6 Menteri Belum Laporkan Hartanya ke KPK
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

6 Menteri Belum Laporkan Hartanya ke KPK

Selasa, 3 Desember 2019 | 17:34 WIB
Oleh : Fana Suparman / MPA

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat belum seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sejak dilantik pada Rabu (23/10/2019) atau lebih dari sebulan lalu, terdapat enam menteri pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Selain itu, terdapat empat Wakil Menteri dan seorang Kepala Badan yang juga belum melaporkan hartanya.

"Sampai saat ini KPK masih menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat lagi, yaitu enam orang menteri dan satu Kepala Badan, serta empat orang Wakil Menteri," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (3/12/2019).

Febri masih enggan mengungkap identitas para menteri dan wakil menteri yang belum melaporkan hartanya. Febri hanya menyebut enam menteri yang belum menyerahkan LHKPN ini sebagian besar berasal dari unsur swasta atau belum pernah menjadi penyelenggara negara sebelumnya. Untuk itu, KPK memahami jika para menteri tersebut belum menyerahkan laporan hartanya.

"Enam menteri yang belum melaporkan LHKPN ini sebagian besar berasal dari pihak swasta. Kami memahami pelaporan LHKPN mungkin merupakan hal yang baru oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika ada yang perlu dibantu, Tim LHKPN di KPK akan mendampingi," katanya.

KPK mengapresiasi para menteri dan wakil menteri maupun penyelenggara negara lainnya yang telah menyerahkan LHKPN. Pada Senin (2/12/2019) kemarin, Menko Polhukam, Mahfud MD telah melengkapi administrasi pelaporan LHKPN langsung kepada KPK.

Sementara menteri dan wakil menteri lainnya, telah melaporkan LHKPN secara patuh sehingga tinggal melaporkan secara periodik nanti dalam rentang 1 Januari -31 Maret 2019.

KPK berharap kepatuhan Mahfud MD dan para menteri serta wakil menteri melaporkan hartanya ini dapat dicontoh penyelenggara negara lain sebagai bagian upaya pencegahan korupsi. Untuk menteri dan wakil menteri yang belum menyerahkan LHKPN masih ada waktu hingga 20 Januari 2020.

"20 Januari itu maksimal tiga bulan setelah menjabat sebagai Penyelenggara Negara," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Minta Jajaran K/L Aktif Membumikan Pancasila

Ideologi Pancasila dapat disebarkan menggunakan influencer dan media sosial

NASIONAL | 3 Desember 2019

KPK Banding Putusan Markus Nari Terkait Perkara Proyek E-KTP

Langkah banding ini ditempuh untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

NASIONAL | 3 Desember 2019

MA Sunat Hukuman Idrus Marham Terkait Suap PLTU Riau-1

MA menyebut Idrus Marham bukan penentu proyek PLTU Riau-1.

NASIONAL | 3 Desember 2019

KPK Cegah Tersangka Korupsi RTH Bandung ke Luar Negeri

Dadang dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan

NASIONAL | 3 Desember 2019

Istana Prihatin Korban Ledakan di Monas

Menurut Fadjroel, Jokowi saat ini masih menunggu hasil penyelidikan dari polisi.

NASIONAL | 3 Desember 2019

Komisi III DPR Minta Aparat Evaluasi SOP Penggunaan Senjata dan Peledak

Instruksikan kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.

NASIONAL | 3 Desember 2019

Dies Natalis FIB UI ke-80, Bangun Konektivitas Budaya di Era Digital

FIB UI menyadari posisi strategisnya di tengah masyarakat yang sedang mengalami digitalisasi way of life.

NASIONAL | 3 Desember 2019

Polisi Kumpulkan Bukti Terkait Ledakan di Monas

Sejumlah bukti dikumpulkan dan dianalisis untuk memastikan benda apa yang meledak.

NASIONAL | 3 Desember 2019

Jelang Natal dan Tahun Baru, BIN dan Kepolisian Diminta Tingkatkan Pengamanan

Sukamta mengatakan, pada Desember ada peristiwa yang berlangsung serentak di seluruh dunia yaitu Natal dan Tahun Baru 2020.

NASIONAL | 3 Desember 2019

Indonesia Serius Hapus Merkuri di Tambang dan Alkes

Indonesia memandang merkuri sebagai senyawa neurotoksi berpotensi mengancam kesehatan manusia dan dapat bergerak lintas batas negara.

NASIONAL | 2 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS