PBNU Ingatkan Tiongkok Jangan Main-main dengan Kedaulatan NKRI
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

PBNU Ingatkan Tiongkok Jangan Main-main dengan Kedaulatan NKRI

Senin, 6 Januari 2020 | 17:29 WIB
Oleh : Yustinus Paat / MPA

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) mendesak pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982 (United Nation Convention for the Law of the Sea1982).

"Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994, karena itu tindakan Coast Guard RRT mengawal kapal nelayan berbendera Tiongkok di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima," ujar Said dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Pemerintah RRT, kata Said secara sepihak mengklaim berhak atas Kepulauan Nansha atau Spratly yang masuk dalam nine dash line (sembilan garis putus-putus) pertama kali pada peta 1947. Klaim ini menjangkau area perairan seluas dua juta kilo meter persegi di Laut Selatan China yang berjarak dua ribu kilometer dari daratan Tiongkok.

"Klaim sepihak ini menjadi pangkal sengketa puluhan tahun yang melibatkan sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam," terang dia.

Sebagaimana diketahui, Filipina sebelumnya telah memperkarakan Tiongkok atas tindakannya yang agresif di perairan Laut Selatan China pada 2013. Pengadilan Arbitrase PBB yang berpusat di Den Haag pada 2016 memutuskan seluruh klaim teritorial China atas Laut Selatan China sebagai tidak memiliki dasar hukum, termasuk konsep nine dash line dinyatakan bertentangan dengan UNCLOS. Beijing menolak keputusan tersebut.

"Tindakan Beijing menolak keputusan tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap norma dan konvensi internasional yang diakui secara sah oleh masyarakat dunia," tandas Said.

Karena itu, kata Said, NU mendukung sikap tegas Pemerintah terhadap Tiongkok, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Bakamla. Termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan RI sebagai manifestasi dari ’Archipelagic State Principle’ yang dimandatakan oleh Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

"Meskipun Tiongkok merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, NU meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi. Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun," tegas Said.

Dalam jangka panjang, lanjut Said, NU meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik. Menurut dia, kedudukan laut juga amat strategis sebagai basis pertahanan.

"Karena itu pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan China, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan," tutur dia.

Said juga mengatakan ketidaksungguhan Pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75% potensinya untuk maju dan sejahtera. Ketidaksungguhan tersebut juga bisa membuat upaya Indonesia memimpin dunia sebagai bangsa bahari seperti amanat founding fathers tidak terwujud.

"Karena itu, mari kita mendukung pemerintah untuk membela kedaulatan NKRI. Dalam pandangan NU sebagaimana dinyatakan oleh pendiri NU Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, hukum membela keutuhan tanah air adalah fardhu ‘ain atau wajib bagi setiap orang Islam. Dan barang siapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid," pungkas Said.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Novel Ingin Bertemu Kedua Pelaku Penyiraman

Kuasa hukum penyidik senior KPK Novel Baswedan, Saor Siagian mengatakan, kliennya ingin bertemu dengan dua pelaku penyiraman air keras.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Fenomena Tanah Ambles Kembali Terjadi di Gunung Kidul

Fenomena tanah berlubang atau tanah ambles kembali terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (3/1/2020).

NASIONAL | 6 Januari 2020

BKSDA Sumsel: Harimau di Muara Enim Belum Tertangkap

BKSDA Sumsel menyatakan bahwa harimau yang berkeliaran di Muara Enim dan sekitarnya hingga saat ini belum berhasil ditangkap.

NASIONAL | 6 Januari 2020

KPK Yakin Perpres Dewas Percepat Tugas Penindakan

Perpres itu telah dinantikan oleh Lembaga Antikorupsi.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Mahfud MD: Natuna Dimasuki Kapal Pencuri Ikan

Pengerahan pasukan untuk mengusir para pencuri ikan di laut Natuna sedang dilakukan pemerintah Indonesia.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Klaim Nine Dash Line, Menlu: Indonesia Takkan Mengakui

Pemerintah Indonesia tidak akan pernah mengakui terkait 9 Garis Putus-putus atau Nine Dash Line yang diklaim Tiongkok.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Soal Natuna, Ketua DPR Minta Pemerintah Utamakan Diplomasi

Puan Maharani menyatakan Pemerintah RI harus bertindak tegas untuk mendesak kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok meninggalkan Laut Natuna.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Jokowi: Pernyataan Pejabat Terkait Situasi di Natuna Sudah Tepat

Kedaulatan NKRI tidak mengenal tawar-menawar.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Menko Polhukam Dorong Nelayan Beroperasi di Natuna

Menko Polhukam Mahfud MD mendorong 150 kapal perikanan asal Pantai Utara (Pantura) Jawa beroperasi di Laut Natuna.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Abang None Jakarta Ulurkan Tangan untuk Korban Banjir

Abang None Jakarta mengulurkan tangannya untuk korban banjir dengan menggelar kerja bakti massal.

NASIONAL | 6 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS