PBB Tolak Kenaikan Parliamentary Threshold
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

PBB Tolak Kenaikan Parliamentary Threshold

Rabu, 15 Januari 2020 | 19:22 WIB
Oleh : Robert Wardy / MPA


Jakarta, Beritasatu.com - Partai Bulan Bintang (PBB) menolak kenaikan ambang batas minimal masuk parlemem atau yang sering disebut Parliamentary Threshold (PT). Bagi PBB, PT% seperti sekarang ini sudah berat.

"Terus terang, yang sekarang saja sudah berat. Kalau dinaikkan lagi ya wuah tambah berat lagi," kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendara di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Ia menjelaskan jika terus naik sampai 10% atau lebih, akan melahirkan mono atau satu partai. Kondisi itu tidak baik karena tidak terbuka proses demokrasi.

"Apa kita mau bentuk mono partai? Buat kami 4 persen sudah cukup. Tidak perlu dinaikkan lagi," ujar Yusril.

Sebelumnya, hasil Rakernas PDIP merekomendasikan PT naik dari 4% ke 5%. Hal itu supaya memperkuat sistem presidensial yang dianut bangsa ini.

Usulan PDIP ini didukung Partai Golkar (PG). Golkar mengusulkan naik dari 4% menjadi 7,5%.
"Melihat konfigurasi aspirasi dan kekuatan politik dari beberapa Pemilu terakhir, patut dipertimbangkan PT dinaikkan menjadi 7,5 persen," kata politisi PG Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Ia menjelaskan peningkatan PT sangat penting untuk penyederhanaan Partai Politik (Parpol). Peningkatan juga sangat penting untuk percepat konsolidasi demokrasi.

"Dalam rangka mengefektifkan implementasi demokrasi, kita perlu terus mendorong terciptanya penyederhanaan partai politik yang dilakukan secara alamiah. Untuk itu kita perlu meningkatkan PT dari Pemilu sebelum-sebelumnya," ujar Doli yang juga Ketua Komisi II DPR.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Diadili DKPP, Wahyu Bersikap Kooperatif

Wahyu mengaku telah berdiskusi dengan penyidik terkait kehadirannya di persidangan ini.

POLITIK | 15 Januari 2020

KPU Beberkan Proses Pengambilan Keputusan Permintaan PAW PDIP

DKPP menggelarkan sidang etik komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait kasus suap dalam proses penetapan PAW anggota DPR dari dapil Sumsel 1.

POLITIK | 15 Januari 2020

Jokowi: Sandiaga Kandidat Capres 2024

"Yang hafal hanya satu, Bapak Sandiaga Uno," kata Jokowi.

POLITIK | 15 Januari 2020

Sengketa Bupati Talaud, Gubernur Sulut Salahkan KPU

Olly hadir di Kemdagri untuk mengikuti mediasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait sengketa.

POLITIK | 15 Januari 2020

Jokowi Instruksikan Menteri Dekati Organisasi Penolak Omnibus Law

Jokowi menargetkan Omnibus Law ini selesai sebelum 100 hari kerja.

POLITIK | 15 Januari 2020

Ketua KPU Hadiri Sidang Etik Wahyu Setiawan

Diketahui, DKPP menggelar sidang pemeriksaan etik terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan di KPK, Rabu (15/1/2020).

POLITIK | 15 Januari 2020

Pansus Jiwasraya Dinilai Perlu Dibentuk

"Pansus kan proses politik di DPR yang bisa merekomendasikan bagaimana upaya menyelamatkan keuangan negara serta bagaimana menyehatkan Jiwasraya kembali."

POLITIK | 15 Januari 2020

Pakar Sarankan Pilkada Asimetris untuk Daerah Rural

Sistem pilkada simetris secara serempak dinilai tidak tepat untuk Indonesia.

POLITIK | 14 Januari 2020

Penyederhanaan Aturan Tidak Signifikan Mengurangi Biaya Pilkada

Parpol harus berani mencalonkan tokoh yang modal sosialnya bagus.

POLITIK | 14 Januari 2020

DPD: Tahapan Pilkada Terlalu Panjang dan Boros Anggaran

Ada masalah teknis yakni tahapan yang sudah dikapitalisasi menjadi sesuatu yang baku.

POLITIK | 14 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS