Rapat dengan Mahfud, Anggota DPR Ini Singgung soal Tujuan Politik

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR Mulfachri Harahap beri sindiran keras kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat rapat kerja terkait transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu. Mulfachri memperingatkan agar tidak ada agenda politik di balik isu transaksi Rp 349 triliun tersebut.

“Saya kira ke depan mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Mahfud dan Komisi III bisa sejalan. Kami di Komisi III sepanjang memang untuk tujuan perbaikan negeri kita support penuh Pak Mahfud,” tegas Mulfachri Harahap di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

“Tetapi sebaliknya, kalau semua yang dilakukan untuk tujuan-tujuan politik sesaat, rasanya kami juga tidak takut untuk menghadapinya,” tegasnya.

Dalam rapat itu, Mulfachri menjelaskan ada perbedaan signifikan antara data yang disajikan Kemenkeu dalam raker pada Senin (27/3/2023) dengan data dari Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) pada hari ini (29/3/2023). 

Data dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan dari total Rp 349 triliun yang disebut, hanya Rp 3,3 triliun yang menyangkut Kemenkeu. Dari 300 surat yang dikirimkan PPATK, hanya 135 surat senilai Rp 22 triliun terkait korporasi dan pegawai Kemenkeu. Nilai 22 triliun tersebut merupakan bagian dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Kemenkeu.

Dengan rincian Rp 18,7 triliun menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungan dengan Kemenkeu. Kemudian, yang benar-benar berhubungan dengan pegawai itu ada sebanyak Rp 3,3 triliun dari periode 2009-2023 atau selama 14 tahun.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini