Pemprov Banten Hanya Mendapat Predikat WDP dari BPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemprov Banten Hanya Mendapat Predikat WDP dari BPK

Jumat, 5 Juli 2013 | 04:06 WIB
Oleh : Laurens Dami / B1

Serang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemprov Banten atas laporan keuangan tahun anggaran 2012. Salah satu penyebabnya, BPK menemukan hibah dalam bentuk barang senilai Rp 1,13 triliun yang belum memiliki dokumen lengkap.

Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna saat menyampaikan LHP BPK kepada DPRD Banten di ruang a rapat paripurna, DPRD Banten, Kamis (4/7) menjelaskan, ada dua hal yang menyebabkan Pemprov Banten kembali meraih WDP, yakni adanya temuan hibah dalam bentuk barang kepada pemkab/pemkot, instansi pusat dan masyarakat senilai Rp 1,13 triliun yang belum lengkap dokumennya.

Selain itu, penyebab lain dalam hal nilai persediaan yang dilaporkan Rp 87,36 miliar, di antaranya di Dinas Kesehatan senilai Rp 44, 69 miliar. Dikatakan bahwa hasil inventarisasi tidak dilengkapi dengan dokumen inventarisasi yang memadai sehingga BPK tidak memungkinkan melakukan prosedur pemeriksaan.

Agung juga melaporkan 12 temuan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 10 temuan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern. Dari temuan tersebut, kata dia, ada yang merupakan temuan berulang yaitu hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis/kontrak, kekurangan volume pekerjaan, biaya perjalanan dinas fiktif.

Tidak hanya itu, terdapat praktik-praktik yang menyebabkan pemahalan harga pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, belanja hibah belum dilengkapi laporan pertanggungjawaban, penatausahaan kas dan verifikasi atas dokumen kelengkapan SPM dan SP2D belum sepenuhnya berjalan efektif serta penatausahaan aset yang belum sepenuhnya berjalan secara tertib.

"Dengan masih terjadinya temuan berulang tersebut menandakan bahwa rekomendasi BPK belum sepenuhnya mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Banten," ujarnya.

Hasil audit juga menyebutkan sejak 2005 hingga 2012 BPK mendapatkan 344 temuan dengan 654 rekomendasi senilai Rp 51,3 miliar. Dari rekomendasi itu, jelas dia, yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 427 rekomendasi dengan nilai Rp39,41 miliar, belum sesuai rekomendasi dalam proses tindaklanjut sebanyak 101 rekomendasi senilai Rp 8,989 miliar dan belum ditindaklanjuti sebanyak 126 rekomendasi senilai Rp 3 miliar.

Menanggapi LHP BPK, Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah menyatakan, terkait hibah barang pihaknya telah menindaklnjuti. Namun demikian, Atut mengakui masih belum tuntas.

“Memang masih ada sisa yang belum dilengkapi dokumennya. Itu kan terjadi bukan hanya 2012 saja, tetapi juga tahun sebelumnya. Namun demikian, kami terus berupaya memaksimalkan kinerja,” jelasnya.

Atut mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, agar hal ini bisa terselesaikan. Terhadap rekomendasi yang disampaikan BPK, Atut menyatakan akan ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari.

Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin menyatakan, terkait LHP BPK ini, pimpinan DPRD akan segera merekomendasikan kepada komisi terkait untuk mengawal tindak lanjut SKPD terkait rekomen dari BPKP tersebut.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

TAG: 

BERITA LAINNYA

Asosiasi Biometrik Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan

Aosiasi Industri Teknologi Biometrik Indonesia berpandangan bahwa RUU PDP yang saat ini tengah dibahas di DPR dan pemerintah sebagai landasan hukum

NASIONAL | 20 September 2021

Kebakaran Lapas Tangerang, Polisi: Diduga Kuat Korsleting Listrik

Polda Metro Jaya belum memastikan penyebab kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan 49 warga binaan.

NASIONAL | 20 September 2021

Ibu Ageng Mertua SBY Akan Dikebumikan di Purworejo

Mertua SBY meninggal dunia dan akan dikebumikan di Purworejo, Jawa Tengah.

NASIONAL | 20 September 2021

Hakim Tolak Eksepsi Kasus Investasi Bodong Mantan Pegawai Perusahaan Minyak

Majelis hakim tolak eksepsi terdakwa dalam kasus penipuan serta penggelapan dan juga investasi bodong jual beli kelapa sawit.

NASIONAL | 20 September 2021

Kenang Sang Eyang, AHY: Panutan yang Selalu Bijaksana

AHY mengenang sosok sang eyang, Hj. Sunarti Sri Hadiyah binti Danu Sunarto atau Ibu Ageng Sarwo Edhie Wibowo yang meninggal dunia.

NASIONAL | 20 September 2021

Ibu Ageng, Mertua SBY Meninggal Dunia

Ibu mertua SBY, Hj. Sunarti Sri Hadiyah Sarwo Edhie Wibowo atau Ibu Ageng meninggal dunia.

NASIONAL | 20 September 2021

Pemerintah RI Bantu US$ 200.000 untuk Penanganan Covid-19 di Myanmar

Pemerintah Republik Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar U$ 200.000 kepada Myanmar untuk penanggulangan Covid-19.

NASIONAL | 20 September 2021

Polri Imbau 4 Buron MIT Menyerah

Polri mengimbau kepada empat orang jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) untuk menyerahkan diri.

NASIONAL | 20 September 2021

Ahmad Sahroni Minta Polisi Cari Pelaku Penembakan Ustaz Arman di Tangerang

Ustaz Arman (43) meninggal dunia setelah ditembak orang tak dikenal (OTK) di depan rumahnya, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Cipondoh, Tangerang.

NASIONAL | 20 September 2021

Solusi Lapas Overcrowded, Amnesti atau Grasi Massal Narapidana?

Erasmus Napitupulu membeberkan dua mekanisme dalam mengatasi lapas overcrowded.

NASIONAL | 20 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Capai 125,7 Juta Dosis Suntikan

Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Capai 125,7 Juta Dosis Suntikan

KESEHATAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings