Senin, 29 Mei 2023

Komisi IX DPR soal Tak Adanya Anggaran Santunan untuk Korban Gagal Ginjal Akut

Yustinus Paat / FFS
Selasa, 28 Maret 2023 | 22:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris angkat bicara soal tidak adanya anggaran santunan dan bantuan dari pemerintah kepada keluarga korban dan pasien gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). Menurut Charles, hal tersebut tidak bisa diterima karena karena kasus gagal ginjal akut pada anak bukan karena kelalaian keluarga atau korban.

"Bagi kami ini adalah hal yang tidak bisa diterima yah, karena sekali lagi kejadian ini menimpa anak-anak Indonesia, bukan karena kelalaian keluarga mereka, tetapi karena adanya kelalaian negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujar Charles kepada Beritasatu.com di Ruang Komisi IX DPR, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (28/3/2023).

Komisi IX DPR, kata Charles sudah membahas santunan dan bantuan bagi korban kasus gagal ginjal akut dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurut Charles, Menkes sebenarnya tidak keberatan dengan santunan bagi korban gagal ginjal akut. Hanya saja, kata dia, Kemenkes tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan anggaran santunan bagi korban gagal ginjal pada anak.

Advertisement

"Kalau komunikasi dengan Pak Menkes berapa kali, memang disampaikan kepada kami, sebetulnya beliau tidak keberatan untuk bisa membayarkan atau mengeluarkan anggaran untuk santunan, tetapi memang dari sisi aturan, Kemenkes tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu," ungkap dia.

Untuk itu, kata Charles, Menkes berkirim surat kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy soal alokasi anggaran untuk santunan bagi keluarga dan pasien. Menko PMK pun sudah meminta Mensos Tri Rismaharini untuk mengeluarkan anggaran santunan tersebut. Namun Risma tidak memenuhi permintaan Muhadjir tersebut karena keterbatasan anggaran.

"Tadi pagi saya menerima surat dari Ibu Menteri Sosial yang mengatakan Kementerian Sosial tidak bisa memberikan santunan kepada keluarga gagal ginjal akut pada anak karena keterbatasan anggaran," jelas dia.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini


Bagikan

BERITA TERKAIT

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Kekeringan Usai BRIN Ingatkan Ancaman El Nino

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Kekeringan Usai BRIN Ingatkan Ancaman El Nino

MEGAPOLITAN
Kepolisian Harus Jeli Terapkan UU KDRT Agar Tak Salah Tentukan Pelaku dan Korban

Kepolisian Harus Jeli Terapkan UU KDRT Agar Tak Salah Tentukan Pelaku dan Korban

NASIONAL
Puan Maharani Sebut Indonesia Darurat KDRT, Minta Penanganan Tegas dan Adil

Puan Maharani Sebut Indonesia Darurat KDRT, Minta Penanganan Tegas dan Adil

NASIONAL
Puan Minta Pemerintah Jembatani Lulusan SMK dengan Pelaku Industri

Puan Minta Pemerintah Jembatani Lulusan SMK dengan Pelaku Industri

NASIONAL
Demam Babi Afrika Bikin Panik, Komisi IV DPR: Pemerintah Harus Gencarkan Sosialisasi

Demam Babi Afrika Bikin Panik, Komisi IV DPR: Pemerintah Harus Gencarkan Sosialisasi

LIFESTYLE
DPR Minta Pemerintah Harus Kuasai Saham Mayoritas Vale Indonesia

DPR Minta Pemerintah Harus Kuasai Saham Mayoritas Vale Indonesia

EKONOMI

BERITA TERKINI

AS Terancam Default, Kubu Republikan Siap Jegal Kesepakatan Debt Ceiling

EKONOMI 39 menit yang lalu
1047508

Ditegur karena Serobot Antrean SPBU, Pelaku Aniaya Pengendara Lain

MEGAPOLITAN 2 jam yang lalu
1047503

Tundukkan West Ham, Juara Liga Inggris Tetap Tergulung Degradasi

SPORT 2 jam yang lalu
1047533

Taklukkan Bournemouth, Everton Terhindar dari Degradasi Lewat Laga Menegangkan

SPORT 2 jam yang lalu
1047532

Jemaah Haji Indonesia yang Wafat di Saudi Bertambah Jadi 4 Orang

NASIONAL 2 jam yang lalu
1047530

Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Wilayah Melbourne Australia

INTERNASIONAL 3 jam yang lalu
1047529

Viral, Kereta Cepat Ala Warga Purwakarta Hadir di Sekitaran Tempat Wisata Jadi Ladang Rezeki

NUSANTARA 3 jam yang lalu
1047528

Menit Ke-57, DoucouréBawa Everton Ungguli Bournemouth

SPORT 3 jam yang lalu
1047527

Pengadaan Barang dan Jasa Digital Dinilai Bisa Cegah Korupsi

EKONOMI 3 jam yang lalu
1047526

SBY Ikut Komentari Info Putusan MK Soal Sistem Pemilu Versi Denny Indrayana

BERSATU KAWAL PEMILU 3 jam yang lalu
1047524
Loading..
TAG TERPOPULER

ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon