YLBHI Desak RUU Adminduk Tampung Pengakuan Penganut Kepercayaan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

YLBHI Desak RUU Adminduk Tampung Pengakuan Penganut Kepercayaan

Jumat, 12 Juli 2013 | 13:39 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta - Pemerintah dan DPR diminta untuk melakukan perubahan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Namun perubahan itu harus jadi momentum bagi Negara untuk memberi pengakuan dan segala pencatatan administrasi kependudukan kepada para penghayat kepercayaan dan penganut agama lokal.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan hingga saat ini draf RUU Adminduk belum memuat ketentuan soal penganut aliran kepercayaan itu.

Di sisi lain, prinsipnya adalah Negara tidak berhak mengingkari fakta dan sejarah keberadaan para penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan sudah hidup dan berkembang sebelum agama-agama besar masuk ke Indonesia dan sebelum Negara ini merdeka atau lahir.

"Dengan demikian, perubahan UU 23/2006 merupakan momen yang tepat bagi DPR dan pemerintah untuk menyesuikan perubahannya dengan UUD 1945, sehingga perubahannya bisa mengikis persoalan diskriminasi yang berdasarkan agama," tegas Koordinator Bidang Sipil Politik YLBHI, Moch. Ainul Yaqin, di Jakarta, Jumat (12/7).

DPR dan pemerintah tidak boleh mengingkari keberadaan penghayat kepercayaan dan penganut agama lokal yang lahir dari kearifan lokal budaya nusantara. Penghayat adalah pemeluk ajaran atau keyakinan leluhur yang berkembang di Nusantara.

"Namun, dalam pembahasan Perubahan UU Adminduk, DPR dan pemerintah tidak mengakomodasi penghayat kepercayaan dan penganut agama lokal," jelasnya.

Sementara Pemerintah sedang gamang dalam pengesahan RUU Adminduk. Dalam rapat paripurna, Kamis (11/7), pemerintah tiba-tiba meminta penundaan pengesahan di rapat paripurna, walau sebelumnya sudah setuju.

Hal itu mencakup pasal yang mengatur nstansi kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) menjadi instansi pusat, tidak lagi berada di daerah. Hal ini berimplikasi pada pola penganggaran pemerintah. Kabarnya, pemerintah ketakutan tak bisa membiayai pelaksanaan RUU itu bila disahkan.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Napi Teroris yang Kabur Tinggal 5 Orang

Napi kasus terorisme yang mendekam di Lapas Tanjung Gusta bukan 22 orang melainkan hanya 14 orang.

NASIONAL | 12 Juli 2013

Ketua Majelis Hakim: Kehadiran Samad Ganggu Sidang Djoko

"Siapapun yang hadir harus menghormati lembaga persidangan ini," kata hakim.

NASIONAL | 12 Juli 2013

Masalah TKI Jadi Perhatian Utama DPR

DPR memberikan apresiasi atas perpanjangan amnesti oleh Pemerintah Arab Saudi.

NASIONAL | 12 Juli 2013

Tugas Timwas Century Masih Berlanjut

Seperti diketahui, KPK terus didesak untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

NASIONAL | 12 Juli 2013

Sebelum Jadi Terdakwa, Hak Emir Moeis Masih Berjalan

"Hak yang hilang adalah hak menjadi anggota Panja atau Pansus di DPR. Kalau gaji dan tunjangan masih."

NASIONAL | 12 Juli 2013

Segera Tangkap Tahanan LP Tanjung Gusta yang Kabur

"Masyarakat resah dengan ratusan orang tahanan yang kabur. Apalagi banyak tahanan-tahanan teroris."

NASIONAL | 12 Juli 2013

Beli Rumah, Djoko Susilo Pinjam Nama di Akte Jual Beli

Saksi Mudjihardjo secara gamblang mengakui, namanya dipinjam oleh terdakwa kasus suap dan pencucian uang, Irjen Pol Djoko Susilo.

NASIONAL | 12 Juli 2013

Lakukan Pembenahan di LP Tanjung Gusta

Aksi rusuh di LP Tanjung Gusta tak boleh terjadi kembali.

NASIONAL | 12 Juli 2013

Komisi III akan Kunjungi LP Tanjung Gusta

"Komisi III berencana melakukan kunker spesifik untuk melihat langsung ke TKP, dan mengumpulkan informasi atas penyebab peristiwa pembakaran di sana."

NASIONAL | 12 Juli 2013

Wakil Ketua DPR Dilaporkan ke BK DPR

Taufik Kurniawan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR terkait dugaan penerimaan uang hasil proyek pemerintah.

NASIONAL | 12 Juli 2013


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS