Puan Minta Pemerintah Jembatani Lulusan SMK dengan Pelaku Industri

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjembatani lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan para pelaku industri. Menurut Puan, langkah ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran di Indonesia.

“Ironis kalau lulusan SMK adalah lulusan yang paling banyak menganggur. Pemerintah harus meninjau pembekalan lulusan yang diterapkan di sekolah-sekolah kejuruan sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja dan menjadi lulusan yang dilirik oleh perusahaan,” ujar Puan di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Menurut Puan, langkah menjembatani ini bukan tanpa dasar karena langkah tersebut bisa merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Perpres tersebut mengamanatkan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dari yang selama ini berorientasi suplai menjadi berorientasi kebutuhan pasar kerja (demand oriented).

“Perbaikan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan berdaya saing, merupakan program jangka panjang pemerintah yang disebut Indonesia Emas 2045. Kami di DPR akan bergotong royong merealisasikan hal itu dengan pengawasan di lapangan,” tandas Puan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sebanyak 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Jumlah itu mencapai 5,83% dari usia penduduk kerja pada akhir bulan Februari 2023. Dari jumlah tersebut, pengangguran terbanyak berdasarkan tingkat pendidikan adalah lulusan dari SMK.

Pengangguran dari lulusan SMK tercatat sebanyak 9,60% per Februari 2023. Selanjutnya lulusan Sekolah Menengah Akhir (SMA), menempati urutan kedua dengan 7,69%.

Kemudian pengangguran lulusan Diploma I/II/III tercatat sebanyak 5,91%, dan lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 sebanyak 5,52%, serta tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebanyak 5,41%.