5 Juta Jemaah Masih Antre, Menag Dorong BPKH Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan optimalisasi pengelolaan dana haji pada tahun-tahun mendatang guna memperkuat penggunaan nilai manfaat. Saat ini, 5 juta jemaah masih antre.

Menurut Yaqut, langkah progresif BPKH sangat diperlukan untuk memastikan dana nilai manfaat yang juga menjadi hak lebih 5 juta jemaah haji yang masih mengantre bisa terus berkesinambungan.

“Kesinambungan nilai manfaat perlu menjadi perhatian kita bersama. Penyelenggaraan haji akan terus berlangsung di masa-masa mendatang. Ada antrean lebih 5 juta jemaah yang juga berhak atas nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal mereka,” kata Yaqut saat Raker bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Saat ini, kata Menag, kemampuan BPKH mengalokasikan nilai manfaat maksimal hanya Rp 7,1 triliun. Untung, kata dia, BPKH mempunyai saldo Rp 15 triliun hasil pengelolaan tahun 2020 dan 2021 saat tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Tahun 2022, saldo itu sudah digunakan untuk menutup pembayaran kenaikan biaya masyair dan kekurangan lainnya sekitar Rp 2 triliun. Tahun ini, saldo yang ada juga akan terambil hampir Rp 2 triliun.

“Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. BPKH harus lebih produktif. Jika skema defisit Rp 2 triliun per tahun ini terus berjalan, saldo BPKH bisa habis dalam lima tahun ke depan. Inilah pentingnya mulai memperhatikan keberadilan dan keberlanjutan nilai manfaat. Sebab, anggaran nilai manfaat juga hak jutaan jemaah yang masih antre,” tegasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini