Fadli Zon: Perubahan Kostitusi Tak Boleh untuk Kepentingan Sesaat
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Fadli Zon: Perubahan Kostitusi Tak Boleh untuk Kepentingan Sesaat

Senin, 2 Desember 2019 | 17:09 WIB
Oleh : Hotman Siregar / MPA

Jakarta, Beritasatu.com- Anggota Fraksi Gerindra MPR Fadli Zon menilai wacana amandemen UUD 1945 yang sekarang diperdebatkan itu karena banyak janji-janji pemerintahan periode pertama Joko Widodo yang hingga belum tercapai.

"Ada 100 janji yang ia catat. Yang terwujud hanya beberapa saja. Makanya munculnya wacana Amendemen UUD 1945,” ujar Fadli dalam diskusi empat pilar MPR RI ‘Menakar Peluang Amendemen Konstitusi’ yang digelar di Media Center Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (2/12/2019).

Fadli menyatakan, isu masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode atau maksimal 15 tahun dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai bentuk ancaman demokrasi.

"Semangatnya Gerindra itu adalah dengan mengembalikan naskah asli dari undang-undang dasar 1945 sesuai dengan yang ditetapkan tanggal 18 agustus 1945 dan melakukan adendum terhadap yang menjadi kesepakatan nasional, karena kita melihat memang ada sejumlah kekeliruan," ujar Fadli.

Fadli mengatakan, apa yang terihat misalnya membuat penjelasan dan juga naskah historik dari undang-undang dasar '45 yang asli. Hal itu menurutnya menjadi persoalan ketika itu.

"Ini mestinya dikembalikan kemudian ada proses adendum misalnya, adendum yang sudah disepakati di dalam amandemen pertama, kedua, ketiga dan keempat, yang disepakati itu misalnya, tentang pembatasan masa jabatan presiden, dua kali, pemilihan langsung dan sebagainya itu bisa di dalam addendum," katanya.

Menurut Fadli , saat ini kalau ada wacana amandemen UUD maka semestinya wacana ini harus didalami. Jangan sampai wacana iti sekedar untuk keentingan sesaat dan parsial.

"Masalahnya , seringkali, kita melakukan perubahan, apakah melakukan perubahan konstitusi , itu sangat tergantung kepada satu situasi dicari , mana yang menguntngkan, sebagai contoh waktu itu, undang-undang Pilkada," katanya.

Fadli mencontohkan, pada waktu pembahasan undang-undang Pilkada, pada periode yang lalu Gerindra berada di dalam posisi Pilkada itu ditetapkan oleh DPRD. Tapi fraksi-fraksi pemerintah menolak , harus Pilkada langsung.

"Sekarang berubah lagi posisinya. Jadi aturan disesuaikan dengan kepentingan sesaat. Ini yang menurut saya sangat membahayakan demokrasi kita," tandasnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Airlangga Tunjuk Happy Bone Ambil Formulir Pendaftaran

Rencananya Airlangga akan mengembalikan formulir pendafataran pada Senin sore dan diantar langsung oleh Airlangga.

POLITIK | 2 Desember 2019

Guntur Romli: Reuni 212 Sepi Bukti Publik Tidak Peduli

Reuni 212 sepi, Monas kosong melompong ini bukti publik sudah tidak peduli dan tidak mendukung.

POLITIK | 2 Desember 2019

Jika Tidak Pecah, Golkar Diprediksi Bisa Jadi Pemenang Pemilu 2024

Nuansa perpecahan jelang Munas sudah terasa. Agar tidak terjadi, semua elemen partai beringin harus bisa menjaga komunikasi dengan semua pihak.

POLITIK | 2 Desember 2019

Kubu Airlangga Minta Kader Golkar Jaga Soliditas Jelang Munas

"Kami dorong semua pihak untuk menahan diri dari gerakan-gerakan yang tidak produktif, apalagi...menggelar Munas tandingan," kata Rudolfus.

POLITIK | 2 Desember 2019

Menkominfo Akan Serahkan RUU PDP Bulan Ini

Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan segera diserahkan ke DPR paling lambat pada bulan Desember.

POLITIK | 1 Desember 2019

SBY Kembali Sapa Netizen Lewat Instagram Ani Yudhoyono

Dalam peringatan enam bulan wafatnya Ani Yudhoyono 1 Desember 2019, SBY akan kembali mengaktifkan instagram mendiang istrinya.

POLITIK | 1 Desember 2019

Wacana Pilpres Lewat MPR Langkah Mundur Demokrasi

Rencana mengembalikan pemilihan presiden ke MPR menunjukkan elite politik gagal memahami persoalan pemilu.

POLITIK | 1 Desember 2019

Ini 4 Faktor yang Pengaruhi Pemilihan Ketum Golkar

Golkar tidak main-main ketika mencalonkan sebagai ketum.

POLITIK | 1 Desember 2019

Rizal Mallarangeng: Munas Golkar Akan Damai dan Demokratis

Rizal Mallarangeng meyakini penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar 3-6 Desember 2019 di Jakarta, akan berlangsung damai dan demokratis.

POLITIK | 1 Desember 2019

Bawaslu Jabar Ingatkan Larangan Politisasi ASN Jelang Pilkada

Dilarang untuk melakukan mutasi dan rotasi enam bulan sebelum penetapan calon. Ini penting agar tidak terjadi unsur politisasi birokrasi.

POLITIK | 1 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS