Kritik E-KTP, Kemdagri Nilai Ahok Arogan
INDEX

BISNIS-27 537.873 (30.05)   |   COMPOSITE 6307.13 (223.75)   |   DBX 1215.21 (4.76)   |   I-GRADE 185.638 (9.62)   |   IDX30 533.814 (34.96)   |   IDX80 142.76 (7.7)   |   IDXBUMN20 425.411 (28.19)   |   IDXESGL 147.067 (6.53)   |   IDXG30 144.927 (6.74)   |   IDXHIDIV20 469.552 (27.52)   |   IDXQ30 151.508 (7.38)   |   IDXSMC-COM 286.952 (4.19)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (10.51)   |   IDXV30 144.532 (5.41)   |   INFOBANK15 1076.36 (63.82)   |   Investor33 457.615 (27.27)   |   ISSI 184.91 (3.57)   |   JII 650.972 (18.12)   |   JII70 227.363 (5.64)   |   KOMPAS100 1270.4 (59.67)   |   LQ45 991.58 (59.46)   |   MBX 1739.82 (70.23)   |   MNC36 337.819 (19.25)   |   PEFINDO25 325.262 (1.45)   |   SMInfra18 322.474 (9.89)   |   SRI-KEHATI 391.563 (25.56)   |  

Kritik E-KTP, Kemdagri Nilai Ahok Arogan

Kamis, 9 Mei 2013 | 21:58 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YUD

Jakarta - Hubungan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memanas. Masalahnya gara-gara Basuki yang juga biasa dipanggil Ahok itu mengeluarkan pernyataan yang menyebut kinerja kementerian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu buruk, terutama terkait dengan pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau electronic KTP (e-KTP).

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek mengeluarkan serangan balik atas pernyataan Ahok tersebut. Menurutnya, Ahok tidak mengerti aturan. Ahok tidak pantas kritik mendagri karena merupakan atasannya.

"Ahok tak biasa kerja dengan sistem, enggak ngerti aturan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR enggak setuju (soal pembuatan e-KTP), enggak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan oleh Komisi II," kata Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Kamis (9/5).

Seperti diberitakan, Selasa (7/5) lalu, Ahok menyayangkan kinerja Kemendagri. Dia menyebut, dari 6.024.282 warga DKI yang sudah merekam e-KTP, baru 5.467.687 yang dicetak Kemendagri. Yang sudah diterima warga baru 4.895.819.

Ahok juga mengomentari kualitas E-KTP yang buruk yakni rusak jika difotokopi. Padahal, dana pengadaan E-KTP mencapai Rp 6 triliun lebih. Ahok mengaku saat masih duduk di Komisi II DPR, dirinya menentang keras pembuatan e-KTP.

Reydonnyzar sangat marah dengan Ahok yang menilai kinerja Kemendagri. "Tidak etis wagub menilai kinerja Kemendagri. Karena Anda (Ahok) subordinat penyelenggara pemerintahan (di bawah Kemdagri, Red)," ujar Donny.

Namun diakuinya memang tetap ada kekurangan soal e-KTP. "Kalau terjadi kekurangan, itu kan hanya sebagian kecil dalam pendistribusian. Tapi tidak semuanya, mulai dari perekaman, pencetakan, pendistribuan, sebagian besar sudah didistribusikan," ujar Donny.

Ditegaskan Donny, pembuatan e-KTP merupakan amnat UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang prosesnya juga dibahas dengan DPR. Donny minta Ahok belajar lagi tentang aturan dan pemerintahan.

"Dalam pengamatan kami, Ahok tidak bekerja dengan sistem dan Ahok arogan, tidak tahu aturan. Urusi persoalan kinerja Anda," cetus Donny.

Dijelaskan Donny, sesuai UU 23 tahun 2006 Pasal 64 Ayat (3), e-KTP memuat kode keamanan, yang berupa chip. Nah, untuk dapat tahu kecanggihan e-KTP, hanya dapat dibaca dengan card reader, bukan dengan fotokopi.

"Makanya kami mendorong instansi pemerintah, pemda, lembaga perbankan dan swasta agar siapkan kelengkapan teknis, termasuk card reader," tegas Donny.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lippo Group Bangun Sekolah Internasional di Padang

Pembangunan sekolah ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di kota Padang.

NASIONAL | 9 Mei 2013

PBNU: Papua Adalah Bagian dari Indonesia

Indonesia harus mengambil langkah resmi dengan melayangkan protes keras

NASIONAL | 9 Mei 2013

PAN Minta Presiden Segera Atasi Konflik Agama

Konflik Agama semakin merusak wibawa pemerintah dimata publik.

NASIONAL | 9 Mei 2013

KPK Segera Tahan Andi Mallarangeng

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu akan ditahan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merampungkan perhitungan kerugian negara.

NASIONAL | 9 Mei 2013

KPK Didesak Lakukan Supervisi Kasus Korupsi Pelindo

KPK dituntut untuk melakukan verifikasi serta supervisi terhadap perkara korupsi yang dilakukan tersangka Herwidayatmo di PT Pelabuhan Indonesia.

NASIONAL | 9 Mei 2013

Menkumham Sidak Rumah Sakit dan Lapas

Longgarnya pemberian izin sakit membuat tahanan dan narapidana bisa dengan mudah keluar-masuk lembaga pemasyarakatan.

NASIONAL | 9 Mei 2013

Sebagian Besar Parpol di Bali Belum Lengkapi DCS

Dari 12 parpol yang dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu 2014 hampir seluruh partai belum memenuhi persyaratan administrasi.

NASIONAL | 9 Mei 2013

Denny: Pernyataan Ketua KPK Tidak Akurat

Abraham menyebutkan Denny pernah menghubunginya dan bercerita soal sulitnya mengontrol para napi yang kerap keluar dari lapas.

NASIONAL | 9 Mei 2013

Bongkar Kasus Koruptor yang Sering Keluar Masuk Lapas

Denny minta Ketua KPK menjelaskan napi siapa dan lapas mana yang napi korupsinya sering keluar malam.

NASIONAL | 9 Mei 2013

Tahanan Koruptor Bebas Keluar Masuk Lapas, Tidak Bisa Dicegah

Para oknum sipir dan penjaga di dalam lapas sulit dikontrol agar tidak dengan mudahnya memberi izin tahanan maupun narapidana keluar dari lapas.

NASIONAL | 9 Mei 2013


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS