Menteri PANRB Akan Beri Sanksi jika Ada Pejabat dan ASN Langgar Larangan Bukber

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta pejabat dan ASN di lingkungan pemerintahan untuk mematuhi arahan Presiden Joko Widodo meniadakan acara buka bersama atau bukber selama bulan Ramadhan. Jika tidak, kata Anas, pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasalnya, kata Anas, pegawai negeri sipil (PNS) berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

“Tentu bila tetap ada PNS yang buka bersama di lingkungan pemerintahan nanti bisa dilihat sejauh mana pelanggarannya. Sudah diatur, apakah masuk kategori ringan, sedang, atau berat. Dan jenis hukumannya juga sudah ada, mulai lisan, tertulis, dan sebagainya. Tentu nanti Inspektorat di masing-masing instansi yang akan mengkaji,” ujar Anas dalam keterangannya, Kamis (23/3/2023).

Anas menegaskan, arahan Presiden Jokowi soal larangan bukber bagi ASN dan pejabat memiliki tujuan yang baik khususnya dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19.

"Arahan Presiden Jokowi tersebut demi kebaikan bersama, dan sebenarnya ini juga telah dilakukan pada Ramadan tahun lalu. Intinya kita harus tetap berhati-hati, karena ini transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi," tandas Anas.

Anas juga menegaskan, arahan tersebut hanya diperuntukkan di lingkungan pemerintah. Masyarakat luas, kata dia, tidak ada larangan sama sekali menyelenggarakan buka puasa bersama.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini