Jawab Arahan Presiden Jokowi, Ini Hasil Rapim TNI-Polri

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri telah digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023). Rapim tersebut juga menjawab arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kehadirannya di Rapim TNI-Polri, Jokowi menyampaikan sejumlah isu seperti pentingnya antara lain pengawasan hirilisasi dan industrialisasi, antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Terkait hirilisasi dan industrialisasi, Jokowi menyinggung perihak tambang ilegal yang masih ditemui di Indonesia. Dikatakannya,
jika tambang ilegal berjalan, maka proses hilirisasi dan industrialisasi di dalam negeri menjadi terganggu. Untuk itu, TNI-Polri harus bersinergi untuk menindak tegas ekspor ilegal.

Panglima TNI, Yudo Margono, mengatakan bahwa TNI siap terus bersinergi dengan Polri. Tak hanya di atas, sinergi pun akan ditekankan dari bawah, utamanya dalam mencegah ekspor tambang ilegal.

"Hilirisasi, tentang tambang tadi. Saya kira TNI-Polri harus mengamankan, jangan lagi ada ekspor ilegal. Jadi saya tekankan kepada jajaran ke bawah yang melaksanakan patroli khususnya di bagian perbatasan yang menjadi fokus kita, ini jangan sampai ada ekspor ilegal. Semuanya akan melalui hilirisasi tadi, dan diekspornya adalah produk yang jadi, bukan yang mentah," ujar Yudo.

Untuk mencegah ekspor ilegal, Yudo mengatakan, TNI akan menindaknya mulai dari daratan dulu. Apabila ada pemuatan kapal dicek dulu, surat-suratnya, dokumennya. Apabila sampai ada yang lolos, maka TNI akan mencegat di laut, dan memeriksa surat-suratnya.

Perihal kebakaran hutan dan lahan, Yudo juga sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran di bawah untuk melakukan antisipasi. Apalahi, Indonesia tak lama lagi akan menyambut musim kemarau.

"Tadi kita tekankan lagi. Jadi harus dari awal kita antisipasi, jangan sampai terjadi kebakaran baru kita melaksanakan pemadaman. Minimal dari awal ini, harus dibina masyarakat, jangan lagi ada pembakaran dan sebagainya," tutur Yudo.

"Tentunya juga kepala satkorwil di daerah, baik pangdam dam kapolda, dandim, danrem semuanya harus bersama-sama dengan masyarakat mengantisipasi adanya karhutla khususnya daerah-daerah yang sudah ditandai," tandasnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi sebelumnya juga memberikan arahan kepada TNI-Polri untuk bersinergi menjaga kondusivitas tahun politik hingga tak terlibat politik praktis.

"Saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan, yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis," kata Jokowi.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini