Ketua MUI: Jadikan Mimbar untuk Berdakwah Bukan Berpolitik

Jakarta, Beritasatu.com - Tahun politik adalah momentum bagi bangsa Indonesia untuk menentukan masa kepemimpinan lima tahun mendatang. Karena itu, jelang tahun politik 2024, segenap bangsa diimbau untuk memperkuat rajutan kebersamaan dan persatuan dan menghindari berbagai bentuk ujaran kebencian dan intoleransi dalam bentuk SARA, apalagi yang memanfaatkan mimbar agama untuk berpolitik. Mimbar agama adalah tempat berdakwah, bukan berpolitik.

"Politik identitas memang kerap terjadi di setiap perhelatan politik. Untuk itu saya berpesan agar Pemilu tahun depan jangan dijadikan ajang perseteruan tetapi kita manfaatkan Pemilu untuk merajut kebersamaan dan persatuan bangsa," ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Abdullah Jaidi dikutip dari Antara, Selasa (21//2/2023).

Abdullah Jaidi berharap agar pada Pemilu 2024 nanti dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk bisa menunjukkan kesantunan dan saling menghargai dalam menyikapi perbedaan pandangan politik. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak mudah dibenturkan satu dengan lainnya.

Kiai Jaidi juga berpesan agar para pemilih yang terlibat dalam perhelatan Pemilu 2024 juga harus mendukung pemimpin dan perwakilan yang terpilih, walaupun mereka bukan pilihannya. Ini penting, karena Pemilu hanya proses saja, sementara nanti siapa pun yang terpilih, tetap akan menjadi pemimpin seluruh bangsa.

"Tidak ideal jika kita saling menghujat dan menjatuhkan. Tetapi kita harus merajut kebersamaan itu sehingga event politik lima tahunan ini tidak menjadi pemicu permusuhan di antara kita. Kita harus sportif dengan cara bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada siapa saja yang terpilih nantinya," tuturnya.

Terlepas apapun yang dijanjikan, lanjut mantan Ketua Umum PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah ini, baiknya para pihak yang bersaing perlu memperhatikan adab atau kesantunan dalam bertindak dan bertutur kata terhadap sesama anak bangsa.

"Peradaban itu berasal dari kata adab. Adab itu adalah sebuah kesantunan. Maksudnya adalah yang pertama, dalam konteks bernegara dan bermasyarakat, kesantunan itu harus diwujudkan dalam persamaan (hak dan kewajiban). Kedua, saling menghormati dan menghargai. Kita boleh berbeda agama, pandangan, atau kepercayaan, tetapi sebagai warga negara Republik Indonesia ini kita harus mengutamakan kebersamaan dalam menjunjung tinggi dasar negara, yaitu Pancasila," paparnya.

Dalam sila pertama Pancasila, jelasnya, terdapat nilai ketuhanan atau kepercayaan. Selanjutnya terdapat nilai persatuan Indonesia yang menggambarkan kebersamaan anak bangsa. Peradaban Indonesia akan semakin matang jika kita bisa menyingkirkan perselisihan dari perbedaan yang ada. Ini bisa dicapai jika masing-masing individu memiliki kesantunan dalam bergaul di tengah masyarakat.

"Seharusnya, tujuan kita semua adalah menciptakan suasana yang rukun, damai, saling menghormati dan menghargai. Peradaban Indonesia ini pada intinya adalah kesantunan yang ditunjukkan oleh umat Islam ataupun umat-umat yang lain dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," imbuh Kiai Jaidi.

Untuk itu, sekali lagi ia mengimbau agar memasuki tahun politik seluruh pihak untuk tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan politik. Terutama dengan melakukan ujaran kebencian, intoleransi berbau SARA, apalagi yang menggunakan mimbar agama.