Upaya dan Mitigasi Risiko BKKBN Bidik Penurunan Stunting 14 Persen hingga 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki target untuk menurunkan angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso mengatakan bahwa target ini akan dicapai melalui upaya serius, termasuk mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi.

"Kita punya pekerjaan rumah untuk menurunkan stunting sebesar 14% sampai akhir 2024. Ini tentu saja bukan sebuah pekerjaan yang mudah, maka memang perlu dimitigasi faktor utama resikonya seperti apa," kata Teguh Santoso dalam diskusi bertajuk, "Langkah Penting Turunkan Stunting" yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, angka stunting mengalami penurunan signifikan selama masa pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena adanya kerja sama yang intensif antara BKKBN, lembaga terkait, dan pemerintah daerah. Dalam kerangka kerja sama ini, penyuluhan tentang stunting selalu dikaitkan dengan penyuluhan COVID-19.

"Dalam kerangka kerja sama itu, penyuluhan tentang Covid dikaitkan dengan stunting, penyuluhan KB juga dikaitkan dengan stunting, pembangunan keluarga dikaitkan dengan stunting bahkan berbicara tentang kependudukan ada hubungannya dengan stunting," jelas Teguh Santoso dalam diskusi yang sejalan dengan tema BKKBN "Menuju Keluarga Bebas Stunting, Indonesia Maju".

"Jadi dengan kita tetap mematuhi protokol kesehatan, seluruh komponen lapangan di jajaran BKKBN dan sebagainya secara tidak langsung pula melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi stunting itu sudah mulai ada sejak saat itu," tambahnya.

Namun demikian, Teguh Santoso mengakui bahwa masih ada banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memutus mata rantai stunting, terutama untuk mencapai target penurunan sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Tantangan tersebut meliputi kebijakan pemerintah dan juga tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait stunting.

"Stunting ini memang sangat penting untuk segera diatasi sehingga perlu diambil kebijakan yang spesifik, salah satunya dengan memobilisasi anggaran daerah. Jadi kami, bersama pemerintah daerah diberi mandat khusus untuk mengkoordinasi kebijakan kebijakan itu," paparnya.

"Kemudian dari aspek masyarakat sebagai penerima layanan publik. Jadi literasi itu memang perlu digerakkan betul. Masyarakat kita secara umum belum paham stunting itu apa? Apakah yang tidak pendek itu termasuk stunting atau memang betul juga semua yang stunting itu pasti pendek? Jadi ini memang menjadi tantangan kita semua. Nah maka literasi terkait apa itu stunting kepada masyarakat dan keluarga menjadi sangat penting," tambahnya.