ICW: Pejabat Harus Siap Dikritik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

ICW: Pejabat Harus Siap Dikritik

Jumat, 5 Juli 2013 | 05:05 WIB
Oleh : A-25 / B1

Jakarta - Anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) bidang hukum dan monitoring peradilan, Donal Fariz mengatakan pihaknya menilai, anggota legislatif yang antikritik terhadap rilis yang dilansir oleh ICW mengenai nama-nama calon anggota legislatif (caleg) bermasalah dipaparkannya beberapa hari yang lalu artinya tidak menerima laporan tersebut sebagai bagian dari hak publik untuk menilai kinerja wakil rakyatnya.

"Tujuan kita adalah adanya public awarness, supaya publik melihat catatan kita. Ini yang menurut saya bisa jadi catatan serius bagi saya dimana apa yang dilakukan oleh kawan-kawan LSM diberbagai daerah untuk menilai kinerja wakil rakyat harus diletakkan sebagai hak. Kalau tidak mau di kritik, jangan jadi pejabat publik. Kalau pejabat publik memandangnya bukan sebagai hak, itu sangat keliru sekali," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/7).

Ditambahkannya, publik sangat punya hak untuk mengevaluasi dan menilai wakil mereka. Kalau kinerja wakil rakyat bagus tentu publik juga akan memberikan rewards dengan kembali memberikan mandat untuk menjadi wakil rakyat.

Jadi, tegas Donal, jika meningkatnya public awarness namun justru upaya ini dikirminalisasi artinya pejabat publik menghalangi publik yang sedang menjalankan haknya.

"Ini adalah alam demokrasi dan hak kita untuk menilai para wakil rakyat. Jangan kemudian para pejabat publik mereka bisa mengkritisi kinerja yudikatif dan eksekutif, giliran publik menilai, kenapa kemudian mereka kebakaran jenggot," imbuhnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti juga mengakui bahwa saat ini upaya partisipasi masyarakat untuk mengkritisi pejabat publik memang lebih mengemuka dan terbangun.

"Trendnya parpol sudah dihukum sebelum pemilu, dimana nampak bahwa itu berimplikasi pada perolehan suara di survei-survei. Ada juga suasana yang terbangun bahwa pemilu adalah upaya paling adil menghakimi dan menghargai parpol," ucapnya.

Pada masa pencalonan ini, tambah Ray, caleg menjadi magnet terbesar untuk pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya.

Ditengah-tengah bangkitnya partisipasi kualitatif publik ini saat ini sepenuhnya tergantung pada instrumen politik dan publik yang bisa menampung partisipasi itu. Namun jika partisipasi ini justru dikriminalisasi maka yang muncul adalah kematian politik.

"Kalau dikit-dikit bersuara dilaporkan ke kepolisian, dikriminilasi maka ruang politik menjadi tidak seimbang karena yang namanya ruang politik itu perbedaan pendapat harus muncul," imbuhnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

TAG: 

BERITA LAINNYA

Mengenang Ki Ageng Gribig Leluhur Airlangga Hartarto, Penasihat Sultan Agung dan Pejuang Islam

Ki Ageng Gribig atau yang bernama asli Wasibagno Timur adalah ulama besar yang menyebarkan Islam di Desa Krajan, Jatinom, Klaten, dan sekitarnya.

NASIONAL | 24 September 2021

Passing Grade P3K Ketinggian, P2G Minta Pemerintah Pertimbangkan Afirmasi untuk Guru

Seleksi kompetensi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru akan segera digelar

NASIONAL | 7 September 2021

Presiden Nyeker dan Naik Sampan di Cilacap, Begini Penampakannya

Presiden Jokowi nyeker alias berjalan tanpa alas kaki saat melepasliarkan tukik ke laut, di Pantai Pantai Kemiren, Cilacap, Jateng, Kamis (23/9/2021).

NASIONAL | 23 September 2021

MRPTNI: PTM Terbatas untuk Cegah Learning Loss

Jamal Wiwoo mengatakan, menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas adalah untuk mencegah learning loss

NASIONAL | 23 September 2021

Angkat Produk Papua, Sandiaga Uno Disebut Pemimpin Masa Depan

Mama Marice yang merupakan penjual es krim sagu tersebut menyambut kedatangan Menparekraf Sandiaga.

NASIONAL | 23 September 2021

Polres Yahukimo Periksa ASN Diduga Pemasok Senjata KKB

Barang bukti yang diamankan di antaranya 26 butir amunisi 5,6 5TJ, 8 Butir amunisi 38 SPC, satu magazine M-16, satu pasang pakaian loreng KNPB,

NASIONAL | 23 September 2021

Presiden Jokowi Tanam Mangrove untuk Pemulihan Lingkungan dan Mitigasi Iklim

Keberadaan ekosistem mangrove yang baik di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

KPK Buka Kemungkinan Jerat Bupati Banjarnegara dengan Pasal Pencucian Uang

KPK membuka kemungkinan untuk menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang ditemukan bukti yang cukup.

NASIONAL | 23 September 2021

Ketua MPR Imbau Penyelenggara Negara Penuhi Kewajiban Sampaikan LHKPN

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau disapa Bamsoet mengimbau para penyelenggara negara berkomitmen memenuhi kewajiban untuk menyampaikan LHKPN.

NASIONAL | 23 September 2021

Surpres Calon Panglima TNI Diprediksi Dikirim Usai PON Papua

Tubagus Hasanuddin memprediksi surat presiden (surpres) calon panglima TNI akan dikirim usai PON Papua.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings