Menko Kesra: Cuti Bersama Akan Dikaji Ulang

Menko Kesra: Cuti Bersama Akan Dikaji Ulang
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono ( Foto: ANTARA FOTO / Istimewa )
Dina Manafe Selasa, 13 Agustus 2013 | 07:16 WIB

Jakarta - Pemerintah berencana dalam waktu dekat atau sekitar tanggal 20 Agustus ini akan melakukan pertemuan untuk membahas mengenai penetapan hari libur selama tahun 2014. Termasuk di dalamnya pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan cuti bersama, apakah tetap diberlakukan atau dihapus.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono dalam diskusi dengan media terkait isu kesra, di Jakarta, Senin (12/8). Agung mengatakan hal ini menanggapi kontraproduktif mengenai cuti bersama, di mana oleh kalangan pengusaha dinilai terlalu lama dan merugikan. Di sisi lain, para buruh menuntut kenaikan upah, sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap membolos di hari pertama kerja.

“Soal efektifitas cuti bersama akan kami bahas dan kaji ulang, dan pada waktunya akan diumumkan,” kata Agung.

Menurut Agung, dalam pengkajian ulang itu pemerintah akan mempelajari masukan dari semua pihak. Yang jelas, kata Agung, pertimbangan cuti bersama itu menguntungkan bagi bangsa, baik dilihat dari segi pendidikan, ekonomi, kerukunan, pemanfaatan, dan sumber daya lain yang dimiliki, seperti sektor pariwisata.

Agung mengatakan, kebijakan cuti bersama dalam satu tahun sebetulnya tidak terlalu lama, di mana dari 13 hari raya atau hari libur nasional, hanya 5 hari cuti bersama. Di tahun 2014 nanti, hari libur nasional bertambah satu lagi, yakni 1 Mei sebagai Hari Buruh, sehingga totalnya menjadi 14 hari, belum termasuk cuti bersama jika akan tetap diberlakukan.

“Cuti bersama sebetulnya ditujukan bagi PNS, dari 13 hari selama ini, separuhnya kita jalankan secara bersama-sama, dan separuhnya tergantung masing-masing instansi. Khusus Lebaran kemarin ini karena digabung-gabungkan menjadi lebih banyak, padahal kebijakan pemerintah hanya 3 hari,” kata Agung.

Namun, kata Agung, libur yang panjang ternyata tidak memperbaiki etos kerja PNS. Pada hari pertama kerja pascalebaran masih ada saja PNS yang membolos. Kepada mereka ini, Agung mengimbau instansi terkait untuk memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

Sekretaris Kemko Kesra Sugihartatmo sebelumnya mengatakan, penetapan cuti bersama tidak diputuskan sepihak oleh pemerintah, melainkan berbagai pihak terkait. Penetapan cuti bersama setiap tahunnya dilaksanakan melalui proses pembahasan, dialog, yang kemudian disepakati dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SKB ini turut ditandatangani Menko Kesra.

“Jadi biasanya dalam proses pembahasan memang sudah ada diksusi yang matang, dari masing-masing menteri di mana sebelumnya tentu juga sudah berkoordinasi dengan unit-unit di bawahnya. Misalnya Menakertrans sebelum ambil keputusan telah berdialog dengan pihak pengusaha atau Apindo,” katanya.

Penetapan cuti bersama dilakukan setahun sebelum diberlakukan. Cuti bersama pun dibuat untuk PNS, dan dikecualikan untuk mereka yang bekerja di sektor jasa atau pelayanan publik, seperti rumah sakit dan puskesmas.

Namun bagi swasta tidak wajib mengikuti kebijakan pemerintah, melainkan dikembalikan kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Jadi, jika ada pihak swasta yang mengeluhkan terlalu panjangnya cuti bersama, menurutnya, tidak ada kaitan dengan keputusan pemerintah. Soal panjangnya cuti sehingga merugikan pengusaha, padahal buruh minta kenaikan gaji, adalah persoalan berbeda.

“Keputusan cuti bersama ini memang tidak mempertimbangkan perilaku mudik di depan, melainkan di belakang hari raya, yakni mulai dari Senin, tanggal 5. Terasa kepanjangan cuti karena ada juga hari Sabtu dan Minggu. Hal-hal inilah yang harus kita perhatikan bersama ke depan,” ucapnya.

Ia mengatakan, satu minggu penuh adalah waktu yang sangat cukup untuk mobilitas mudik Lebaran. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi PNS untuk bolos kerja pada hari Senin (12/8). 

Sumber: Suara Pembaruan