Puan: Ukuran Keberhasilan Gerakan Antikorupsi Bukan Banyaknya Orang Ditangkap
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Puan: Ukuran Keberhasilan Gerakan Antikorupsi Bukan Banyaknya Orang Ditangkap

Senin, 9 Desember 2019 | 17:27 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / MPA

Jakarta, Beritasatu.com-Ketua DPR Puan Maharani menyatakan perilaku korupsi harus dihilangkan melalui penguatan pencegahannya lewat reformasi sistem. Keberhasilan program pemberantasan korupsi bukanlah dinilai dari seberapa banyak orang yang ditangkap akibat melanggar hukum.

"Perlu dipahami bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjara, tetapi berdasarkan nihilnya orang yang menjalankan tindak pidana korupsi," kata Puan Maharani, di Jakarta, Senin (9/12/2019)

Karena itu, perlu sebuah sistem yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi. Menurut Puan, salah satu upaya pencegahan itu adalah dengan menghilangkan metode tatap muka dalam menjalankan aktivitas kebijakan publik.

Puan mendukung kebijakan seperti penerapan e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting dan e-planning. Langkah tersebut harus terus dilakukan disertai kebijakan upaya memangkas regulasi atau debirokrasi.

"Ini untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik menjadi sederhana, cepat, dan transparan, sehingga tidak ada relevansi untuk menyuap," katanya.

Meski begitu, Puan mengakui, kebijakan itu belum sepenuhnya berhasil mencegah tindan pidana korupsi. Sebab, aksi pencegahan tersebut ada di hilir (akhir). Padahal, menurutnya, perilaku koruptif yang lebih berbahaya ada di hulu (awal) yakni berupa korupsi kebijakan.

Oleh karena itu, DPR meminta agar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dimana KPK menjadi koordinator, diperkuat dengan upaya pencegahan sektor hulu. Selain itu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi perlu dikampanyekan secara masif agar masyarakat ikut terlibat dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.

"Menanamkan perilaku dan sikap antikorupsi perlu dilakukan sejak dini sehingga perlu ada pelajaran anti-korupsi di sekolah," kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Yang jelas, Puan menyatakan DPR mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip terbuka, transparan dan akuntabel.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jaksa Agung: Jaksa Nakal Kami Sikat

Menurut Burhanuddin, sistem lelang bertujuan melahirkan pimpinan-pimpinan kejaksaan yang berkualitas.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Lili Pintauli Harap Hari Antikorupsi Tak Diperingati Setiap Tahun

Lebih memilih untuk bekerja secara nyata mencegah dan menindak korupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Mufti Anam: Polemik Garuda Jangan Dibikin Drama Politik

Mufti Anam menyarankan semua pemangku kepentingan untuk obyektif menilai permasalahan Garuda.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden: Sekecil Apa Pun Namanya Korupsi Itu Tidak Boleh

Bila sejak dini disadari bahwa perbuatan korupsi tidak boleh dilakukan, sekecil apapun itu maka presiden meyakini korupsi dapat dikurangi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

KPK Prihatin KPU Bolehkan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020

Agus mempertanyakan pertimbangan KPU yang tak melarang eks koruptor.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden Masih Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK

“Kalau nanti sudah komplit, sudah ada Dewan Pengawas dan pimpinan KPK yang terbaru, nanti akan kita evaluasi,” kata Presiden Jokowi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Puncak Mudik Natal dan Tahun Baru Diperkirakan 20 Desember

Puncak yang kedua tanggal 27 Desember. Arus baliknya 1 dan 2 Januari.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pencegahan dan Pengembalian Aset Harus Jadi Prioritas Pemberantasan Korupsi

"Tinggal bagaimana para aparat hukum menegakjannya," tutur Bamsoet.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Firli Bahuri Berharap Tak Lagi Ada Peringatan Hari Antikorupsi

Negara- negara yang sudah bebas dari korupsi tidak melaksanakan lagi peringatan Hakordia yang jatuh setiap 9 Desember.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Polisi Kekurangan Alat Bukti untuk Ungkap Pembunuhan Hakim Jamaluddin

Kasus ini tergantung pada alat bukti maupun keterangan saksi," ujar Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto.

NASIONAL | 9 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS