Kasus 1.900 Mayat WNI, Kapolri: Tindak Tegas Siapa Saja yang Terlibat Perdagangan Orang!

Tangerang Selatan, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia pun menegaskan akan menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam TPPO, termasuk adanya dukungan bagi para penjahat tersebut.

"Kemarin baru saja kepolisian diberikan tugas oleh Presiden menjadi pelaksana harian terkait dengan Satgas TPPO sebelumnya diawaki oleh Kementerian PPA," kata Kapolri Sigit di Pusat Misi Internasional Polri, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (31/5/2023).

Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkankan jumlah korban meninggal akibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam satu tahun terakhir mencapai 1900 WNI. Dari jumlah tersebut, 90 persennya berangkat secara tidak resmi dan menjadi korban penempatan sindikat ilegal.

Sigit menjelaskan Polri akan segera mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Selain itu, pemetaan terkait kejahatan TPPO tersebut tengah dilakukan.

"Saya kira ini segera kita tindak lanjuti segera mengambil langkah-langkah penegakan hukum dan tentunya mapping saat ini sedang kita laksanakan," urai dia.

Kapolri juga menuturkan bahwa dalam waktu dekat Polri akan segera mengambil langkah. Dia memastikan akan menindak tegas siapa pun yang terlibat di dalam TPPO.

"Dalam waktu dekat kita akan segera mengambil langkah dan tentunya sesuai dengan komitmen kita, kita akan tindak tegas siapa pun yang terlibat di dalamnya. Tentunya saat ini tim sedang mempersiapkan diri untuk mulai bekerja," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sigit mengaku telah meminta Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk bekerja sama dengan negara lain dalam mengungkap TPPO. Divhubinter dimintanya mencari informasi terkait kelompok-kelompok ataupun sindikat TPPO

"Terkait dengan masalah TPPO yang saat ini, saya minta juga dari divhubinter untuk kemudian bisa berkerja sama dengan negara-negara counterpart kita untuk mengetahui sindikat-sindikat yang bekerja sama dengan kelompok di Indonesia. Sehingga, kita bisa melakukan penegakan hukum pemberantasan terhadap masyarakat kita yang menjadi korban TPPO," kata dia.