Komisi IX DPR soal Tak Adanya Anggaran Santunan untuk Korban Gagal Ginjal Akut

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris angkat bicara soal tidak adanya anggaran santunan dan bantuan dari pemerintah kepada keluarga korban dan pasien gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). Menurut Charles, hal tersebut tidak bisa diterima karena karena kasus gagal ginjal akut pada anak bukan karena kelalaian keluarga atau korban.

"Bagi kami ini adalah hal yang tidak bisa diterima yah, karena sekali lagi kejadian ini menimpa anak-anak Indonesia, bukan karena kelalaian keluarga mereka, tetapi karena adanya kelalaian negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujar Charles kepada Beritasatu.com di Ruang Komisi IX DPR, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (28/3/2023).

Komisi IX DPR, kata Charles sudah membahas santunan dan bantuan bagi korban kasus gagal ginjal akut dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurut Charles, Menkes sebenarnya tidak keberatan dengan santunan bagi korban gagal ginjal akut. Hanya saja, kata dia, Kemenkes tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan anggaran santunan bagi korban gagal ginjal pada anak.

"Kalau komunikasi dengan Pak Menkes berapa kali, memang disampaikan kepada kami, sebetulnya beliau tidak keberatan untuk bisa membayarkan atau mengeluarkan anggaran untuk santunan, tetapi memang dari sisi aturan, Kemenkes tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu," ungkap dia.

Untuk itu, kata Charles, Menkes berkirim surat kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy soal alokasi anggaran untuk santunan bagi keluarga dan pasien. Menko PMK pun sudah meminta Mensos Tri Rismaharini untuk mengeluarkan anggaran santunan tersebut. Namun Risma tidak memenuhi permintaan Muhadjir tersebut karena keterbatasan anggaran.

"Tadi pagi saya menerima surat dari Ibu Menteri Sosial yang mengatakan Kementerian Sosial tidak bisa memberikan santunan kepada keluarga gagal ginjal akut pada anak karena keterbatasan anggaran," jelas dia.