Wacana KPK Rekrut Penyidik dari TNI Dinilai Sangat Keliru
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Wacana KPK Rekrut Penyidik dari TNI Dinilai Sangat Keliru

Kamis, 7 Mei 2015 | 16:16 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / ED

Jakarta -Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menegaskan adalah kekeliruan besar andaikata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mau merekrut penyidik dari kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurut Mahfudz, pemerintah dapat dinilai melakukan kesalahan apabila rekrutmen aparat TNI menjadi penyidik KPK dibiarkan. Sebab, TNI bukanlah institusi penegakan hukum. TNI memiliki tugas pokok di wilayah pertahanan negara.

"Keliru, jika KPK meminta penyidik dari TNI. Sama kelirunya juga, jika TNI yang menawarkan atau memenuhi permintaan KPK," tegas Mahfudz, Kamis (7/5).

Mahfudz memastikan Komisi I DPR tidak akan tinggal diam membiarkan kesalahan seperti itu akan terjadi. Seusai reses, Mahfudz menyatakan pihaknya akan membahas wacana perekrutan penyidik TNI oleh KPK itu. "Perlu mengklarifikasi Mabes TNI juga," imbuh Mahfudz.


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemerintah Semakin Istimewakan TKI

"Pemerintah akan terus memberi perlindungan, kemudahan proses, dan keistimewaan kepada mereka," ujar Nusron.

NASIONAL | 7 Mei 2015

Rencana Pendirian Institut Partai Demokrat Diapresiasi

"Kalau kita tidak miliki kader militan, maka kader bisa dengan mudah berpindah ke partai lain."

NASIONAL | 7 Mei 2015

SBY Akan Dirikan Institut Partai Demokrat

Targetnya, Partai Demokrat punya lima ribu kader terbaik yang harus ada di tingkat DPC, DPD dan DPP se-Indonesia.

NASIONAL | 7 Mei 2015

Kasus SKK Migas, Mantan Kepala BP Migas dan Menteri ESDM Masuk "Radar" Polisi

Bareskrim menilai belum perlu pemanggilan Hashim Djojohadikusumo.

NASIONAL | 7 Mei 2015

JK Minta Makassar Rebut Adipura

Izin juga harus sesuai, jangan semua ruko semua. Nanti jadi kota ruko.

NASIONAL | 7 Mei 2015

Megakorupsi SKK Migas Rp 2 Triliun Mengalir ke Pemilu 2009? Ini Jawaban Bareskrim

Dana mengalir di antara Tahapan BCA dan Standard Chartered Bank dalam bentuk rupiah dan dolar AS.

NASIONAL | 7 Mei 2015

Loncat dari Lantai 6 Hotel, Seorang Model Tewas Mengenaskan

"Dia kemungkinan lompat saat mengetahui polisi menggerebek kamar itu," ujar Wakasat Reserse Narkoba Polresta Medan AKP Rosyid Hartanto.

NASIONAL | 7 Mei 2015

Komisi I DPR: Personel TNI Jadi Penyidik KPK Keliru Besar

Harus hati-hati jika KPK punya penyidik dari Polri dan TNI keduanya bisa diadu dan saling tikam.

NASIONAL | 7 Mei 2015

Gubernur Maluku Minta Presiden Perhatikan Blok Masela

Hal ini dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan daerah.

NASIONAL | 7 Mei 2015

Sidang Dipercepat, Fuad Amin Didakwa Tiga Perkara

Majelis hakim menolak permintaan Fuad untuk pindah rumah tahanan.

NASIONAL | 7 Mei 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS