Ini Alasan Fraksi PKS Tolak Penetapan Biaya Haji 2023
Yustinus Paat / FFS
Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyatakan Fraksi PKS menolak penetapan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau biaya haji 2023. Hal ini disampaikan Bukhori dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Kementerian Agama (Kemenag), Rabu (15/2/2023).
Bukhori menjelaskan alasan PKS menolak penetapan biaya haji 2023. Salah satunya ialah karena nominal biaya haji tahun ini dirasa masih memberatkan masyarakat.
"Dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi jemaah haji yang sudah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi, yang sebagian besar adalah kalangan masyarakat kelas menengah bawah, seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil, dimana mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa mendaftar haji. Sementara, jika mereka terpaksa harus menambah jumlah pembayaran hingga dua kali lipat, maka akan sangat memberatkan jemaah," jelas Bukhori.
Dia menuturkan biaya yang harus dibebankan langsung kepada jemaah (Bipih) sebesar Rp 49.812.700,26, masih terlalu besar di tengah beban masyarakat yang sangat berat.
"Ini belum mencerminkan rasa keadilan bagi calon jemaah haji 2023," tegas Bukhori.
Lebih lanjut, Bukhori pun menyatakan Fraksi PKS belum puas dengan kinerja BPKH selama ini. Menurutnya, hingga saat ini capaian dana manfaat rata-rata hanya menyentuh kisaran 3,5 hingga 7% per tahun.
"Padahal biaya yang diperlukan setiap tahunnya lebih dari Rp 9 triliun. Meski pengelolaan keuangan haji yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun, tetapi pola pembiayaan terhadap penyelenggaraan haji tetap masih saja dilakukan dengan kurang efisien," jelas dia.
Lebih lanjut, Bukhori menyatakan ketidakpuasannya terhadap penyesuaian biaya komponen pembentuk BPIH akhir yang diajukan Pemerintah. Komponen tersebut adalah penerbangan, perhotelan, permakanan, masyair, dan durasi waktu penyelenggara haji
"Oleh sebab itu, Fraksi PKS memandang usaha pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, selama ini dalam merasionalisasi lima komponen penyumbang terbesar BPIH sebagaimana yang kami singgung di atas kami nyatakan belum memuaskan," kata anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah I ini.
# Haji# Biaya Haji 2023# Biaya Haji# PKS# ONH 2023