Bahas Kisruh KBRI Jeddah, 4 Menteri Absen dari Rapat DPR

Jakarta - Pemerintah tidak hadir dalam rapat kerja yang dilaksanakan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Kamis (13/6), untuk membahas kisruh yang baru saja terjadi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah menyangkut ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditelantarkan nasibnya.

Empat menteri yang diundang itu adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin dari Partai Demokrat, Menteri Agama Suryadharma Alie dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

"Kami sangat menyesalkan sikap seperti ini," kata Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, di Jakarta, Kamis (13/6).

Berdasarkan surat masuk ke DPR yang dikirim para menteri tersebut, jelas Ribka, Menakertrans dan Menlu saat ini disebutkan sedang berada di Arab Saudi. Menteri Hukum dan HAM memiliki acara sendiri ke Jambi, sedang Menteri Agama tidak jelas posisinya.

Ribka menjelaskan, posisi rapat untuk membahas soal kerusuhan di Kantor KJRI Jeddah ini sangat penting, sehingga sifat rapat menjadi rapat gabungan atau di atas dari raker biasa.

Karena itu, Komisi IX DPR pun terpaksa harus menjadwalkan ulang pemanggilan keempat menteri dimaksud.

"Seharusnya kalau membahas permasalahan sepenting ini, menteri yang diundang seharusnya hadir," tegas dia.

Diketahui bahwa TKI yang berada di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk dengan membakar Kantor KJRI di Jeddah.

Mereka emosi lantaran telah antre sejak lama mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), namun belum terlayani.

SPLP dibutuhkan agar mereka mendapatkan amnesti atau pemutihan karena batas waktu izin tinggal atau izin kerja di Saudi Arabia sudah lewat (overstay). Video mengenai kebakaran itu bahkan diunggah di Youtube.