Pengembangan Mobil Elektrifikasi Hadapi Empat Tantangan

Pengembangan Mobil Elektrifikasi Hadapi Empat Tantangan
Toyota Prius Plus-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) akan dipamerkan di Gaikindo Indonesia International Auto (GIIAS) 2018 yang berlangsung 2-12 Agustus 2018 di ICE BSD City, Tangerang Selatan. ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Eva Fitriani / HK Selasa, 23 April 2019 | 21:01 WIB

Badung, Beritasatu.com – Mobil elektrifikasi (electrified vehicle) sangat direkomendasikan untuk mengatasi masalah lingkungan. Namun, pengembangan kendaraan ini masih menghadapi empat tantangan untuk menarik minat konsumen, yakni penyediaan infrastruktur, efisiensi biaya, kenyamanan konsumen, dan kesiapan industri

Demikian salah satu poin hasil riset pemerintah bersama enam perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Institut Teknologi Surabaya (ITS) serta Universitas Udayana tentang kendaraan bertenaga listrik. Riset ini mendapat dukungan penuh dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

Dalam riset yang dilakukan 21 Mei 2018 hingga 13 Februari 2019 ini, para peneliti membedah 18 unit mobil listrik dan konvensional dari Toyota Indonesia sebagai bahan penyusunan peta jalan industri otomotif Indonesia. Mobil yang mereka riset adalah Toyota Prius, Toyota Prius Plug-in Hybrid dan Corolla Altis. Pada studi fase dua ini, ada lima kategori penelitian yang dilakukan, yakni karakteristik teknik, kenyamanan pengguna, keekonomian, peraturan dan kebijakan, serta tahap pengembangan teknologi.

Ketua Tim Molina Agus Purwadi mengatakan, pemerintah perlu menyusun peta jalan pengembangan kendaraan elektrifikasi.
“Pemerintah juga perlu membentuk gugus tugas untuk menetapkan target, sekaligus rencana aksi guna menyelesaikan beragam tantangan itu, terutama insentif fiskal dan nonfiskal,” kata dia pada acara pemaparan hasil studi komprehensif kendaraan listrik di kampus Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Bali, Selasa (23/4/2019).

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto mengatakan, hasil studi ini akan menjadi masukan yang sangat berharga dalam penyusunan cost benefit analysis program kendaraan rendah emisi karbon (low carbon emission vehicle/LCEV) maupun harmonisasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang saat ini sedang difinalisasi bersama Kementerian Keuangan dan beberapa kementerial dan lembaga terkait.

Dalam roadmap pengembangan industri kendaraan bermotor, terang dia, pemerintah menargetkan 20% dari total produksi kendaraan baru di Indonesia pada 2025 sudah berteknologi elektrifikasi, sehingga dapat mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (CO2) sebesar 29% pada tahun 2030 tanpa bantuan internasional, sekaligus menjaga kemandirian energi nasional.

Sesuai roadmap tersebut, kata dia, pemerintah telah mempersiapkan program pengembangan LCEV, yang terdiri atas tiga sub program, yaitu kendaran hemat energi harga rerjangkau (LCGC), mobil elektrifikasi (electrified vehicle), dan bahan bakar alternatif (flexy engine).

Meski, diakui Harjanto, banyak tantangan yang harus dicarikan solusinya dalam rangka memperkenalkan program kendaraan ramah lingkungan ini, antara lain terkait penerimaan masyarakat terhadap kendaraan elektrifikasi, kenyamanan berkendara, infrastruktur pengisian energi listrik, rantai pasok dalam negeri, adopsi teknologi dan regulasi, dan juga termasuk dukungan kebijakan baik fiskal maupun non-fiskal agar kendaraan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tanpa harus dibebani biaya tambahan yang tinggi.



Sumber: Investor Daily