Ketua KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Wajib Bersedia Diperiksa Hartanya

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firli Bahuri mengingatkan para penyelenggara negara wajib bersedia diperiksa harta kekayaannya secara periodik. Firli mengatakan, untuk tahun 2022, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) harus disetorkan ke KPK sebelum batas waktu 31 Maret 2023.

"Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi seorang penyelenggara negara atas harta yang dimilikinya, yang notabene bersumber dari anggaran negara," ujar Firli kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).

Atas laporan yang disampaikan tersebut, kata Firli, KPK selanjutnya melakukan verifikasi dan mengumumkannya melalui https://elhkpn-app.kpk.go.id. Firli menegaskan, transparansi ini penting agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengawasan harta kekayaan penyelenggara negara.

"Transparansi ini agar masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan sehingga jika menemukan ketidakwajaran atau laporan LHKPN yang dilaporkan tidak sesuai dengan profil kepemilikan hartanya, dapat melaporkannya ke KPK," tegas Firli.

KPK, kata Firli, juga berwenang memeriksa LHKPN yang telah dilaporkan. Menurut dia, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka upaya pencegahan maupun dukungan terhadap penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi.

"KPK mencatat selama 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 195 LHKPN, dan tahun sebelumnya 2021 sejumlah 185 LHKPN," jelas dia.