Kritik E-KTP, Kemdagri Nilai Ahok Arogan

Kritik E-KTP, Kemdagri Nilai Ahok Arogan
Ilustrasi eKTP. ( Foto: JG Photo )
Robertus Wardi / YUD Kamis, 9 Mei 2013 | 21:58 WIB

Jakarta - Hubungan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memanas. Masalahnya gara-gara Basuki yang juga biasa dipanggil Ahok itu mengeluarkan pernyataan yang menyebut kinerja kementerian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu buruk, terutama terkait dengan pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau electronic KTP (e-KTP).

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek mengeluarkan serangan balik atas pernyataan Ahok tersebut. Menurutnya, Ahok tidak mengerti aturan. Ahok tidak pantas kritik mendagri karena merupakan atasannya.

"Ahok tak biasa kerja dengan sistem, enggak ngerti aturan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR enggak setuju (soal pembuatan e-KTP), enggak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan oleh Komisi II," kata Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Kamis (9/5).

Seperti diberitakan, Selasa (7/5) lalu, Ahok menyayangkan kinerja Kemendagri. Dia menyebut, dari 6.024.282 warga DKI yang sudah merekam e-KTP, baru 5.467.687 yang dicetak Kemendagri. Yang sudah diterima warga baru 4.895.819.

Ahok juga mengomentari kualitas E-KTP yang buruk yakni rusak jika difotokopi. Padahal, dana pengadaan E-KTP mencapai Rp 6 triliun lebih. Ahok mengaku saat masih duduk di Komisi II DPR, dirinya menentang keras pembuatan e-KTP.

Reydonnyzar sangat marah dengan Ahok yang menilai kinerja Kemendagri. "Tidak etis wagub menilai kinerja Kemendagri. Karena Anda (Ahok) subordinat penyelenggara pemerintahan (di bawah Kemdagri, Red)," ujar Donny.

Namun diakuinya memang tetap ada kekurangan soal e-KTP. "Kalau terjadi kekurangan, itu kan hanya sebagian kecil dalam pendistribusian. Tapi tidak semuanya, mulai dari perekaman, pencetakan, pendistribuan, sebagian besar sudah didistribusikan," ujar Donny.

Ditegaskan Donny, pembuatan e-KTP merupakan amnat UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang prosesnya juga dibahas dengan DPR. Donny minta Ahok belajar lagi tentang aturan dan pemerintahan.

"Dalam pengamatan kami, Ahok tidak bekerja dengan sistem dan Ahok arogan, tidak tahu aturan. Urusi persoalan kinerja Anda," cetus Donny.

Dijelaskan Donny, sesuai UU 23 tahun 2006 Pasal 64 Ayat (3), e-KTP memuat kode keamanan, yang berupa chip. Nah, untuk dapat tahu kecanggihan e-KTP, hanya dapat dibaca dengan card reader, bukan dengan fotokopi.

"Makanya kami mendorong instansi pemerintah, pemda, lembaga perbankan dan swasta agar siapkan kelengkapan teknis, termasuk card reader," tegas Donny.

Sumber: Suara Pembaruan