Periksa Ketua KPU, KPK Dalami Mekanisme PAW Caleg PDIP
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Periksa Ketua KPU, KPK Dalami Mekanisme PAW Caleg PDIP

Selasa, 28 Januari 2020 | 20:51 WIB
Oleh : Fana Suparman / MPA

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terutama menyangkut proses PAW caleg PDIP Harun Masiku yang kini menjadi buronan KPK atas kasus dugaan suap kepada Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU.

Pendalaman mengenai mekanisme PAW ini dilakukan penyidik saat memeriksa Ketua KPU, Arief Budiman, Komisioner KPU Viryan Aziz, Selasa (28/1/2020). Selain dua Komisioner KPU, tim penyidik juga memeriksa Kabag Umum KPU, Yayu Yuliana; Kabiro Tekhnis KPU, Nur Syarifah; serta Kasubag Pemungutan, Perhitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilu KPU, Andi Bagus Makawaru.

"Materi pemeriksaannya masih terkait dengan bagaimana mekanisme PAW dan terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan seterusnya," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Ali mengatakan, mekanisme proses PAW dirasa penting didalami penyidik lantaran menyangkut suap yang diduga diberikan Harun Masiku melalui kader PDIP Saeful Bahri kepada Wahyu Setiawan dengan perantara mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan caleg PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Diketahui, Wahyu diduga menerima suap dari Harun agar KPU menetapkannya sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

"Berkaitan dengan bagaimana pasal yang disangkakan dugaan suap dari para pemberi dan penerima sehingga penerima di sana berbuat atau tidak bertentangan dengan kewajibannya sebagai komisioner KPU," katanya.

Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik KPK setidaknya telah memeriksa sekitar 16 saksi. Tim penyidik juga telah menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Wahyu Setiawan serta apartemen Harun Masiku. Dari penggeledahan itu, tim menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Selain mengenai proses PAW, dokumen dan barang bukti elektronik yang disita tim penyidik juga untuk menelusuri keberadaan Harun Masiku yang kini masih buron.

"Apartemen Kebayoran milik tersangka HAR untuk kemudian di sana kita menyita berupa dokumen elektronik terkait dengan petunjuk keberadaan tersangka HAR (Harun Masiku)," katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta.

Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.

Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020), Harun seolah 'hilang ditelan bumi'. Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali.

Pada 16 Januari Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna H Laoly menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia.

Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, seorang warga mengaku melihat Harun mendatangi rumah istrinya di Perumahan Bajeng Permai, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan Imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mahfud: Aliran Dana Teroris Masuk RI Ada yang Berbentuk Investasi

Salah satunya berupa pembangunan gedung.

NASIONAL | 28 Januari 2020

Kemunculan Romantisme Kejayaan Masa Lalu Bisa Picu Konflik Sosial

Fenomena belakangan ini landasannya mirip dengan yang terjadi beberapa tahun lalu.

NASIONAL | 27 Januari 2020

Pameran Garis Mahir, Upaya Memahami Tahapan Berpikir Anak

Rumah Perubahan Rhenald Kasali berkolaborasi dengan Yayasan Tegar menggelar pameran pendidikan bertajuk Garis Mahir.

NASIONAL | 28 Januari 2020

EcoNusa: Papua dan Maluku, Garda Terakhir Hutan Indonesia Bahkan Dunia

Yayasan EcoNusa didirikan pada tahun 2017 yang diprakarsai oleh Bustar Maitar, seorang tokoh penggiat lingkungan yang lahir dan besar di Papua.

NASIONAL | 28 Januari 2020

Polri Akui Tarik Penyidiknya dari KPK

Masa tugas dua penyidik KPK yang ditarik Polri telah berakhir.

NASIONAL | 28 Januari 2020

Warga Resah, Revitalisasi Monas Dinilai Tidak Ramah Lingkungan

Sejumlah warga resah terhadap proyek ini yang dianggap tak ramah lingkungan.

NASIONAL | 28 Januari 2020

Dirjen Imigrasi Ronny Sompie Dicopot

Irjen Kemkumham, Jhoni Ginting menjadi pelaksana harian dirjen Imigrasi.

NASIONAL | 28 Januari 2020

Menlu Siapkan Skenario Evakuasi WNI dari Tiongkok

Berdasarkan catatan Kemlu, saat ini sebanyak 243 WNI ada di 17 lokasi karantina virus corona di Tiongkok.

NASIONAL | 28 Januari 2020

Menkes Tegaskan Belum Ada Pasien Korona di Indonesia

Menkes Terawan Agus Putranto menegaskan sampai hari ini, belum ada warga negara Indonesia (WNI) yang terjangkit virus Korona.

NASIONAL | 28 Januari 2020

Menko PMK: Pemerintah Jamin Logistik WNI di Tiongkok Cukup

Menko PMK Muhadjir Effendy, memastikan ratusan WNI yang sebagian besar adalah mahasiswa ini aman dan dalam kondisi sehat. Mereka juga tidak kekurangan logistik.

NASIONAL | 28 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS