan melaksanakan itu, siapapun apakah mantan tokoh, mantan jenderal, tidak ada masalah tatkala dia melanggar hukum maka harus kita tindak dengan tegas," kata Menko Polhukam Wiranto.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Wapres Argentina Suntik Semangat Penyandang Disabilitas Indonesia

Gabriela yang juga penyandang disabilitas menyuntikkan semangat dan motivasi kepada ratusan kaum difabel.

NASIONAL | 8 Mei 2019

KPK Cecar Menag Lukman Hakim Soal Uang Ratusan Juta di Ruang Kerjanya

Penyidik juga mencecar Lukman soal komunikasi dan pertemuannya dengan Romy terkait proses seleksi jabatan di Kemag.

NASIONAL | 8 Mei 2019

Menag Lukman Berkelit Soal Uang Ratusan Juta yang Disita KPK

Lukman berkelit saat dikonfirmasi awak media mengenai uang Rp 180 juta dan US$ 30 ribu yang disita tim penyidik KPK.

NASIONAL | 8 Mei 2019

KPK Periksa Sekjen ESDM

Ego menyatakan sudah menjelaskan persoalan administrasi terminasi kepada penyidik.

NASIONAL | 8 Mei 2019

Kemhan Canangkan Pertahanan Nirmiliter Jadi Program Nasional

Setiap kementerian dan lembaga negara harus ikut dan bertanggung jawab dalam membangun pertahanan negara, khususnya dari sisi non militer.

NASIONAL | 8 Mei 2019

Kemdikbud: Siswa Terbaik Tidak Tertarik Menjadi Guru

Nilai UN siswa yang ingin menjadi guru lebih rendah dibandingkan siswa yang memilih profesi lainnya.

NASIONAL | 8 Mei 2019

Polisi Akan Tahan Pilot Lion Karena Penganiayaan

Menurut Barung, Polda Jatim mengambil alih kasus ini karena sudah menjadi perhatian publik.

NASIONAL | 8 Mei 2019

Presiden Disebut Telah Panggil Menteri yang Diperiksa KPK

Presiden disebut telah memanggil sejumlah menteri yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

NASIONAL | 8 Mei 2019

Soal Markus Nari, Gamawan Fauzi Mengaku Hanya Dikonfirmasi

Gamawan diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka kasus e-KTP anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Markus Nari.

NASIONAL | 8 Mei 2019

Inilah Penampakan Lahan Bukit Soeharto untuk Rencana Pemindahan Ibu Kota

Kalimantan Timur diusulkan sebagai lokasi pemindahan Ibu Kota negara. Tempat yang dinilai tepat untuk pemindahan yaitu di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur.

NASIONAL | 8 Mei 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS