Politikus PDIP Nilai PKPU tentang Dana Kampanye Berlebihan

Politikus PDIP Nilai PKPU tentang Dana Kampanye Berlebihan
Logo Komisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ( Foto: ANTARA FOTO )
Carlos KY Paath Selasa, 7 Mei 2013 | 16:17 WIB

Jakarta - Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pembatasan dana kampanye calon anggota legislatif dan partai politik dinilai berlebihan oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arif Wibowo dan Eriko Sotarduga.

KPU memang tengah tengah menggodok PKPU tentang pembatasan dana kampanye caleg dan parpol dan rancangannya sudah mengerucut pada dua pilihan. Pilihan pertama masing-masing caleg membuat rekening khusus untuk dana kampanye dan dilaporkan ke KPU. Opsi inilah yang ditentang oleh para politikus.

“Saya berpandangan bahwa rencana tersebut cenderung berlebihan dan tidak berpijak pada kondisi riil lapangan serta bersandar pada dasar yuridis yang tidak jelas kepastian hukumnya,” sesal Arif di Jakarta, Selasa (7/5).

Dia mengatakan, jika KPU dan semua pihak berkehendak mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye serta meminimalisir politik uang, maka satu-satunya jalan adalah mengatur dan mengelolanya melalui institusi partai.

“KPU harus tegas menegakkan ketentuan Pasal 129 UU No 8/2012 tentang Pemilu, bahwa segala biaya kampanye calon harus melalui partai dan partailah yang bertanggung jawab dalam pelaporan dana kampanye,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Arif menuturkan, KPU bisa mengatur lebih detail bagaimana mekanismenya. Bahkan, KPU dapat menentukan bahwa parpol(parpol) wajib membuat laporan berkala tentang sumbangan dana kampanye di media massa dan melaporkannya kepada KPU.

“Bila perlu KPU berdasarkan rekomendasi parpol dapat mencoret calon yang ditetapkan jika tidak mentaati ketentuan dimaksud. Pengeluaran berbentuk barang dan jasa yang bersifat pribadi tidak bisa seluruhnya dimasukkan dalam rekening khusus dana kampanye, akan tetapi tetap harus dilaporkan dalam laporan dana kampanye yang bersangkutan melalui parpol," jelas dia.

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, dana kampanye mesti dikelola oleh parpol. Menurut dia rekening bersama partai dan caleg sangat penting diterapkan. agar maka seluruh caleg dapat bergotong royong memenangkan partai pada Pemilu dan Pilpres 2014 mendatang.

“Partai membuka rekening bersama caleg untuk berkampanye juga untuk bersosialisasi bersama di samping itu bergotong royong dalam membiayai saksi,” kata Eriko.

Adapu opsi kedua yang tengah dipertimbangkan oleh KPU adalah dana kampanye dikumpulkan parpol dalam rekening khusus yang kemudian membaginya kepada para caleg.

Peraturan itu mengacu pada Pasal 129 Ayat 1 UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang isinya kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab masing-masing parpol peserta pemilu.

 

Sumber: Suara Pembaruan