KPK Menanti Disahkannya RUU Perampasan Aset

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini masih menanti disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang (UU). KPK meyakini, aturan tersebut akan membantu upaya pemberantasan korupsi saat telah disahkan menjadi UU di waktu mendatang.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyampaikan, para koruptor sebetulnya paling takut jika mereka dimiskinkan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perampasan atas aset-aset mereka sebagai upaya memberikan efek jera.

"Yang sementara ini kita masih menunggu disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Pidana," kata Ali Fikri, disiarkan di Youtube KPK, dikutip Kamis (29/6/2023).

Meski belum disahkan, Ali menyampaikan KPK sudah menyita banyak aset para koruptor. Penyitaan aset-aset tersebut dilakukan lewat penerapan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap para koruptor.

KPK pun sejauh ini mencatatkan capaian positif atas upaya perampasan hasil korupsi. Disampaikan Ali, untuk semester I tahun 2023, KPK telah menyetorkan uang sitaan serta rampasan hasil korupsi dari kasus-kasus yang ditangani senilai Rp 154 miliar ke negara.

"Kami pastikan seluruh perkara yang ditangani oleh KPK arahnya akan selalu dicari dan kemudian dikumpulkan alat buktinya terkait dengan tindak pidana pencucian uang," tutur Ali.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengungkapkan alasan RUU Perampasan Aset hingga kini belum dibahas oleh DPR. Padahal, DPR sudah menerima Surpres RUU Perampasan Aset dari Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2023 lalu.