Ketua KPK: Tugas Kami Bukan Hanya Nangkap Orang

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, tugas KPK bukan hanya menangkap pelaku tindak pidana korupsi (KPK), tetapi juga melakukan monitoring untuk meningkatnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pengelolaan keuangan negara yang anti korupsi.

“Kenapa monitoring itu menjadi penting. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 pasal 6 huruf C, disebutkan KPK melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi kita bukan cawe-cawe sebenarnya, tapi amanat undang-undang. Terpaksa kita datang ke kementerian, kita lihat, apakah peraturan kementerian sudah betul-betul memastikan bahwa tidak akan terjadi korupsi, tidak ada celah korupsi, itu kita pastikan,” kata Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Firli menyampaikan, hasil monitoring KPK dilakukan dengan teliti, dan hasilnya akan diberikan dalam bentuk rekomendasi yang harus dilaksanakan kementerian/lembaga.

“Sebagaimana Undang-Undang 19/2019, setahun berikutnya kita monitor, kalau nggak dilaksanakan, maka KPK akan mengirim surat kepada presiden, bahwa ada kementerian lembaga yang tidak menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati,” kata Firli.

Hal lainnya yang juga dimonitor KPK terkait sistem nasional neraca komoditas untuk memastikan supply dan demand terpenuhi. “Misalnya butuh gula 25.000 ton, produk stok dalam negeri hasilnya 10.000 ton, berarti harus impor 15.000, itu riil. Begitu juga dengan produk-produk lain. Termasuk juga dengan kita bantu membangun sistem informasi mineral dan batubara. Jadi KPK tuh banyak juga yang dikerjakan, tidak hanya sekedar nangkap orang. Ini harus dipahami juga,” kata Firli.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini