Begini Mekanisme Pembiayaan Pasien Covid-19 Setelah Status Darurat Dicabut

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memaparkan skema pembiayaan pasien yang terpapar Covid-19 pada masa transisi dari pandemi ke endemi. Hal ini menyusul dicabutnya status gawat darurat Covid-19 secara global oleh organisasi kesehatan dunia atau WHO pada 5 Mei 2023 lalu. Di Indonesia sendiri, status gawat darurat Covid-19 belum dicabut.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril menjelaskan, nantinya setelah pemerintah Indonesia resmi mencabut status kedaruratan Covid-19, maka anggaran penanganan Covid-19 tidak lagi ditanggung secara keseluruhan oleh pemerintah pusat.

"Begitu nanti dicabut, tentunya nanti pembiayaan tidak lagi ditanggung secara keseluruhan oleh pemerintah pusat. Tentu saja akan masuk ke mekanisme pembayaran seperti halnya saat ini," ujar Syahril dalam jumpa pers terkait update perkembangan Covid-19 di Indonesia secara daring, Selasa (9/5/2023).

Syahril menambahkan, nantinya pasien yang terpapar Covid-19 bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, asuransi swasta, atau pembiayaan mandiri.

"Kalau kita sakit ada BPJS (Kesehatan) ya pakai kartu BPJS, dirawat juga begitu. Kemudian ada yang pakai asuransi lain, silahkan. Atau kalau dia mau bayar sendiri juga berbayar. Jadi mekanismenya seperti itu, cuma tidak lagi terpusat pembayaran dari pemerintah pusat," jelasnya.